Page 66 - MAJALAH 130

liPutan kHusus

DPR DORONG EROPA LEBIH

MANUSIAWI TERHADAP PENGUNGSI

DPR mendorong Eropa untuk memiliki keputusan yang adil bagi seluruh negara dan manusiawi bagi
pengungsi. Dorongan tersebut disampaikan mengingat musim dingin yang akan segera tiba dikhawatirkan
dapat menyebabkan semakin banyaknya korban yang akan berjatuhan.

usim dingin akan segera tiba dalam bebera­ kriminasi berbasis agama.
pa bulan, dengan demikian akan banyak lagi “Dalam konteks permasalahan ini, Indonesia mendesak
pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi untuk secara
“Mtenda­tenda, jalanan ataupun tempat per­ penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip­pinsip hak asasi
lindungan yang mungkin membeku menunggu keputusan dari manusia (HAM) dalam proses yang ada. Tidak ada siapapun
Eropa,“ kata Fadli Zon dalam pidatonya di Sidang Umum Inter berhak dinilai berdasarkan ras, usia, jenis kelamin ataupun
Parliametary Union (IPU) ke­133 di Geneva, Switzerland.Lebih latar belakang agama tertentu,” tandasnya.
lanjut ditegaskan, jika Ero­
pa tidak bisa memutuskan, TANGANI PENGUNGSI
semakin banyak korban Delegasi DPR dipimpin
akan berjatuhan. oleh Wakil Ketua DPR Fadli
“Untuk itu saya mendo­ Zon dan Anggota Delegasi
rong Eropa untuk memiliki lainya yaitu Nurhayati Ali
keputusan yang adil bagi Assegaf (Ketua BKSAP/F­
seluruh negara dan manu­ Demokrat), Evita Nursanty
siawi bagi para pe ngungsi,” dan Nazaruddin Kiemas (F­
tegas Fadli Zon pada Sidang PDIP), Dwie Aroem Hadi­
IPU yang mengambil tema atie (F­PG), Jazuli Juwaini
besar seputar isu migrasi (F­PKS), Alimin Abdullah
dan pengungsi (The moral (F­PAN), Okky Asokawati
and economic impera­ (F­PPP), dan Hamdhani (F­
tive for fairer, smarter and Nasdem) juga memapar­
more humane migration). kan panjang lebar tentang
Namun, menurut Fadli kebijakan Indonesia dalam
Zon, penangganan ma­ menangani pe ngungsi.
salah pe ngungsi bukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang IPU ke-133 Diungkapkannya, meski
hanya menjadi tanggung­ Indonesia bukan termasuk
jawab negara­negara Eropa. Melainkan juga negara yang telah ne gara yang meratifikasi konvensi pengungsi (catatan: ratifi­
meratifikasi Konvensi dan Protokol terkait dengan Status Pe- kasi Konvensi tentang Status Pengungsi tidak diwajibkan atau
ngungsi untuk berperan dalam penangganan pengungsi se­ optional/pilihan sifatnya), namun Indonesia menerima banyak
suai dengan yang telah diatur dalam konvensi dan protokol pengungsi. Tercatat per Agustus 2015 berdasarkan data UN­
yang berlaku termasuk dalam hal proses pemukiman kembali. HCR sebanyak 13.110 pengungsi dan pencari suaka berada di
Dalam sidang IPU yang dihadiri oleh lebih dari 650 anggota Indonesia.
parlemen anggota IPU termasuk 92 Pimpinan Parlemen itu, “Kami tidak memiliki tanggungjawab apapun kepada pe­
Fadli Zon juga menyatakan menyambut baik adanya komit­ ngungsi – bila merujuk pada konvensi. Namun, sejarah pepe­
men untuk melakukan langkah­langkah pemukiman kembali rangan dan nilai­nilai solidaritas yang kami miliki mengajar­
dan mendesak agar negara­negara lain yang belum turut ser­ kan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun,’’ tegas Fadli.
ta dalam penangganan pengungsi untuk berbagi beban dan Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini kemudian menam­
memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan bahkan diAceh, lebih dari 1.300 pengungsi dari Rohingya yang
yang terdapat dalam konvensi yang telah diratifikasi bersama. lari dari konflik dan tidak memiliki kewarganegaraan disela­
Akan tetapi, DPR juga menyatakan keprihatinannya atas matkan oleh penduduk setempat dan kemudian pengungsi
adanya kecenderungan tertentu yang muncul dalam proses tersebut dibawa ke Medan untuk mendapatkan perawatan.
penentuan status pengungsi, khususnya dalam konteks dis­ Ditandaskan Fadli, solidaritas internasional harus menjadi

66 EDISI 130 TH. XLV, 2015