Page 64 - MAJALAH 130

liPutan kHusus

konteksnya jauh dari melemahkan KPK.
Kita tahu lembaga penegak hukum lain
seperti Polri punya Kompolnas, kejak­
saan juga diwasi oleh Komisi Kejaksaan.
Bentuknya nanti seperti apa tentu kita
kaji lebih jauh, menghimpun masukan
dari negara lain, dari masyarakat. Orien­
tasi kita hanya satu, bagaimana perang
melawan korupsi apalagi grand corup­
tion bisa semakin efektif,” tandas dia.
Juru bicara anggota delegasi parle­
men Malaysia Kamarudin Jaffar dalam
sesi diskusi menyebut KPK negaranya
atau Suruhan Pencegah Rasuah Ma­
laysia (SPRM) memiliki lima jawatan
kuasa pengawasan dengan tugas ber­
beda. Salah satu dari tim pengawasan
Executive Committee Meeting AIPA
itu terdiri dari 7 anggota parlemen yang
mendapat mandat dari ketuanya. “Pe­
ngawas dari parlemen mewakili partai­
Ketua DPR Setya Novanto membuka Sidang Umum Gopac ke VI
partai yang ada, tentu adalah represen­
Wakil Ketua DPR Fadli Zon me­ SENANG BISA MENGIKUTI SIDANG tasi dari rakyat. Empat lainnya ada yang
ngatakan, ada dua negara yang akan mengawasi pengaduan masyarakat,
dijadikan percontohan dari proyek ke­ BERSAMA PARLEMEN DUNIA DAN dasar kebijakan anti korupsi, miscon­
mitraan tersebut yakni Asia Tenggara JADI TAHU BAGAIMANA KORUPSI duct. Mereka didukung profesional, ahli
dan Yordania. Berjalannya proyek ini SE BAGAI MUSUH BERSAMA dibidangnya, tokoh masyarakat, lawyer,
akan dilakukan secara transparan, dan mantan hakim,” demikian Jafar.
parlemen dapat ikut mengawasi proses DI DUNIA. SAYA MELIHAT DPR Dalam sesi diskusi dengan tema ‘The
donor. Karena yang menjadi catatan se­ PUNYA NIAT BESAR UNTUK High Cost of Institutionalizing Demo­
lama ini, banyak proyek yang dikerjakan MEMERANGI KORUPSI, TETAPI cracy’, anggota delegasi DPR Dwie Aroem
tidak transparan dan seringkali tidak Hadiati dan sejumlah anggota parlemen
terkontrol. Kadang penggunaan dana, MEMANG PERLU UPAYA LUAR dari 74 negara saling berbagi pemikiran
kata Fadli, tidak sesuai dengan apa yang BIASA KARENA KORUPSI SUDAH tentang korupsi sebagai akibat dari poli­
diharapkan dan tidak sampai pada tu­ SEPERTI PENYAKIT YANG SUSAH tik biaya tinggi yang terjadi tidak hanya
juan. Dengan keterlibatan parlemen un­ di Indonesia. Ia memaparkan dinamika
tuk ikut mengawasi, diharapkan dapat DIHILANGKAN pemilu di tanah air cen derung berkem­
meminimalisir penyimpangan­penyim­ bang tidak sehat, terutaka ketika terjadi
pangan. Penandatanganan kesepakatan rupsi berdasarkan praktek yang sudah interaksi kandidat dengan para pemilih.
proyek kemitraan ini diwakili oleh Wakil dilakukan. Terkait pembentukan lem­ Sulit menyimpulkan siapa yang memulai
Ketua GOPAC Osei Kyei Mensah Bonsu baga pengawas ini menurutnya pantas tetapi budaya wani piro telah membuat
dan perwakilan dari ADB Abdul Razak. menjadi bagian dalam revisi undang­ banyak pihak akhirnya terjebak dalam
undang KPK yang sudah masuk Program praktek politik uang yang mengakibat­
PELAJARAN UNTUK INDONESIA Legislasi Nasional. kan high cost politic dan menyuburkan
Anggota delegasi dari DPR Ham­ “Iya ini konteksnya memperkuat korupsi.
dani menilai belajar dari keberhasilan lembaga antikorupsi, kita di Indonesia Baginya budaya wani piro — berani
negara lain lembaga antikorupsi seperti punya KPK. Kita tadi mendengar ma­ bayar berapa, pada akhirnya sudah
KPK perlu diperkuat dengan kehadiran sukan dari sejumlah negara ternyata menjangkiti mulai dari lapisan masyara­
lembaga pengawas. Hal ini mengemuka keberadaan lembaga pengawas KPK itu kat bawah sampai ke atas. Ia mengaku
dalam sesi diskusi dengan tema, ‘Stop penting. Publik bisa berharap kinerja harus berbesar hati ketika tudingan itu
Stealing from Us; Tools and Mechanism lembaga antikorupsi akan lebih opti­ kemudian lebih banyak mengarah ke
to Build Anti­Corruption Prevention mal dengan kehadiran pengawas yang politisi, baik oleh media maupun publik.
System’. Pada sesi ini setiap delegasi kompoten,” katanya. Ia mementahkan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parle­
mendapat kesempatan untuk menyam­ pendapat bahwa revisi UU KPK berarti men ó BKSAP DPR ini kemudian menga­
paikan dinamika perang melawan ko­ pasti memperlemah KPK. “Tidaklah, jak segenap pihak untuk bekerja sama

64 EDISI 130 TH. XLV, 2015