Page 9 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

Ketua DPR Agung Laksono tanggapi makin merosotnya citra DPR;

Perlu Tindakan Preventif dan

Rapat-rapat Lebih Transparan

Ketua DPR Agung Laksono mengakui, merosotnya citra hanya boleh dihadiri oleh anggota atau
yang diundang, “ Untuk rapat-rapat
DPR akhir-akhir ini akibat ulah beberapa anggota atas
yang terbuka, jumlahnya saya minta
nama pribadi, dan juga tidak atas nama partai. diperbesar sedangkan yang tertutup
Tindakannya merupakan keinginan individual sehingga dikurangi, lebih banyak terbukanya
kalaupun dikatakan lembaga yang menanggung supaya masyarakat mengetahui
resikonya, hal itu tidak tepat. Apalagi pimpinan DPR jalannya sidang-sidang DPR,”
tuturnya.
dengan fraksi-fraksi sepakat untuk memperbaiki citra DPR
Dengan makin banyaknya rapat-
akibat ulah sebagian anggota DPR. rapat terbuka, kalau ada hal-hal yang
mengarah ke hal yang tidak baik,
misalkan ke arah tindakan seperti
alam perbincangan mengetahui apa yang dibicarakan di
dengan Parlementaria DPR , tidak ditutup-tutupi. persekongkolan atau korupsi, bisa
langsung dicegah, karena bisa
Agung menegaskan, Iapun telah
D menyikapi hal itu DPR sampaikan kepada disiarkan oleh pers.
Betapapun baiknya
menyerahkan mekanisme hukum pimpinan alat-alat program pencitraan, kalau
kepada aparat untuk ditindak lanjuti kelengkapan DPR tertutup kemungkinan
sebagaimana mestinya seperti oleh dan pimpinan dibelokkan itu selalu ada.
KPK dan aparat kejaksaan, apalagi yang fraksi-fraksi agar Tapi kalau terbuka
dilakukan sebelum DPR periode prosentase sidang- semua mengawasi- ini
sekarang. “ Saya kira penting bahwa sidang terbuka yang bentuk pencegahan yang
kita tidak melindungi atau bisa dilihat-dihadiri paling efektif. Tugas dari
menyembunyikan,” tandasnya. oleh siapa saja tanpa kepolisian-
Meski demikian, dia menegaskan, diundang. Ada
kedepan bagaimana tindakan preventif sidang-sidang
atau mencegah, itu lebih baik. Karena tertutup yang
itu upaya yang sekarang dilakukan
adalah bagaimana DPR sebagai
lembaga politik yang posisinya sebagai
bagian penting dari mekanisme check
and balances-penyeimbang eksekutif
dengan legislatif, itu lebih transparan.
Lebih jauh ia mengatakan,
masyarakat juga mengetahui bahwa
setelah amandemen UUD 45, ada
pergeseran dari eksekutif heavy- ke “
legislatif heavy” sebetulnya tidak
terbangun mekanisme check and
balances. Tapi bagi publik tidak
cukup dan menginginkan
adanya transparansi,
sehingga

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 9