Page 23 - MAJALAH 130

KENAIKAN UPAH BURUH katkan kesejahteraan rakyat. Apalagi,
kata Imam, dalam pembahasan APBN
SANGAT REALISTIS 2016 sudah disebutkan oleh Menaker
mengenai penciptaan lapangan kerja
yang seluas­luasnya. Dan bagi para
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji buruh setiap tahun pengusaha, pemerintah mendesak agar
disambut baik. Kebijakan tersebut bakal terealisasi karena memang tidak mudah mem­PHK karyawannya.
sangat realistis. Betapa pun kini sedang ada perlambatan ekonomi “Perusahaan diminta jangan main pe­
dan harga barang kebutuhan pokok sempat melonjak, upah buruh cat dan kelihatannya pemerintah sudah
pun mesti dinaikkan secara terukur untuk mendongkrak daya beli. melakukan bargaining,” imbuh Imam
lagi.
Ia menegaskan, kebijakan yang dike­
i ruang kerjanya, Parlemen­ luarkan pemerintah itu dimaksudkan
taria diterima secara khusus untuk mewujudkan Nawacita dan ber­
oleh Anggota Komisi IX DPR RI muara pada kesejahteran rakyat. “Itu
DImam Suroso untuk membin­ sudah secara gigih dilaksanakan, meski
cang paket kebijakan pemerintah yang beberapa kendala menghadang. Maka­
menyangkut tenaga kerja. Di balik kebi­ nya saya minta semuanya mendukung,
jakan pemerintah yang menggairahkan jangan sampai teman­teman di DPR
para buruh, ia mengimbau agar buruh maupun LSM malah menggulingkan
tak menuntut kenaikan yang terlalu pemerintahan,” ujarnya mengingatkan.
tinggi, sebab akan membebani peru­ Pada bagian lain, Imam juga mem­
sahaan tempat mereka bekerja. Jangan bincang persoalan TKI ilegal. Menu­
sampai kenaikan upah itu malah mem­ Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso rutnya, pengiriman TKI secara ilegal
buat perusahaan berhenti beroperasi. “Negara sebesar ini dengan luas harus segera dihentikan. Itu tidak saja
Beberapa waktu lalu, pemerintah wilayah dan kekayaan yang luar biasa, merugikan pribadi TKI, tapi juga negara.
menuangkan isu upah buruh dalam ditambah program poros maritimnya, Saat ini, sambungnya, masih banyak TKI
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Ber­ pasti bisa meningkatkan kesejahteraan ilegal yang dikirim ke Arab Saudi dan
sama kenaikan upah itu, pemerintah rakyat. Ditambah Presiden Jokowi se­ Malaysia. Sementara pengiriman TKI ke
juga mengusahakan kemudahan akses lalu menyatakan kerja, kerja, dan kerja,” Singapura, Hongkong, dan Taiwan se­
kredit usaha rakyat (KUR) untuk para tuturnya. lama ini cukup baik.
karyawan, TKI, dan TKI purna. Ini untuk Itu artinya, Kabinet Kerja yang di­ “Kalau tidak diputus pengiriman
meningkatkan kesejahteraan para pe­ pimpin Presiden harus mampu memacu TKI ilegal, nanti negara akan menga­
kerja sendiri. rakyatnya untuk bekerja dan pemerin­ lami pemborosan anggaran, karena
“Saya optimis bisa terealisir kare­ tah yang memberi stimulus dengan ke­ pasti ada biaya pengembalian TKI ke
na sesuai amanat UUD 1945, masyara­ mudahan membuka UKM baru bagi para Indonesia. Banyak kasus hukum bah­
kat harus dilindungi dan negara harus pakerja. Akses modal sudah dimudahkan kan pembunuhan yang menimpa TKI
mengusahakan pekerjaan yang layak bagi para pekerja yang ingin menjadi ilegal. Bahkan, banyak TKI yang teran­
bagi rakyatnya. Jadi, itu adalah tugas pelaku UKM. cam hukuman pancung. “Harus diupa­
negara. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, Namun, pengawasan atas kebijakan yakan sungguh­sungguh membenahi
sudah menjadi tanggung jawab peme­ ini juga harus ditegakkan. Bantuan so­ pengirim an TKI. Yang ilegal harus di­
rintah,” tandas politisi PDI Perjuangan sial (bansos) bagi para pekerja ini, tak ganti de ngan yang legal.”
itu. boleh diselewengkan. Untuk itu, pene­ Kini, Komisi IX sedang memben­
Imam mengapresiasi Paket Kebijakan gak hukum yang mengawasi paket ini tuk Panja Perlindungan TKI. Bila sebe­
Ekonomi Jilid IV itu. Paket ini tidak saja mesti diberi penghargaan pula dengan lumnya menitikberatkan pada penem­
menaikkan upah buruh setiap tahun menaik kan gajinya. “Kalau sudah sinergi patan, sekarang lebih mengutamakan
secara terukur, bahkan fasilitas kemu­ antara penegakan hukum dan penya­ perlindungan. Pemerintah, kata Imam,
dahan KUR juga diberikan kepada para luran bansos, maka pemerintahan kian sudah memberikan perlindungan itu.
pekerja dan korban PHK. Sudah tugas clear. Pada gilirannya lapangan peker­ Namun, perlu ada sedikit revisi dari UU
pemerintah mensejahterakan para pe­ jaan dan pengangguran yang selama ini No.39/2004 tentang Penempatan dan
kerja atau buruh yang merupakan ba­ menjadi persoalan krusial akan teratasi,” Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hak­
gian dari warga bangsa ini. Negara harus papar politisi dari dapil Jateng III itu. hak TKI dan bantuan hukum menjadi
hadir dan berperan dalam kesejahteraan Imam optimis paket jilid IV yang di­ bagian dari isu perlindungan tersebut.
rakyat. susul jilid V dan seterusnya bisa mening­ (MH,MP) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

EDISI 130 TH. XLV, 2015 23