Page 20 - MAJALAH 130

laPoran
utama

TAK SEIRAMA menurut saya. Kita boleh berharap ada
1000 tenaga kerja yang terserap. Tapi,
kalau bisa syarat serapan tenaga ker­
DENGAN POLITIK janya dikurangi. Industri berteknologi
tinggi tak banyak menyerap tenaga kerja
diban dingkan industri tekstil. Kita lihat
ANGGARAN saja progresnya dalam tiga bulan ke de­
pan, sejauh mana efektivitasnya,” ujar
politisi dari dapil Sumsel II ini.

emerintah semangat mengeluar­ ngan anggaran hingga setidaknya Rp KUR DAN UKM
kan paket kebijakan ekonomi, tapi 120 miliar. Pada paket kebijakan jilid IV, peme­
Ptak mau mendukungnya dengan “Saya sempat pertanyakan saat rintah berusaha memberi kemudahan
politik anggaran. Ada ketidakselarasan membahas anggaran, kenapa anggaran akses kredit usaha rakyat (KUR) seka­
dari dua kebijakan ini. Ingin mengun­ BKPM justru turun. BKPM ini, kan, ujung ligus perluasan penerimaanya. KUR
dang banyak investor asing ke dalam, tombak untuk menarik investor dari luar diberikan kepada karyawan atau TKI
tapi anggaran Badan Koordinasi Pena­ ke dalam. Jadi, jangan sampai anggaran­ yang berpenghasilan tetap. Bahkan, TKI
naman Modal dipangkas. Ingin menum­ nya ditahan atau dikurangi. Justru harus purna juga diberikan akses KUR. Dalam
buhkan UMKM, tapi anggaran Kemen­ ditambah untuk mendorong percepatan paket itu, bunga KUR juga diturunkan
kop dan UKM dipotong. dan akselerasi investasi di Indonesia,” dari 22 persen menjadi 12 persen. Menu­
Membincang paket kebijakan dengan papar Wahyu. rut Wahyu, pengusaha kecil harus diberi
politik anggaran tampak tak selaras. Di Untuk menggaet investor, lanjut Wa­ pemahaman bagaimana mengurus KUR,
satu sisi sangat menggebu mengeluar­ hyu, BKPM harus dibenahi. Dan salah karena faktanya tidak mudah.
kan paket kebijakan, tapi di sisi lain tak satu pembenahannya adalah menaik­ Sebagai pengusaha yang sering
mau mendukungnya dengan fasilitas kan anggaran. Menurut Wahyu, upaya berurusan dengan bank, Wahyu me ng­
anggaran yang cukup. Inilah yang ter­ pe ngurusan izin investasi hanya tiga jam a ku tak mudah mendapatkan pinjaman.
jadi di balik rentetan paket kebijakan itu wajar. Tapi, seberapa banyak kelak Untuk mengurus KUR tentu butuh doku­
yang dirilis pemerintah. Anggota Komisi investor bisa berdatangan ke Tanah Air, men pendukung seperti KTP, KK, reke­
VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengkritik hal masih menunggu waktu. ning koran, track record, neraca, hingga
ini ketika berbincang secara eksklusif di Dalam urusan investasi, pemerintah membuat proposal. “Ini sering kali tidak
ruang kerjanya, akhir Oktober lalu. mempermudah investasi yang memiliki dimiliki oleh para pelaku usaha kecil
Pada paket kebijakan jilid II, pemerin­ nilai di atas Rp 100 miliar dan menyerap dan mikro. Harus ada desain yang tepat
tah memberi akses kemudahan dengan 1.000 tenaga kerja. Politisi Partai De­ bagaimana mengakomodir para pengu­
mempercepat proses izin investasi di mokrat itu berpendapat, untuk investor saha kecil agar betul­betul mendapatkan
Indonesia dari yang sebelumnya ber­ antarnegara, nilai Rp 100 miliar sangat kemudahan KUR,” jelas Wahyu.
hari­hari, kini diupayakan hanya tiga kecil. Tapi persoalannya, serapan tena­ Sementara soal bunga KUR yang
jam saja. Kebijakan ini memang disam­ ga kerja hingga 1000 orang itu yang jadi diturunkan hingga 12 persen per ta­
but baik. Namun, Komisi VI DPR jus­ masalah. Tidak semua investasi di atas hun, Wahyu menyatakan, sudah wajar
tru mempertanyakan Rp 100 miliar bisa menyerap tenaga ker­ penurunan bunga tersebut. Tinggal
mengapa kebijakan ja sebanyak itu. menunggu seberapa efektif penurunan
yang baik itu tidak Investasi di sektor usaha berteknolo­ bunga KUR bagi pertumbuhan UMKM.
didukung de­ gi tinggi, mungkin tidak terlalu banyak Bagi Wahyu, bila namanya sudah KUR,
ngan anggaran menyerap tenaga kerja. Ini perlu di­ idealnya bisa diberikan kepada siapa
yang memadai. pikirkan kembali oleh pemerintah. Tak saja. Perluasan penerima bisa menjang­
BKPM sebagai salah bila pemerintah menginginkan kau para purnawirawan, bahkan kepada
mitra Komisi pembukaan lapangan kerja sebanyak­ siapa pun yang mau berusaha.
VI mendapat banyaknya dari investasi asing. Wahyu “Kalau namanya kredit usaha rakyat,
pemoto­ berharap, pemerintah menurunkan se­ ya untuk seluruh rakyat Indonesia. ti­
dikit serapan tenaga kerjanya khusus dak peduli jenis kelamin, pekerjaan, dan
yang memanfaatkan teknologi tinggi profesi. Yang berhak mendapatkan KUR
dengan tidak kehilangan akses kemu­ adalah yang mau berusaha dan masuk
dahan dalam mengurus izin investasi. dalam skala ekonomi kecil mikro. Itulah
“Target 1000 tenaga ker­ namanya KUR,” kilah Wahyu lebih lanjut.
ja itu terlalu optimistik (MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

Anggota Komisi VI DPR
Wahyu Sanjaya
20 EDISI 130 TH. XLV, 2015