Page 5 - MAJALAH 67

ASPIRASI

sesuai dengan cara yang diatur oleh undang- Pidana Pasal 17 menyatakan bahwa penyidikan diteruskan, KPK melaksanakan sendiri atau
undang, sebagaimana tervantum dalam Pasal 7 menurut ketentuan khusus acara pidana dapat melimpahkan perkara tersebut
UU No. 4 TAhun 2004 tentang Kekuasaan sebagaimana tersebut pada undang-undang kepada penyidik kepolisian atau
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal kejaksaan.
Kehakiman. 284 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik, b. Pasal 44 ayat (5) menyatakan bahwa dalam
Atas pertimbangan diatas, pelapor
jaksa, dan pejabat penyidik yang hal penyidikan dilimpahkan kepada
berpendapat bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi berwenang lainnya berdasarkan peraturan kepolisian at‘au kejaksaan sebagaimana
Selatan tidak berwenang menyidik kasus korupsi perundang-undangan. dimaksud ayat (4), kepolisian atau
karena tidak ada dasar hukum yang secara tegas 4. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi
menyebutkan bahwa kejaksaan berwenang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) dan melaporkan perkembangan penyidikan
sebagai penyidik. menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan kepada KPK.
Kami keberatan atas tindakan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang diantaranya c. Pasal 50 ayat (1) meyatakan bahwa dalam
adalah melakukan penyidikan terhadap tindak hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan
Tinggi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan
pidana tertentu berdasarkan undang-undang. KPK belum melakukan penyidikan,
proses perkara, antara lain sebagai berikut: 5. Sebagai pendukung ketentuan mengenai seedangkan perkara tersebut telah
a. Melakukan penangkapan dan penahanan kewenangan jaksa sebagai penyidik, maka dilakukan penyidikan oleh kepuasan
tanpa disertai dasar hukum yang jelas. ditetapkan Keppres No. 86 tahun 1999 tentang kepolisian atau kejaksaan, instansi
b. Berkas perkara yang telah selesai tidak segera Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan tersebut wajib memberitahukan kepada
diajukan ke persidangan. RI: KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung
c. Persetujuan penyitaan dari PN. Jeneponto a. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d menyebutkan sejak tanggal dimulainya penyidikan.
diajukan setelah penyitaan atas benda tak bahwa tugas dan kewenangan jaksa agung 8. Berdasarkan ketentuan diatas, cukup jelas
bergerak milik pelapor dilakukan. Penyitaan antara lain adalah melakukan penyelidikan, bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan
penyidikan, penuntutan, eksekusi, dan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi,
tersebut dilakukan setelah pelapor
tindakan hukum lainnya berdasarkan sehingga kejaksaan juga berhak untuk
ditangkap dan ditahan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan. Serta melakukan penagkapan, penahanan,
pelapor tindakan penyitaan dianggap tidak mengkoordinasikan penanganan perkara penyitaan, dll sebagaimana layaknya penyidik,
perlu dan mendesak. pidana tetentu dengan instansi terkait baik yang diatur dalam undang-undang tentang
d. Menerbitkan Surat panggilan penyidikan meliputi penyelidikan dan penyidikan, serta korupsi maupun dalam KUHAP.
sebanyak 3 kali dan 2 diantaranya memiliki melaksanakan tugas-tugas yustisial lain 9. Namun demikian, terhadap sah atau tidaknya
hari dan tanggal yang sama, hanya nomor berdasarkan peraturan perundang- penagkapan dan penahanan yang menjadi
undangan dan kebijaksanaan umum yang keberatan dari pelapor, maka KUHAP:
yang berbeda. ditetapkan oleh Presiden. a. Pasal 77 huruf a menyebutkan bahwa
e. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah b. Pasal 17 menyatakan bahwa Jaksa Agung pengadilan negeri berwenang untuk
bersikap arogan, merasa sebagai lembaga
Muda Khusus mempunyai tugas dan memeriksa dan memutuskan, sesuai
yang super power dan multi peran, wewenang melakukan penyelidikan, dengan ketentuan yang diatur dalam
sehingga tidak ada instansi lain yang dapat penyidikan, pemeriksaan tambahan, undang-undang ini tentang sah atau
campur tangan. penunutan, pelaksanaan penetapan hakim, tidaknya penagkapan, penahanan,
f. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan putusan pengadilan, pengawasan terhadap penghentiaan penyidikan atau penghentian
menggunakan media cetak untuk pelaksanaan keputusan bersyarat dan penuntutan.
tindakan hukum lain mengenai tindak b. Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa yang
membentuk opini masyarakat, sehingga
pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan melaksanakan wewenang pengadilan
mengabaikan azas praduga tak bersalah. tindak pidana khusus lainnya berdasarkan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam
Kami Pelapor mengharapkan kepada DPR peraturan perundang-undangan dan Pasal 77 adalah praperadilan.
RI untuk menindaklanjuti permasalahan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa c. Pasal 79 menyebutkan bahwa permintaan
tersebut. agung. pemeriksaan tentang sah atau tidaknya
6. Mengenai kasus tindak pidana korupsi tersebut, suatu penagkapan, atau penahanan
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI maka berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 diajukan oleh tersangka, keluarga, atau
Tanggapan DPR-RI
1. Pada intinya pelapor menyampaikan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri
permasalahan mengenai penyalahgunaan a. Pasal 26 meyatakan bahwa penyelidikan, dengan meyebutkan alasannya.
kekuasaan yang dilakukan oleh Kejaksaan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 10. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
Tinggi Sulawesi Selatan dalam melakukan fungsi pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, disampaikan surat tanggapan kepada pelapor
penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang pada intinya menyampaikan bahwa sesuai
yang terjadi pada pelapor. yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam dengan peraturan tersebut diatas, kejaksaan
2. Berdasarkan KUHAP: undang-undang ini. mempunyai kewenagan sebagai penyidik,
a. Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa b. Pasal 27 yang menyatakan bahwa dalam hal namun demikian terhadap keberatan pelapor
penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit atas tindakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi
pejabat pegawai negeri sipil tertentu pembuktiannya, maka dapat dibentuk Selatan yang telah melakukan tindakan
yang diberi wewenang khusus oleh undang- tim gabungan dibawah koordinasi penangkapan, penyitaan, dll dalam proses
undang untuk melakukan penyidikan. jaksa agung. Dalam penjelasannya penyidikan yang dinilai menyalahi produser dan
b. Pasal 1 butir 6 huruf a menyebutkan bahwa disebutkan bahwa salah satu tindak pidana merugikan pelapor, maka pelapor atau kuasanya
wewenang jaksa adalah bertindak sebagai korupsi yang sulit pembuktiannya adalah dapat mengajukan praperadilan atas kasus
penuntut umum dan melaksanakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut ke pengadilan negeri setempat.
putusan pengadilan yang mempunyai negara. Pasal ini telah dicabut dengan Pasal
kekuatan hukum yang tetap. 71 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang
c. Pasal 284 ayat (2) pada intinya memberi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
peluang untuk sementara mengenai Korupsi.
ketentuan khusus acara pidana 7. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang
sebagaimana yang tersebut dalam suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Sumber :
undang-undang untuk tetap berlaku. a. Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa dalam Bagian Pengaduan Masyarakat
3. Berdasarkan PP No. 27 tahun 1983 tentang hal Komisi Pemberantasan Korupsi
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum berpendapat bahwa perkara korupsi Sekretariat Jenderal DPR RI

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 5