Page 38 - MAJALAH 130

legislasi

RUU PATEN : LINDUNGI HAK

KARYA INTELEKTUAL

DPR telah menetapkan bahwa RUU Paten adalah satu dari 37 RUU Prolegnas yang
menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015. Saat ini, pemerintah dalam hal ini
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun sebuah
draft RUU yang akan menjadi subyek pembahasan di DPR.

etua Pansus RUU Paten John Kennedy Aziz “Hak paten itu menunjukkan kemajuan perada­
menilai Undang­Undang Paten yang ada ban suatu negara. Seperti negara­negara maju yang
saat ini subtansinya tidak sesuai dengan setiap tahunnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan
Kperkembangan hukum masyarakat baik hak paten atas hasil karya teknologi yang dihasil­
secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, kan,” tegasnya.
UU Paten No 14 tahun 2001 perlu direvisi agar in­ Karena itu dia berharap Indonesia terus
ventor (seseorang yang melakukan pekerjaan un­ mengembangkan hak paten, mengingat sudah men­
tuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang jadi indikator, peringkat kemajuan suatu ne gara di
pertama kalinya) dilindungi. dunia. Sekaligus untuk melindungi hak karya in­
telektual masyarakat dan mencegah
masyarakat lain untuk mengambil
keuntungan secara ilegal.
“Jadi, DPR berkomitmen akan pen­
tingnya hak paten ini untuk kepenti­
ngan masyarakat, bangsa, dan negara.
Insya Allah sekitar April – Mei 2016
akan disahkan,” ujarnya.
Dia menyadari kalau kecilnya hak
paten di Indonesia ini akibat kesa­
daran dan pemahaman masyarakat
sangat rendah, pemerintah belum
memberikan kemudahan untuk mem­
peroleh hak paten, dan prosesnya bisa
selama 48 bulan.
“Itulah yang mendorong lemahnya
pendaftaran hak paten. Selain itu ti­
dak ada timbal­balik atau reward bagi
inventor. Sementara pemegang paten
sudah dibebani biaya pemeliharaan
Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Aziz
dan perlindungan,” kata John Ken­
Ia berharap RUU Paten ini bisa selesai pada April nedy.
2016 mendatang. “Revisi UU Paten untuk mem­ Menurut John dengan revisi UU Paten juga bisa
beri perlindungan hukum kepada masyarakat dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam me­
bisa memberi kepastian hukum kepada inventor,” ngurus paten. Sebab, selama ini pengurusan paten
ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung wajib datang ke Jakarta. Itu pun memakan waktu
DPR, Jakarta, awal Oktober lalu. lama hingga 48 bulan baru bisa mendapatkan­
Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan hak nya. Adanya revisi setidaknya bisa dikurangi. Plus
paten menunjukkan kemajuan peradaban suatu pendaftaran paten dapat dilakukan secara online.
negara. Semakin banyak hak paten yang didaftar­ Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jen­
kan berarti negara itu kaya, karena hak paten itu­ deral Kekayaan Intelektual Kemenkumham Razilu
lah yang akan menggerakkan sektor perekonomian menegaskan jika RUU Hak Paten ini bukan UU baru,
masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah karena sejak masa Belanda sudah ada (1891) di mana
(UKM). Indonesia harus mendaftar ke Belanda kalau mau

38 EDISI 130 TH. XLV, 2015