Page 67 - MAJALAH 130
P. 67

garda terdepan dalam situasi kemanusiaan seperti ini. “Kami   penghidupan yang semestinya mereka miliki,” tegas Fadli Zon.
            telah bersepakat bersama Malaysia untuk merawat pengungsi   Lebih lanjut Fadli menandaskan, arti penting Dewan Ke­
            Rohingya dengan menyediakan pemukiman sementara di se­  amanan PBB untuk menjadi wadah yang memegang teguh ni­
            jumlah wilayah, “tandasnya.                        lai­nilai dan prinsip­prinsip piagam PBB. “Jika gagal, rezim ke­
               Tetapi, lanjut Fadli, komunitas internasional perlu bekerja   amanan dunia akan kehilangan kepercayaan. Karena itu saya
            kolektif untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak berhak   menghimbau seluruh anggota PBB untuk berhenti memolitisir
            meninggalkan masalah yang ada hanya pada satu negara saja.  Dewan Keamanan PBB dan segera mencari solusi permanen
               Terkait dampak negatif pengungsi, delegasi Indonesia   atas isu­isu yang ada,” pinta Fadli seraya menutup pidatonya
            mengarisbawahi arti pentingnya untuk tetap waspada ketika   dengan penegasan bahwa rasa kemanusiaan sejatinya me­
            menangani dampak negatif dari migrasi yang tak berpola.  manggil kita untuk mengakhiri segala bentuk peperangan dan
               “Berdasarkan pengalami kami, motif yang ada tidak selalu   konflik yang ada.
            politik, tetapi ada juga motif ekonomi, yang kemudian diek­  Dalam Sidang Umum, telah disepakati pula emergency item
            ploitasi sindikat kejahatan untuk menyelundupkan dan mem­  menjadi resolusi IPU ke­133 dengan topik The Role of the IPU,
            perdagangkan mereka,” terang Fadli. Untuk itu, dia menegas­  Parliaments, Parliamentarians and International and Re­
            kan perlunya diambil tindakan                                               gional Organizations in Pro­
            tegas untuk memerangi para                                                  viding Necessary Protection
            penyelundup dan membawa                                                     and Urgent Support to Those
            mereka ke pe ngadilan.                                                      who Have Become Refugees
               Penegasan lain yang di­                                                  Through War, Internal Con­
            sampaikan oleh delegasi DPR                                                 flict and Social Circumstances,
            dalam  sidang  IPU  ke­133                                                  According to the Principles of
            adalah  pentingnya  menga­                                                  International Humanitarian
            tasi akar masalah dan faktor                                                Law and International Con­
            penyebab dari migrasi dan                                                   ventions.
            pentingnya memerangi peny­                                                    Resolusi tersebut berisi
            elundupan dan perdagangan                                                   beberapa pasal di antaranya:
            manusia.                  Bersama delegasi Parlemen Mongolia                mengimbau agar parlemen
               Ditegaskan delegasi DPR, bahwa konflik di sebagian be­  bekerjasama dengan organisasi antarpemerintah maupun
            sar dunia telah memicu gelombang massif manusia. “Adalah   LSM untuk mengidentifikasi penyebab arus pengungsi; me-
            pen ting untuk menggarisbawahi perlunya perdamaian pada   ngakui prinsip tanggung jawab internasional terkait pengung­
            negara asal migrasi yang tidak teratur tersebut,” tandas Fadli.  si untuk melindungi mereka melalui bantuan kemanusiaan dan
                                                               memenuhi HAM mereka.
            HENTIKAN PERANG DAN KONFLIK DI SURIAH                Kepada seluruh negara yang tengah menampung pengung­
               Delegasi DPR juga mendesak perlunya langkah­langkah in­  si, diminta untuk mematuhi prinsip­prinsip Hukum Humaniter
            ternasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik   Internasional (IHL) dan hukum internasional terkait pengungsi
            yang terjadi terutama di Suriah. Situasi di Suriah menurut DPR   dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka, menghindari
            telah menyebabkan penderitaan dan memaksa 12 juta rakyat   permusuhan ataupun penyalahgunaan kekuasaan terhadap
            Suriah meninggalkan rumah mereka.                  harkat dan martabat mereka ataupun main hakim sendiri dan
               Pada Sidang IPU yang menyoroti krisis migrasi (pengungsi)   perlu pula mengingat bahwa setiap pengungsi harus mema­
            di Eropa, Asia Tenggara, Afrika hingga Timur Tengah tersebut,   tuhi setiap aturan hukum dan upaya untuk menjaga ketertiban
            DPR juga menyampaikan apresiasi terhadap kemurahhatian   umum di negara penampung.
            Lebanon, Yordania, Mesir, Irak dan Afrika Utara yang telah   Selain agenda Sidang Umum, Delegasi DPR juga mengikuti
            menjadi penampungan sekitar empat juta pengungsi Suriah.  beragam kegiatan yang tersebar dalam organ­organ IPU yak­
               Konflik Suriah itu sendiri menurut Delegasi DPR telah me­  ni Standing Committee on Peace and International Security,
            nimbulkan kesedihan bagi pengungsi Palestina yang ada di   Standing Committee on Sustainable Development, Finance and
            Suriah. “Mereka adalah pihak yang terdampak paling parah   Trade, Standing Committee on Democracy and Human Rights,
            dalam konflik bersenjata yang berlangsung. Dari sekitar   Standing Committee on UN Affairs, Committee To Promote Re­
            560.000 pengungsi Palestina di Suriah,” imbuh Fadli.  spect for International Humanitarian Law, Meeting of Women
               Karena itu, lanjut Fadli, Indonesia menyambut baik respon   Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarians. Selain
            dan dukungan komunitas internasional terhadap resolusi si­  terlibat dalam beragam agenda persidangan IPU, Delegasi DPR
            dang Umum PBB yang mengizinkan bendera pengamat bukan   juga berkesempatan untuk berdialog dan bertatap muka de­
            anggota termasuk Palestina berkibar di Kompleks PBB. “Du­  ngan sejumlah Delegasi seperti Parlemen Mongolia dan Parle­
            kungan tersebut sangat penting untuk pengakuan kedaulatan   men Irak. (SKR) FOTO: DOK./PARLE/IW
            rakyat Palestina dan mengembalikan tanah dan rumah serta



                                                                                          EDISI 130 TH. XLV, 2015  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72