Page 35 - MAJALAH 130

Sukmalalana, Analis di Bagian Analisa Pemeriksaan BPK & Pengawasan DPD

ayaan pembangunan infrastruktur yang
bersumber dari APBN adalah melalui
pinjaman luar negeri.
Akan tetapi, jika kinerja penyera­
pannya masih rendah, maka pembiaya­
an dari pinjaman luar negeri bukanlah
solusi terbaik. Penyerapan yang rendah,
akan menimbulkan beban bagi keuang­
an dan perekonomian negara jika pem­
biayaannya bersumber dari pinjaman
luar negeri.

ANGIN SEGAR UNTUK
INFRASTRUKTUR
Pinjaman luar negeri merupakan salah
satu solusi alternatif bagi pembiayaan
pembangunan infrastruktur yang lebih
baik dibandingkan penerbitan surat
utang negara (SUN). Hal ini didasarkan
pada argumentasi yang menyatakan
bahwa penerbitan SUN yang berlebihan
akan banyak menyerap uang dari sektor
swasta atau ril, yang dapat menimbulkan
perkembangan sektor swasta terhambat
dan pada akhirnya dapat memicu inflasi
dan perlambatan ekonomi nasional.
Akan tetapi, pinjaman luar negeri
selain memberikan keuntungan bagi
pembangunan juga memberikan potensi
kan untuk pembangunan rusun dan kinerja penyerapannya. Linearnya anta­ kerugian bagi negara. Keuntungan
penyediaan fasilitas rumah lainnya. Se­ ra penganggaran dan penyerapan men­ pinjaman luar negeri harus dilihat
dangkan pembangunan infrastruktur jadi hal penting yang harus diperhatikan dari syarat dan ketentuan (term and
bidang konektivitas ditujukan untuk oleh pemerintah, mengingat kapasitas conditions) kontrak apakah sesuai untuk
pembangunan jalan baru, tol, kereta api, fiskal Indonesia yang masih rendah dan peruntukannya yaitu resiko, bunga, dan
bandara, dan lainnya. sebagian pembiayaan anggarannya ma­ waktu pengembalian yang lebih panjang.
Peningkatan alokasi anggaran in­ sih bersumber dari pinjaman, khususnya Sedangkan potensi ker ug ian
fra struktur yang relatif tajam da­ pinjaman luar negeri. pinjaman luar negeri adalah seringkali
lam APBN­P 2015 dan APBN 2016 Berdasarkan paparan Deputi Bidang ada motivasi politik dan ekonomi dibalik
menunjukkan keseriusan pemerintah Sarana dan Prasana Kementerian PPN/ pinjaman luar negeri yang diberikan
untuk membenahi ketersediaan Bappenas beberapa waktu lalu, kebu­ oleh negara peminjam. Hitung­
infrastruktur di Indonesia. Akan tetapi tuhan pendanaan untuk pembangunan hitungan untung dan rugi ini harus
keseriusan tersebut belum begitu ter­ infrastruktur lima tahun ke depan sebe­ menjadi fokus pemerintah sebelum
lihat jika kita mengacu pada realisasi sar Rp 5,519.4 triliun yang pendanaannya memutuskan pembiayaan pembangunan
belanja modal hingga semester I yang dapat bersumber dari APBN, APBD, infrastruktur bersumber dari pinjaman
hanya baru dihabiskan Rp 22,8 triliun. BUMN dan Swasta. Untuk pembiayaan luar negeri.
Seharusnya pemerintah serius dalam yang bersumber dari APBN ditargetkan Dalam APBN 2016, pinjaman proyek,
merencanakan, menganggarkan hingga sebesar Rp 2,215.6 triliun. yang merupakan pembiayaan pem­
implementasi atau realisasi penyerapan. Merujuk kepada kapasitas fiskal dan bangunan infrastruktur, direncanakan
Mengingat betapa pentingnya per­ penerimaan negara yang masih rendah sebesar Rp 38,26 triliun atau turun 7,0
cepatan pembangunan infrastruktur dan boleh dikatakan tidak sebanding persen dibandingkan APBN­P tahun
untuk menggenjot perekonomian dan dengan kebutuhan Rp 2,215.6 triliun 2015 sebesar Rp 41,15 triliun. Jika
daya saing nasional, keseriusan peme­ tersebut, sudah pasti salah satu cara dibandingkan dengan besaran pinjaman
rintah dalam mengalokasikan anggaran yang dapat ditempuh oleh pemerintah proyek di tahun 2014, rencana pinjaman
infrastruktur haruslah linear dengan dalam konteks merealisasikan pembi­ proyek di tahun 2016 meningkat cukup

EDISI 130 TH. XLV, 2015 35