Page 39 - MAJALAH 130

memiliki hak paten. Kemudian UU itu
mengalami beberapa kali revisi (1989,
1991, dan 1997 dan 2001) sesuai perkem­
bangan masyarakat dan 2015 ini.
“Dalam revisi ini memiliki beberapa
kelebihan antara lain berpihak kepada
inventor termasuk PNS (pegawai negeri
sipil) dan UKM, memberi kemudahan
pada masyarakat untuk memohonkan
hak paten secara online, mendukung
pembagian keuntungan (benefit) yang
adil,” kata Razilu.
Selain itu ada penolakan terhadap
perpanjangan hak paten meski sudah
melewati kontrak misalnya 20 tahun
(obat­obatan), dan setelah itu obat itu
masih bisa dimanfaatkan, maka tidak
boleh lagi diperpanjang. “Kalau dulu
bisa diperpanjang 20 tahun lagi, na­
mun dalam revisi sekarang ini tidak bisa
lagi. Bahkan pemilik hak paten harus
mengelaborasi (meng­close) karyanya itu
agar bisa menjadi inspirasi untuk mela­ Diskusi Forum Legislasi bersama wartawan DPR mengenai RUU Paten di Press Room DPR
hirkan karya baru lagi bagi masyarakat,” undang­undang paten itu sendiri. Sebab,
ungkapnya. DALAM REVISI INI MEMILIKI jika salah dalam menentukan kebijakan,
Karena itu menurut Razilu, bukan hal tersebut justeru akan membuka ru­
hal yang diharamkan untuk mengkopi BEBERAPA KELEBIHAN ang bagi praktik monopoli. “Paten salah
paste (copast­mengkopi­jiplak­meniru) ANTARA LAIN BERPIHAK satu source monopoli,” kata Telisa.
hak paten selama hak paten itu tidak Telisa juga menambahkan peme­
didaftarkan di Indonesia, karena hukum KEPADA INVENTOR rintah perlu memberikan perlindungan
berlakunya hak paten itu bersifat lokal, TERMASUK PNS (PEGAWAI bagi usaha kecil menengah (UKM) di re­
teritorial. publik ini. “UKM bidang teknologi misal­
“Setiap tahunnya terdapat 2 juta hak NEGERI SIPIL) DAN UKM, nya, yang mau mendaftarkan patennya,
paten di dunia yang didaftarkan. Jadi, MEMBERI KEMUDAHAN jangan dikenakan biaya mahal,” tandas­
hanya dalam perlindungan yang tidak nya.
boleh ditiru, maka kalau mau mengkopi PADA MASYARAKAT UNTUK Menurut Telisa, pembelajaran mau­
1.990.000,­ hak paten yang ada di dunia MEMOHONKAN HAK PATEN pun invosi yang terjadi pada sektor
selama tidak didaftarkan di Indonesia, tersebut masih menggunakan cara­cara
tidak ada pelanggaran hukum,” jelasnya. SECARA ONLINE, MENDUKUNG meniru. “Di Indonesia belajar masih me­
Perlu diketahui hak paten adalah hak PEMBAGIAN KEUNTUNGAN lalui copy paste mungkin itu yang perlu
eksklusif yang diberikan oleh negara diberi ruang. Jangan sampai ruang ger­
kepada inventor atas hasil invensinya (BENEFIT) YANG ADIL ak kita bener­bener limited sekali,” ujar
di bidang teknologi, yang untuk selama Telisa
waktu tertentu melaksanakan sendiri Selain itu, lanjut Telisa, UU Paten ini
invensinya tersebut kepada pihak lain atau proses, atau penyempurnaan dan harus menjadi inovasi dan sederhana.
untuk melaksanakannya. pengembangan produk atau proses. Seperti di China dan Indonesia sama
“Jadi, yang dipatenkan adalah terkait “Sanksinya, bukan saja sanksi perdata dengan China, penduduknya sama­sama
MIPA (matematika dan ilmu pengeta­ tapi juga pidana. Karena itu tingkatkan besar, negara kepulauan yang besar, dan
huan alam). Tapi, bukan ilmu sosial poli­ peniruan dan hentikan pemalsuan,” kita hanya baru belajar dan masih copas.
tik, ekonomi, agama, budaya,” katanya. pungkasnya. “Pada prinsipnya jangan korbankan
Invensi adalah ide inventor yang Sementara itu Pengamat Ekono­ UKM, tidak ada monopoli dan sanksi
dituangkan ke dalam suatu kegiatan mi Universitas Indonesia, Telisa Aulia yang berat, karena sanksi itu menujuk­
pemecahan masalah yang spesifik di Falianti mengatakan bahwa ada hal­hal kan kepatuhan terhadap hukum,” pung­
bidang teknologi, dapat berupa produk yang perlu diperhatikan terkait revisi kasnya. (NT) FOTO: DENUS/PARLE/IW

EDISI 130 TH. XLV, 2015 39