Page 33 - MAJALAH 130

nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), nai pembekalan aparaturnya, ternyata Efeknya yang harus dikejar, tapi kalau
dan dalam rangka mewujudkan sistem masih baru sebagian kecil yang sudah ini terlambat, otomatis akan berdampak
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan. Memang dalam konteks dengan perputaran dan pertumbuhan
Menengah (RPJPM). “Sekarang ini ada pendistribusian dalam rangka transfer ekonomi yang ada di desa itu. Pemba­
komitmen dalam melaksanakan pro­ dana ke daerah, Sukiman menyampai­ ngunan yang diinginkan itu, boleh untuk
gram dana desa, dengan anggaran rata­ kan, hampir semua lapor, seperti dari infrastruktur, air bersih, penerangan,
rata Rp 1,5 milyar per desa. Ini dilak­ Kementerian Keuangan, Kementerian yang sifatnya tidak tercover oleh APBD
sanakan secara bertahap, sebagaimana Pembangunan Daerah tertinggal (PDT) ataupun APBN. DPR dan pemerintah
yang dijanjikan oleh Pemerintah,” ung­ dan Kementerian Dalam Negeri. “Itu perlu mendorong pemerintahan di desa
kap Sukiman. (Dana Desa) sudah ada di daerah. Cuma lebih membuat peraturan desanya me­
Dia menjelaskan terkait konteks sekarang kalau kita lihat dari UU saja, lalui program berdasarkan musyawarah
pembahasan anggaran, telah dilakukan itu tidak boleh mengendap sampai ber­ desa, supaya ini betul­betul sesuai de­
antara DPR RI dan pemerintah dalam bulan­bulan. Faktanya di daerah sudah ngan keinginan masyarakat. Selama ini,
anggaran tahun 2015. Arahannya adalah terjadi, karena sebab Desa/Aparatur kalau buat program pemerintah dae­
supaya dilakukan program­program Desa takut mengambil karena masih rah takut tidak sesuai dengan masing­
peningkatan kapasitas Aparatur Desa. belum lengkap petunjuk pelaksanaan­ masing wilayah. Ini harus disesuaikan
“Hal tersebut, dilakukan pembekalan nya, waktu itu,” paparnya. dengan yang menjadi keinginan di dae­
pelatihan, supaya sumber daya manu­ Oleh karena itu, DPR meminta harus rah itu. Jadi program dana desa harus
sia dalam rangka untuk mengelola dana dipercepat pelatihan, dan pembekalan terencana, dan bisa dilaksanakan, serta
bantuan desa yang cukup besar, diban­ kepada Aparatur Desa, sehingga mereka terevaluasi dengan baik, sehingga se­
dingkan tahun­tahun sebelumnya, se­ dalam konteks penggunaan dana desa hingga hasilnya betul­betul tercapai dan
belum ada UU tentang Desa,” paparnya. betul­betul sesuai, dengan arah dan bisa terukur nantinya. “Mudah­mudah­
an ini berdampak positif dalam rangka
kesejahteraan masyarakat di desa. Itu
harapan kita, sehingga mereka (elemen
masyarakat) kita minta untuk turut
mensukseskan program ini,” katanya.
Ia melanjutkan di Kementerian PDT
juga ada program peningkatan pem­
berdayaan masyarakat, termasuk pos­
FOTO: /www.dinkes.tolikara.com koh agama, dilibatkan untuk diberikan
yandu, PKK, tokoh masyarakat dan to­

pelatihan untuk dalam rangka penge­
lolaan dana desa yang baik. Jadi jika ini
bisa terencana dan terukur program ini,
dia berharap akan berdampak pada per­
tumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudi­
an, yang menjadi kendala adalah keter­
Lebih lanjut ia mengutarakan, ang­ program yang diinginkan oleh Pemerin­ lambatan pencairan. Kita (Anggota DPR)
garan yang telah disalurkan untuk pro­ tah dalam rangka membantu masyara­ minta kepada Pemerintah Daerah juga
gram dana desa, sekarang pada tahap kat. Dan penyerapan anggaran inilah harus konsen terhadap hal ini, agar juga
III yang mencapai kurang lebih Rp. 20 yang masih sangat rendah. pendistri­ memberikan pembinaan, sosialisasi, se­
Triliun. “Diharapkan akan terus me­ busian dari Pemerintah Daerah kepada hingga akan lebih mudah, terprogram,
ningkat pada tahun 2015­2016, karena desa masih terlambat, dan ada yang be­ terpola dan terukur hasilnya. “Kalau
hal ini juga diberikan secara bertahap. lum sama sekali. “Saya pikir pemerintah pembekalan terhadap mereka kurang,
Dan supaya perangkat desa siap dalam harus mendorong itu, sehingga dana ini maka di masa transisi ini dikhawatirkan,
melakukan itu, maka diberikan pelati­ harus betul berada di desa dan berada mereka akan berurusan dengan aparat
han, pembekalan, peningkatan kapasitas di masyarakat, sehingga bisa menopang hukum. Oleh karena itu, sejak awal, kami
itu,” katanya. dan mendongkrak pertumbuhan eko­ sebagai anggota DPR sudah mengingat­
nomi. Dengan sendirinya, kalau dana ini kan itu, supaya dana desa ini jangan
PERLU PELATIHAN bergulir di masyarakat dan desa, otoma­ membuat mala petaka bagi aparatur dan
Menurutnya, setelah dilakukan tis ekonomi di desa dan masyarakatnya aparat desa,” demikian Sukiman. (AS/IKY)
pembahasan antara Komisi II dengan bergerak dan meningkat kesejahteraan­ FOTO: RIZKA, IST/PARLE/IW
Kementerian Dalam Negeri, menge­ nya,” tegas dia.

EDISI 130 TH. XLV, 2015 33