Page 16 - MAJALAH 130
P. 16

laPoran
          utama


                                           KEBIJAKAN HARUS


                                           IMPLEMENTATIF





                                           kan kepastian,” tegas Amir.       usaha. Sehingga, menyulitkan masyara­
                                              Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid   kat untuk mendapatkan dana segar un­
                                           I hingga Jilid VI, Pemerintah berusaha   tuk permodalan.
                                           melakukan deregulasi dan debirokrati­  “Masyarakat kita yang modalnya Rp
                                           sasi, agar investor tertarik menanamkan   25 juta ke bawah, seharusnya tidak perlu
                                           modalnya di Indonesia. Di paket Jilid II,   dibatasi apa jenis usahanya. Itu memati­
                                           Pemerintah menjanjikan kemudahan   kan kreatifitas masyarakat dalam dunia
                                           layanan investasi tiga jam di Kawasan   usaha. Akan menjadi bagus jika Peme­
                                           Industri. Dengan mengantongi izin   rintah membuka ruang untuk jenis usa­
                                           tersebut, investor sudah bisa langsung   ha yang bisa dibiayai KUR. Dengan se­
                                           melakukan kegiatan investasi.     makin dibuka lebar jenis usahanya, saya
                                              Kebijakan itu pun dilanjutkan dengan   kira itu semakin memacu pertumbuhan
                                           Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang   ekonomi di daerah,” harap Amir.
                                           salah satunya berisi poin penyederha­  Jika KUR sudah dikucurkan, diharap­
                                           naan izin pertanahan untuk kegiatan   kan Usaha Mikro Kecil dan Mene ngah,
          Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara  penanaman modal. Dalam paket ini,   akan menggeliat. Sehingga pelaku
                                           pemohon dapat mendapatkan informasi   UKMK akan terpacu membuat kreasi
          Rumitnya regulasi maupun         tentang ketersediaan lahan, yang dari   usaha baru yang dapat dibantu oleh
          birokrasi menjadi faktor investor   semula tujuh hari menjadi tiga jam.  Pemerintah. Kemudian, UMKM juga
          enggan menanamkan modalnya          “Saya melihat, apa yang dilakukan   didorong untuk melakukan ekspor,
          di Indonesia. Persoalan waktu    pemerintah dengan paket jilid II dan   dengan dibantu Lembaga Pembiayaan
                                                                             Ekspor Indonesia (LPEI).
                                           III sudah menjawab sebagian keinginan
          dan biaya terkait perizinan      para investor yang akan masuk ke Indo­  “Terkait dengan ekspor, kita dorong
          investasi perlu menjadi perhatian   nesia,” apresiasi Amir.        melalui LPEI. Bahkan tahun ini, LPEI
          Pemerintah, sehingga pengusaha      Namun, Amir tetap mengingatkan.   juga kita berikan tambahan Penyertaan
          segera mendapat kepastian. Jika   Paket kebijakan ini harus segera ditin­  Modal Negara (PMN). Pikiran kita, LPEI
          hal ini terus berkelanjut an, hal ini   daklanjuti oleh Pemerintah. Pasalnya,   bantu ekspor, bukan cuma eksportir
          pula yang menghambat investasi   kebijakan ini masih bersifat sentral,   besar, tapi juga pemula, supaya dapat
                                           atau sebatas hanya di tataran pusat saja.
                                                                             menggenjot ekspor. Sehingga, ekspor
          di Tanah Air.                    Sementara untuk di daerah, birokrasi   kita kembali menggeliat,” imbuh Amir.
                                           maupun regulasi masih seperti yang   Politikus asal dapil Sulawesi Selatan
                emikian diungkapkan Anggota   dulu­dulu.                     itu menilai, paket ini sudah cukup ber­
                Komisi XI DPR Amir Uskara,    “Prinsipnya, jika bisa dipersulit, ke­  pengaruh terhadap kondisi pasar, mi­
                ketika diwawancarai oleh re­  napa harus dipermudah. Karena mere­  salnya dilihat dari aspek pergerakan
          Dporter Sofyan dan juru foto     ka (daerah, RED) mau ambil untung di   nilai kurs dan indeks saham. Walaupun
          Andri dari Parlementaria, di ruang ker­  depan. Orang­orang birokrat biasanya   ada pengaruh faktor global, namun tak
          janya, baru­baru ini. Ia menilai, Paket   seperti itu. Petugas­petugas itu arahnya   dipungkiri itu ada pengaruh internal
          Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan   bisa mendapatkan pendapatan dari per­  dari paket kebijakan itu.
          Pemerintah harus dapat memangkas   izinan dari yang mereka berikan,” anali­  “Saya kira, sekarang tinggal break­
          permasalahan perizinan investasi.  sa politikus F­PPP itu.         down dari masing­masing kebijakan ini.
            “Memang dibutuhkan kepastian soal                                Kebijakan lain yang masih menjadi kelu­
          regulasi untuk para investor yang ingin  KUR JANGAN DIPERSULIT     han investor juga perlu kita perhatikan.
          menanamkan modalnya di Indonesia.   Menyikapi perluasan Kredit Usaha   Termasuk koordinasi antara pusat de­
          Investor atau pengusaha kita, selama ini   Rakyat (KUR) dan penurunan bunga   ngan daerah,” kata Amir, seraya meng­
          keluhannya terkait demgan kepastian   KUR di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III,   ingatkan untuk selalu membuat kebi­
          waktu dan biaya yang tidak pernah ada   Amir menilai memang saat ini masih ada   jakan yang mempermudah investasi. (SF)
          angka pasti. Para investor membutuh­  pembatasan pemberian KUR pada jenis   FOTO: ANDRI/PARLE/IW



          16  EDISI 130 TH. XLV, 2015
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21