Page 8 - MAJALAH 67
P. 8

LAPORAN UTAMA


            mewujudkan Good Governance        membandingkan kondisi sekarang ini
            dalam institusi legislatif ini maka  lebih baik atau lebih buruk dari yang
            memang fraksi harus punya         lalu, tapi berdasar analisanya, praktek-
            mekanismenya sendiri selain BK yang  praktek semacam ini dan semakin
            dimiliki oleh DPR..               marak terungkap di media massa,
               Saatnya untuk melakukan satu   selain karena ada kebebasan Pers, ada
            Shock Therapy yang lebih kuat bahwa  KPK, juga karena ada perluasan
            memang setiap anggota DPR, semua  kewenangan lembaga legislatif,
            fraksi, semua unsur pimpinan DPR  dibandingkan fase-fase yang dulu.
            harus menjadikan momentum           “ Absolute Power, Temps to Corrupt
            sekarang ini, momentum untuk      Absolutely. Semakin kewenangan DPR
            melakukan pembenahan dan          diperbesar, maka peluang terjadi
            perubahan secara progresif.       praktek korupsi juga semakin besar,”
               Fraksi PKS kata Mahfud,        katanya mengutip pernyataan  pakar
            mencoba menginventarisir kembali  politik Arbi Sanit.
            dana-dana gratifikasi yang sampai ke  Ditegaskannya, fraksi-fraksi DPR





























            Suasana rapat Badan Kehormatan DPR RI.

            anggota fraksi PKS dan sudah      harus punya sistem yang kuat, punya
            disetorkan ke KPK. Sampai 7 Januari  fungsi kontrol yang kuat sehingga
            2008,  telah dikembalikan dana    bukan saja mampu memonitor
            gratifikasi ke KPK mencapai 2 milyar.  pendapat anggotanya tapi juga
            Terdiri dari rupiah sekitar hampir 700  ‘pendapatan’ anggotanya. (et,mp,ol,rat)
            juta, dollar Amerika sekitar 38 ribu
            US Dollar dan dolar Singapura 33
            ribu.
               Berdasarkan hal ini maka memang
            kita perlu melakukan langkah-langkah
            terobosan yang serius dan ini tidak
            bisa hanya bisa dilakukan oleh DPR
            sendiri saja tapi juga oleh eksekutif.
            Karena di DPR ini, sebagian anggota
            yang mempraktekkan hal semacam ini
            sifatnya cuma menerima. Sumbernya
            justru dari luar DPR.
               Dia menyatakan, tidak bisa


            8       PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13