Page 27 - MAJALAH 130

Oleh: Reni Suwarso, Ph.D, Direktur CEPP FISIP UI

porasi pertanian/perkebunan dan kelompok­kelompok ma­ an signifikan bagi pembagunan Indonesia. Setiap kalangan
syarakat yang bergerak di bidang yang sama. Beberapa pihak pelaku usaha tentunya sangat mengapresiasi kebijakan­kebi­
menilai paket berjiliid ini terlalu mengistimewakan swasta dan jakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun tuntutan imple­
menganaktirikan BUMN yang menjadi salah satu penopang mentasi di lapangan yang konsisten dan terukur akan menjadi
kekuatan ekonomi nasional. Jika kemudahan yang diperoleh konsekuensi­konsekuensi lanjutan. Pemerintah pun harus
swasta seperti pembelian minyak mentah yang termaktub mampu mewaspadai para pemburu rente dalam perumusan
dalam kebijakan ekonomi sebelumnya, tidak demikian dengan payung hukum perundang­undangan atau pada peluncuran
BUMN yang harus bersiasat dengan UU tentang BUMN, UU skema program­program baru.
tentang Perseroan Terbatas dan program Corporate Social Kebijakan yang kita belum tahu akan mencapai di jilid bera­
Responsibility (CSR) sekaligus. pa, kiranya diharapkan tidak memperlemah aspek monitoring
Persoalan berikutnya yang menyita perhatian publik se­ dan evaluasi dari setiap program yang dikeluarkan. Indonesia
cara luas adalah rumusan formula sistem pengupahan den­ kini bersiap­siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
gan memasukkan variabel persentase (MEA) yang akan segera diimplementasi­
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. In­ BAGI SEJUMLAH PENGAMAT, kan pada 1 Januari 2016. Namun hingga
tinya adalah upah buruh naik setiap saat ini kita masih sulit bersaing karena
tahun dengan besaran yang terukur. PAKET KEBIJAKAN SEBAIKNYA kelemahan di berbagai hal seperti SDM
PP Pe ngupahan mendapat penolakan yang rendah, kelembagaan yang lemah,
dari berbagai elemen buruh, salah satu TIDAK HANYA MEMBERIKAN kurangnya infrastruktur, biaya logistik
penyebabnya karena dianggap berten­ KEMUDAHAN BAGI PELAKU tinggi, dan perencanaan yang kurang
tangan dengan Konvensi ILO Nomor 144 matang. Pemerintah menurut hemat
yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. USAHA TAPI JUGA PERLU penulis tidak seharusnya fokus pada
Dalam konvensi ini disebutkan bahwa MEMPERKUAT DAYA BELI aspek pertumbuhan semata, melain­
pemerintah harus melibatkan pekerja kan juga capaian di sektor kesejahteraan
melalui Forum Tripartit yang terdiri MASYARAKAT. masyarakat secara agregat seperti di
dari pengusaha, pemerintah dan peker­ sektor ekonomi dan sektor sosial seka­
ja jika hendak membuata peraturan tentang Ketenagakerjaan. ligus. Ke sejahteraan yang kami maksudkan disini tidak hanya
Selain itu, besarnya inflasi nasional yang digunakan dalam PP ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim
tersebut dianggap sepihak karena hanya menggunakan data terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto, tetapi juga
Badan Pusat Statistik (BPS). diteropong via capaian di sektor sosial, seperti pendidikan dan
kesehatan. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah mencapai jilid
PAKET KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN kelimanya tentu merupakan rumusan­rumusan terbaik dari
Bagi sejumlah pengamat, paket kebijakan sebaiknya tidak berbagai pertimbangan pemerintahan. Hasil yang paling nya­
hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tapi juga ta dari paket kebijakan pemerintah dalam dua bulan terakhir
perlu memperkuat daya beli masyarakat. Pertimbangannya ini adalah nilai tukar rupiah yang mulai stabil dan masuknya
adalah tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, pelaku usaha berbagai investasi ke dalam negeri. Ini tentu yang kita harap­
produksi tetap akan susah berkembang. Banyaknya kebijakan kan mampu mendorong angka­angka pertumbuhan ekonomi
yang nantinya akan dikeluarkan bisa dipahami sebagai anti­ dalam jangka pendek. Namun rangkaian kebijakan ini masih
sipasi terhadap situasi yang tidak pasti di kala krisis global akan diuji implementasi lapangannya, apakah ia berada tepat
seperti sekarang. Namun kita juga tidak hendak terjebak pada di jalur cita­cita bernegara dan berbangsa kita, menuju ma­
kebijakan business as usual yang tidak melahirkan perubah­ syarakat yang adil dan sejahtera. [PARLE]

EDISI 130 TH. XLV, 2015 27