Page 4 - MAJALAH 67

ASPIRASI

Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Kami mpaikan permasalahan kepada DPR Tanggapan DPR-RI Saya adalah mantan Bupati Jeneponto
RI terkait dengan surat dakwaan yang dibuat atas Apa yang disampaikan oleh pelapor adalah periode tahun 1998 s.d. 2003, menyampaikan
dasar penyidikan, namun penyidikan yang adanya tuduhan terhadap diri pelapor yang permasalahan kepada DPR RI mengenai
dilakukan adalah berdasarkan adanya laporan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan
atau keterangan palsu dari Saudara Ampu sehingga berakibat dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam
Sondang Silaban, sehingga berakibat surat dan kemudian pada kasus tersebut telah sampai melakukan fungsi penyidikan atas dugan tindak
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut kepada tingkat penuntutan, isi atau materi surat pidana korupsi.
Umum memberatkan bagi pelapor. dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat Kami bersama-sama dengan Drs. Haruna
Menurut kami fakta atau peristiwa hukum sangat memberatkan bagi diri pelapor. Saat ini Rasyid dan H. Sanusi adalah tersangka yang
yang sebenarnya adalah isteri dari pelapor terhadap kasus tersebut telah dilakukan disidik/diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan
diduga mempunyai hubungan dengan Saudara persidangan dengan acara pembacaan surat Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara tindak
Ampu Sondang Silaban dan beberapa kali dakwaan tetapi sidang ditunda karena saksi pidana korupsi penyalahgunaan anggran
diketahui bahwa gaji dari isteri pelapor telah pelapor tidak hadir. pembebasan tanah untuk rencana
ditransfer ke rekening Saudara Ampu Sondang Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU No.8 pembangunan waduk Kelara-Kareloe
Silaban. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2002
Kami pernah mengupayakan untuk Hukum Acara Pidana pada intinya bahwa sebesar Rp. 5.000.000.000; (lima milyar rupiah).
bertemu dengan Saudara Ampu Sondang terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam proses penyidikan tersebut
Silaban, namun akibat dari pertemuan tersebut terdakwa/penasehat hukumnya dapat berdasarkan bukti permulaan yang cukup,
pelapor dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Pusat mengajukan keberatan (yang lazim disebut pelapor telah ditangkap oleh Asisten Tindak
atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan ekspresi atau tangkisan) berupa pengadilan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
dan diancam melalui SMS bahwa pelapor akan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan pada tanggal 17 November 2006 sesuai Surat
dibunuh. Selain itu terdapat bukti visum yang tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus Perintah Penangkapan No. Print-576/R.4/Fd.1/
menurut pelapor adalah aneh karena di luar dibatalkan, selanjutnya setelah Jaksa diberi II/2006 dan ditahan sejak tanggal 19 November
kejadian yang sebenarnya dan bukti visum kesempatan menanggapinya hakim 2006 sampai tanggal 8 Desember 2006 yang
tersebut diterbitkan oleh Dr. Aria Yudistrira dari RS. mempertimbangkan keberatan tersebut untuk diperpanjang selama 40 hari terhitung tanggal 9
Cipto Mangun Kusumo No.966/TU.FK/VIII/2007 kemudian mengambil keputusan. Desember 2006 sampai tanggal 18 Januari 2007.
tanggal 20 Agustus 2007, sesuai dengan laporan Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan jika Kami merasa keberatan mengenai proses
dari Polres Jakarta Pusat. hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi
Proses hukum selanjutnya dilakukan maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan antara
penyidikan terhadap diri pelapor dan telah sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim lain sebagai berikut:
diupayakan adanya perdamaian, namun tidak berpendapat hal tersebut baru dapat diputus Kejaksaan tidak memiliki dasr hukum yang
berhasil. setelah selesai pemeriksaan, maka sidang tegas sebagai penyidik dalam kasus korupsi,
Pada tanggal 2 April 2008, pelapor dilanjutkan. karena menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP
menerima surat pemberitahuan dari Polres Dengan demikian dapat disimpulkan menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat
Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa berkas apabila hakim menerima keberatan dari ekspresi kepolisian RI atau pejabat pegawai negeri sipil
perkara sudah P21 dan telah sampai kepada pelapor maka persidangan tidak dapat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
tingkat penuntutan di Kejaksaan. Kemudian dilanjutkan dan dipersilahkan kepada Jaksa undang-undang untuk melakukan penyidikan
pelapor diminta untuk bertamu dengan salah Penuntut Umum untuk membuat surat sedangkan kejaksaan bertindak sebagai
seorang oknum JPU dan dalam pertemuan dakwaan baru. Sebaliknya jika keberatan dari penuntut umum, sehingga Kejaksaan tidak
tersebut terjadi negosiasi, tetapi karena nilai uang pelapor ternyata tidak dapat diterima oleh hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan
tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh maka sidang dapat dilanjutkan. penangkapan bahkan penahanan.
oknum JPU tersebut maka pada hari itu tidak Disarankan kepada pelapor untuk a. Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan
terjadi transaksi dengan JPU. Kemudian kasus membuat ekspresi yang menyatakan keberatan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, bukan
ditandatangani oleh Kajari. terhadap materi atau isi surat dakwaan Jaksa merupakan hukum acara melainkan aturan
Karena tidak terima dengan perlakuan Penuntut Umum, namun berdasarkan Pasal 4 internal kejaksaan.
tersebut maka pelapor melaporkan kembali ayat (4) Undang Undang No.4 Tahun 2004 b. UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Saudara Ampu Sondang Silaban ke Polda Metro tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 27
Jaya atas perbuatannya tidak menyenangkan bahwa segala campur tangan dalam urusan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi
serta ancaman melalui SMS dan membuat peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kejaksaan berwenang sebagai penyidik karena
laporan palsu. kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal Pasal tersebut telah dicabut oleh Pasal 71 UU No.
Pada tanggal 22 Mei 2008, pelapor sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
menghadiri persidangan dengan acara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak Pidana Korupsi.
pembacaan dakwaan, menurut pelapor bahwa Dengan demikian DPR RI tidak berwenang c. Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
surat dakwaan tersebut sangat tidak sesuai untuk mencampuri proses peradilan yang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya
dengan kejadian yang sebenarnya dan sangat tengah dilakukan. menyebutkan “penyidikan” dan tidak mengacu
memberatkan pelapor. Kemudian sidang langsung kepada kejaksaan sehingga tidak
ditunda karena saksi pelapor tidak hadir. Keberatan Sikap Penyidik Kejati Sulsel Dalam dapat ditafsirkan bahwa kejaksaan berwenang
Melakukan Fungsi Penyidikan sebagai penyidik.
Hormat Kami, d. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan secara
DR. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS Kepada Yth. tidak sah melakukan pengkapan, penahanan,
Jl. Flamboyan B4 No.10, Meruya Utara, Bapak Ketua DPR RI penggeledahan, dan penyitaan atas diri dan
Jakarta Barat Gedung DPR RI
harta benda pelapor karena dilakukan tanpa
Dengan Hormat, perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan

4 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67