Page 59 - MAJALAH 130

“Sebenarnya semua itu tidak akan kualifikasi dan kesejahteraan,” ungkap bahwa bansos tidak dilakukan melalui
jadi hambatan jika semua bisa berkoor­ Deding Ishak dalam pertemuan Tim transfer tunai atau uang tapi menjadi
dinasi dengan baik,dan penggunaannya Panja Pendidikan Islam Komisi VIII DPR belanja barang. “Masalah perubahan
pun sesuai dengan tujuan atau peruntu­ RI dengan Asisten I Setdaprov Sulteng kebijakan bansos tersebut merupa­
kannya,” ungkap Saleh. Arief Latjuba, Kakanwil Kemenag kan kendala yang menghambat dalam
Selain penyerapan yang sangat ren­ Sulteng Zulkifli Tahir beserta jajaran, di pengembangan sarana dan prasarana
dah, di NTB ini, Anggota Komisi VIII Sulteng, Jum’at (9/10). pendidikan Islam,” ujarnya.
lainnya, Rahmat Hidayat juga menemu­ Fakta menunjukkan bahwa sebagian Sementara Kepala Kanwil Kemenag
kan guru­guru agama dan madrasah di madrasah terutama madrasah yang be­ Sulteng, Zulkifli Tahir membenarkan
pelosok­pelosok NTB berpenghasilan lum terakreditasi mengalami kesulitan bahwa posisi madrasah dan pondok
sangat rendah, sebesar Rp 220 ribu per untuk mewujudkan tata kelola adminis­ pesantren yang sebagian besar meru­
bulan. trasi modern yang lebih tertib, transpa­ pakan lembaga swasta, sebagian besar
Bahkan salah seorang Kepala Ma­ ran, dan akuntabel, kata Deding. tersebar hingga ke daerah pedesaan,
drasah di NTB,Nurul Zanah menam­ Dalam konteks pendidikan, jelasnya, bahkan di daerah terpencil menempat­
bahkan bahwa gaji atau honor tersebut tata kelola administrasi yang baik dan kan madrasah dan pondok pesantren
belakangan tidak dapat diterima oleh akuntabel merupakan pilar penting bagi sebagai lembaga pendidikan yanh sangat
sebagian besar guru madrasah. Pa salnya upaya peningkatan mutu pendidikan berperan memperluas akses pendidikan
ada peraturan baru dimana guru yang madrasah. Saat ini kata politisi Partai bagi masyarakat miskin di daerah­dae­
mendapatkan honor tersebut harus me­ Golkar wacana untuk menyatukan pe­ rah yang sulit terjangkau layanan pen­
miliki NUPTK (nomer unit pendidik dan ngelolaan pendidikan Islam dibawah didikan.
tenaga kependidikan).
Menanggapi hal itu Saleh P Daulay,
yang didampingi Wakil Ketua komisi
VIII, Abdul Malik Haramain, M.Hasbi
Asyidiki Jayabaya, M.Nur Purnamasidi,
Khatibul Umam Wiranu, An’im Mahrus,
Abdul Fikri Faqih, Ruskati Ali Baal, M.
Fauzan dan Muhammad Lutfi sepakat
untuk membahas hal ini kepada Ke­
menag RI.
Sementara itu direktur pendidikan
madrasah Kementerian Agama, Nur
Kholis Setiawan mengatakan bahwa
UKG atau uji kompetensi guru dan ada­
nya NUPTK merupakan kebijakan dari
Kementerian Pendidikan dan kebudaya­
an. Sedangkan Kementerian agama se­
bagai bagian dari sub kependidikan ha­
nya mengikuti peraturan yang ada. Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay bersama anggota Komisi VIII lainnya

BANYAK MADRASAH BELUM Kemendikbud mencuat kembali. Dimana Satu hal lagi yang perlu men­
TERAKREDITASI hal tersebut perlu dianalisa lebih lanjut jadi cacatan kata Zulkifli bahwa ada
Tidak berbeda jauh dengan realita mengenai dampaknya pada perkemba­ satu kabupaten di Sulteng (Kabu­
yang ada di Provinsi NTB, Tim Panja ngan pendidikan Islam di Indonesia. paten Sigi) yang belum memiliki ma­
Pendis juga menemukan sejumlah per­ “Wacana ini tidak sesuai dengan drasah negeri untuk semua jenjang.
masalahan di Provinsi Sulawesi Tengah, ama nat UU No.20 Tahun 2003, bawah Dia menambahkan dalam rangka men­
yang meliputi tata kelola dan terkait madrasah adalah satuan pendidikan dukung optimalisasi percepatan pem­
anggaran perlu dicarikan jalan kelu­ umum yang mempunyai kekhasan aga­ bangunan pendidikan agama dan ke­
arnya. Sarana, prasarana, pembiayaan ma Islam dibawah binaan Menteri Aga­ agamaan Islam, maka untuk tahun 2016
pendidikan dan kualitas madrasah serta ma,” tegasnya. dibutuhkan tambahan dukungan ang­
pondok pesantren. Lebih jauh, Deding menjelaskan garan untuk merehabilitasi berbagai
“Kurangnya jumlah guru agama bahwa permasalahan bantuan sosial fasilitas dan prasarana pendidikan, ha­
baik yang PNS maupun Honor belum (bansos) untuk madrasah terbentur de­ rapnya. (AYU & IWAN) FOTO: IWAN ARMANIAS,
mendapat perhatian serius, terutama ngan peraturan Kementerian Keuangan AYU/PARLE/IW

EDISI 130 TH. XLV, 2015 59