Page 63 - MAJALAH 130

an yang tidak hanya melibatkan jumlah
uang yang besar tetapi juga melibatkan
para pengambil kebijakan. Korupsi ka­
kap telah merampas hak asasi manusia
seperti hak untuk kehidupan yang layak,
hak mendapatkan pendidikan dan hak
untuk mendapat perlakukan yang sama.
GOPAC pada konferensi kelima tahun
2013 telah bersepakat ingin memperluas
penerapan instrumen hukum internasi­
onal sehingga dapat memberikan kewa­
jiban bagi negara­negara di dunia untuk
bekerja sama dalam upaya perlawanan
terhadap korupsi.
Ia menyebut data fantastis dari Bank
Dunia, aliran dana keluar negeri dari
aktivitas kriminal, seperti korupsi dan
pengemplangan pajak diperkirakan
senilai 1­1,5 triliun dolar AS pertahun.
Separuhnya berasal dari negara berkem­
bang dan negara yang berada dalam
masa transisi. Sementara dana untuk
pencapaian program pasca­2015, SDGs
(Sustainable Development Goals) diper­
lukan hanya 135 miliar dollar AS. Jika ha­
sil dari grand corruption dikonversikan
pada biaya pencapaian SDGs maka dunia
memiliki sumber dana yang luar biasa
untuk menciptakan tempat tinggal yang
lebih baik bagi manusia. “Kita berharap,
GOPAC dapat menjadi pemain kunci un­
tuk mendorong perlawanan terhadap
grand corruption, menjadi mitra kerja
sama internasional untuk mendorong
terciptanya mekanisme internasional
untuk mengadili para pelaku grand cor­
ruption. GOPAC harus mampu untuk
melumpuhkan impunitas, agar hukum
tegak tidak pandang bulu (equality be­
fore the law),” tegas Ketua DPR.
Pertemuan juga menyepakati proyek
dilakukan oleh anggota parlemen dalam dalam rangka membentuk sebuah pe­ kemitraan antara GOPAC Asia dan Ara­
pemberantasan korupsi. Dalam deklara­ ngadilan internasional untuk mengadili bic dengan Asian Development Bank
si tersebut para peserta antara lain me­ kasus korupsi skala besar. Lebih lanjut (ADB) yang akan mendanai proyek
nyatakan dukungan dan solidaritasnya deklarasi mendukung negara­negara tersebut. Kesepakatan itu disampaikan
terhadap tujuan ke­16 dari SDGs ter­ untuk melaksanakan praktik­praktik dalam Sidang GOPAC sesi 5, Rabu (7/10)
kait dengan pemerintahan dan korupsi. inovatif guna memitigasi tindak korupsi di Yogyakarta. Asian Development Bank,
Deklarasi juga meminta negara­negara dalam kegiatan kampanye politik. merupakan lembaga pengembangan
yang belum meratifikasi UNCAC (United Ketua DPR Setya Novanto me­ keuangan internasional yang melak­
Nations Convention Against Corrup­ ngatakan menjadikan perang melawan sanakan penyaluran dana, menyokong
tion) untuk meratifikasinya. Selain itu, grand corruption sebagai tema utama investasi, dan memberikan kerja sama
deklarasi juga merekomendasikan ke­ sidang umum kali ini adalah pilihan teknis (technical assistance) kepada
pada PBB untuk mempertimbangkan yang tepat. Menurutnya grand corrup­ negara­negara berkembang yang men­
adanya sebuah Protokol UNCAC baru tion atau korupsi kakap adalah kejahat­ jadi anggotanya.

EDISI 130 TH. XLV, 2015 63