Page 29 - MAJALAH 130

Menurut saya masih perlu didiskusikan
ulang, ketika uang negara semakin ter­
batas kita harus lebih jeli menentukan
prioritas. Mana yang paling utama untuk
kepentingan bangsa dan negara,” tekan
dia.
Ketika muncul wacana menggunakan
dana CSR (Coorporate Social Responsi­
bility) dari perusahaan BUMN dan swas­
ta, bagi Marinus itu juga sebuah pilihan
yang tidak boleh gegabah dalam memu­
tuskannya. Secara pribadi ia mengaku
lebih baik dalam kondisi saat ini angga­
ran bidang pertahanan difokuskan un­
tuk memodernisasi alutsista TNI yang
menurutnya secara bertahap sudah di­
jalankan termasuk dalam APBN 2016. Ia
menekankan lebih baik proses pelatihan
bela negara ditanamkan secara berta­
hap sejak jenjang sekolah dasar sampai
perguruan tinggi dalam kurikulum yang
terintegrasi. Pada masa lalu negara me­
miliki instrumen Penataran P4 yang di­
lakukan secara berkala. Namun pasca
reformasi kebijakan ini seperti terlu­
pakan. DPR tambahnya siap mengkaji
kembali hal ini bersama kementerian
dan pihak terkait lainnya.
FOTO: /www.beritadaerah.co.id negara sudah menjadi lebih baik, ia me­
Pada saatnya ketika kondisi keuangan

nilai program bela negara atau bahkan
menyiapkan komponen cadangan dalam
pelatihan wajib militer adalah keniscaya­
an. Sementara menunggu kesiapan ang­
garan, pemerintah harus berkomitmen
untuk menyiapkan tempat pelatihan
rus malu­malu menyampaikan kalau ini ekonomi global. Pertanyaannya kemudi­ yang memadai, baik merevitalisai diklat
wajib militer. Kenapa harus mengatakan an apakah ini sudah menjadi prioritas.? milik TNI, Kemenhan atau membangun
ini bukan wajib militer,” tekan dia. Apakah tidak lebih baik anggaran yang pelatihan khusus untuk program ini. Be­
ada difokuskan untuk menggenjot sek­ lajar dari sejumlah negara seperti Korea,
ANGGARAN tor ekonomi masyarakat, pembangunan Rusia, Iran, Austria bahkan Israel, pro­
Hal lain yang perlu menjadi perha­ infrastruktur, fasilitas pendidikan dan gram bela Negara/wajib militer sudah
tian, setelah menelaah apakah ini bela kesehatan.? menjadi kebijakan berkala negara yang
negara atau wajib militer adalah tentang Anggota Komisi I Tubagus Hasanudin didukung anggaran memadai. Di Israel
anggaran yang diperlukan. Baginya apa­ juga menfokuskan perhatian pada per­ wajib militer sudah menjadi keharus­
bila pemerintah menargetkan kader bela masalahan anggaran ini. Ia menggam­ an bagi pria dan wanita sejak usianya
negara sebanyak 100 juta orang dalam barkan tantangan anggaran yang harus menginjak 18 tahun. Program diikuti
waktu 10 tahun, itu berarti ada 10 juta disiapkan dengan penggambaran apabila selama minimal tiga tahun bagi pria dan
orang yang mengikuti pelatihan selama dalam 5 tahun ke depan dilatih sebanyak dua tahun bagi wanita. Regulasi juga
1 tahun dan sekitar 800 ribu orang se­ 50 juta kader dengan biaya Rp10juta/ tegas mengatur apabila seorang kader
tiap bulannya. Jumlah yang sangat besar orang maka itu berarti diperlukan ang­ gagal mengikuti wajib militer maka ia
ditengah kondisi perekonomian yang garan Rp500 triliun. “Uang dari mana? dapat memilih menjadi sukarelawan ke­
saat ini sedang kepayahan menapaki ja­ Anggaran TNI untuk pe ngadaan alutsis­ militeran. (IKY) FOTO: ANDRI, IST/PARLE/IW
lan terjal apalagi di tengah terpaan badai ta saja pemerintah sering mengurangi.

EDISI 130 TH. XLV, 2015 29