Page 22 - MAJALAH 130

laPoran
utama

PERSPEKTIK BURUH

HARUS DIKEDEPANKAN

Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV, pemerintah dengan antusias
ingin menaikkan upah buruh setiap tahun secara terukur. Kenaikan
itu diukur dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Perspektif dunia
usaha masih jadi sandaran kenaikan upah. Padahal, perspektif
buruh lebih penting untuk dijadikan sandaran kebijakan.

butuhan hidup layak (KHL), bukan inflasi Seiring melemahnya perekonomian,
dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau per­ banyak perusahaan dan pabrik yang gu­
tumbuhan ekonominya bagus, kenaik­ lung tikar. “Saya kira pemerintah jangan
annya bagus. Kalau pertumbuhan eko­ membuat aturan yang tidak memperha­
Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz nominya menurun, apakah upah buruh tikan perlindungan terhadap buruh.
juga turun.” Itu saya kira poin penting dari kebi­
udah terbaca arah kebijakan Bagi buruh, sambung Irgan, upah jakan keempat Jokowi,” tandas Irgan.
ini, yaitu agar buruh tak se­ adalah bagian yang penting. Untuk itu, Kebutuhan buruh dari tahun ke tahun
lalu berdemonstrasi menun­ perlu ada kepastian atas kebijakan pen­ kian meningkat. Sementara upah mini­
Mtut kenaikan upah setiap ta­ gupahan. Adalah wajar ketika buruh mum regional (UMR) banyak yang belum
hun. Pemerintah mencoba meredamnya te rus menuntut haknya untuk pening­ disesuaikan. Irgan mencontohkan, di
dengan kenaikan upah yang selalu jadi katan kesejahteraan. KHL, tegas Irgan, DKI Jakarta, UMR­nya masih Rp 2,5 juta.
tuntutan itu. Pertanyaannya, bila per­ harus menjadi acuan dalam penetapan “Padahal, pertumbuhan ekonomi sudah
tumbuhan ekonomi tak bersahabat dan upah buruh. Disampaikan politisi dari semakin melesat. APBD sudah semakin
inflasi terus meningkat, apakah buruh dapil Banten III ini, ada 82 item KHL tinggi. Industri berkembang baik. Uang
tetap mendapat kenaikan upah seperti yang harus dipenuhi. Namun, hingga berputar di Jakarta sekian banyak. Se­
yang dijanjikan dalam paket kebijakan kini baru 60 item yang dipenuhi. mentara buruh menjadi marginal akibat
tersebut? Seperti diketahui, KHL adalah stan­ UMR­nya terkunci di Rp 2,5 juta.”
Inilah pertanyaan kritis yang dilon­ dar kebutuhan yang harus dipenuhi Ditegaskan kembali oleh Irgan, per­
tarkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI oleh seorang buruh lajang agar bisa soalan buruh jangan sampai menjadi ko­
Irgan Chairul Mahfiz beberapa waktu hidup layak baik fisik maupun non fisik moditas politik. Mereka hanya diperha­
lalu kepada Parlementaria. “Saya kira dalam satu bulan. Dan beberapa item tikan ketika musim Pilkada tiba. Saat ini,
pemerintah jangan membuat aturan KHL yang harus dipenuhi adalah kebu­ serapan angkatan kerja masih rendah
yang tidak memperhatikan perlindu­ tuhan makan minum, sandang, peruma­ dibandingkan dengan jumlah pengang­
ngan terhadap buruh. Jangan perspe­ han, pendidikan, kesehatan, transpor­ guran. Data pengangguran saat ini, ung­
ktifnya dunia usaha, tapi perspektifnya tasi, dan tabungan. Aturan tentang KHL kap Irgan, sekitar tujuh juta. Sementara
buruh bagaimana mensejahterakan dimuat dalam UU No.13/2003 tentang serapan angkatan kerja hanya satu juta
mereka.” Ketenagakerjaan. orang. Jumlah itu belum termasuk buruh
Persoalan upah, kata Irgan, belum Dari item KHL itu, besaran upah pun yang dirumahkan atau di­PHK.
selesai hingga kini. Yang dikhawatirkan disusun. Buruh Indonesia termasuk “Semakin besar orang yang meng­
dengan paket kebijakan ini, kerja Dewan yang paling kecil menerima upah. Um­ anggur, semakin berdampak terhadap
Pengupahan jadi terganggu. Karena su­ umnya buruh Indonesia menerima upah akses sosial. Orang yang tidak bekerja
dah ada kebijakan ini, Dewan Pengupa­ sekitar Rp 1,1 juta­Rp 2,9 juta. Angka tentu tidak bisa menghidupi keluarga­
han terpakasa harus mengikuti. Tak bisa ini masih lebih kecil dibanding Filipina, nya. Melihat buruh itu bukan hanya satu
lagi merumuskan kebijakannya sendiri. Thailand, dan Cina yang telah mencapai orang, tapi harus dilihat sebagai ke­
Inilah yang dikhawatirkan dari kebijakan Rp 3,5 juta­Rp 4 juta jika dikonversi ke pala keluarga. Bisa jadi dia punya isteri
yang telah dirumuskan Presiden Joko mata uang Rupiah. dan anak. Jadi, ketika ada buruh yang
Widodo. Mungkin Dewan Pengupahan Ditambahkan Irgan, ada kekha­ dirumahkan atau di­PHK sekian ribu
sudah menyusun strategi kebijakannya watiran buruh bila perlambatan eko­ orang, maka 1000 x 5 sama dengan lima
sendiri sebelum paket tersebut dirilis. nomi terus terjadi. Buruh tak pernah ribu orang terancam kehidupannya. Ini
Menurut politisi PPP ini, kebijakan mendapat insentif. Sebaliknya, ancaman bukan angka main­main,” papar Irgan.
pengupahan harus didasarkan pada ke­ PHK dan dirumahkan banyak terjadi. (SC, MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

22 EDISI 130 TH. XLV, 2015