Page 10 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

kejaksaan apalagi KPK ini bukan hanya dari hulunya,” ia menjelaskan. DPR.
tindakan preventif tetapi lebih Dalam merekrut anggotanya Terhadap kritik-kritik tersebut
bagaimana mencegah jangan sampai disamping tidak hanya populer, tapi pemerintah juga nggak boleh cengeng
negara dirugikan, uang negara dibawa punya kompetensi, moral dan integritas atau marah, toh mereka bukan mewakili
kabur, dicuri atau dikorup, bisa dicegah. yang baik, tidak ada masalah hukum dan Dewan secara keseluruhan. Kadang-
“ Bahwa tindakan represif penting, moral, track recordnya baik.” Saya kira kadang kritiknya ada benarnya juga,
supaya ada efek jera bagi yang kalau begitu, sama-sama menjaga mungkin cara membawakannya
melakukan. Namun meski sudah ada bukan hanya pimpinan saja , anggota emosional. Masing-masing pribadi
upaya pencegahan, tapi masih Dewan juga menjaga” manusia berbeda-beda caranya.
melakukan juga ya tangkap, dihukum Mengenai syarat-syarat caleg,
seberat-beratnya supaya ada efek jera,” secara umum telah diatur yakni setia Tidak asbun
tegas Agung. pada UUD 45, Pancasila pada negara Saat ditanyakan, polemik diantara
Lalu berkaitan dengan tugas-tugas kita agregasi dari parpol yang anggota DPR justru menjatuhkan citra
ke dewanan, fungsi legislasi, anggaran mencalonkan sehingga menghasilkan DPR, Agung Laksono berkilah bahwa
dan pengawasan, Ketua DPR proses edukasi politik, itu diharapkan tidak ada larangannya, anggota siapa
menekankan, harus ditingkatkan agar bukan hanya peranan anggota DPR saja boleh bicara, tapi yang
betul-betul memihak kepada yang udah jadi, ke depan ini peranan mengatasnamakan lembaga harus
kepentingan masyarakat. Seperti berita parpol. Dan bagi rakyat, lagi-lagi kader pimpinan. Mengungkapkan pikiran-
yang berkembang soal pencekalan dari partai itu nggak becus jangan dipilih pikiran boleh, yang penting anggota
terhadap eksekutif perusahaan lagi. Dewan tidak asbun saja, tapi atas data-
pertambangan raksasa dengan alasan Menanggapi pertanyaan mengenai data yang akurat sehingga bisa
menunggu restitusi nggak mau bayar pola rekrutmennya di Partai Golkar, dipertanggungjawabkan. Katakan
pajak ratusan juta dolar atau senilai Agung Laksono menjelaskan, kader misalnya mengkritik masalah sektor
triliunan rupiah. yang diorbitkan adalah dikenal oleh pertanian, tentu tak boleh asal bicara
Berita ini bagi rakyat cukup publik-populer, punya kompetensi yang tapi didukung data-data yang kuat.
menyakitkan, bagi mereka yanag tinggi di bidangnya, punya track record Terhadap sikap anggota FPDIP
menikmati jutaan dolar dengan yang baik, jangan sampai populer tapi mengembalikan uang sidang, padahal
melambungnya harga batubara, malah nggak ngerti apa-apa. Soal-soal sudah diputuskan rapat, Ketua DPR
nggak mau bayar kewajiban untuk penyelenggaraan negara harus menyatakan, memang itu disesalkan. “
negara yang notabene untuk rakyat menguasai dan tidak bermasalah Kalau sudah sepakat dirapat DPR
juga. Di saat-saat pemerintah sedang hukum, moral dan sebagainya. katakanlah dalam menerima fasilitas
sulit, pihaknya mendukung tindakan Golkar merekrut segala macam tertentu untuk kepentingan dukungan
keras pemerintah bahkan kalau perlu bekas PNS, juga artis, politisi dan pakar- opresional, sudah setuju tapi secara
ada sanksi yang lebih tegas lagi sehingga pakar supaya isinya DPR juga orang- individual menolak atau bicara kepada
membayar kewajibannya. orang yang ahli, jangan hanya lex publik, ini bisa menimbulkan seolah-
generalis tapi ada juga lex spesialis Yang olah belum ada kesesuaian. Saya kira
Jaga momentum jelas politisi yang bermasalah tidak akan ini perlu diingatkan, kalau sudah
Menurut Ketua DPR sekarang ini dicalonkan lagi. sepakat ya hargailah kesepakatan itu,”
masih dalam masa transisi, dari Menyangkut hubungan pemerintah tegasnya.
demokrasi yang tadinya begitu DPR selama ini, Pimpinan DPR dari Soal sanksi yang dijatuhkan, dia
sentralistik – agak tertutup dan FPG ini menilai, hubungan silaturahim mengatakan memang tidak ada sanksi
demokrasinya tidak berjalan tak ada masalah, hubungan formal juga hukum, disini menyangkut moral saja.
sebagaimana mestinya, ke arah tidak ada masalah, artinya semua Ini tidak bisa segera diambil tindakan
demokrasi yang betul-betul bebas. Kita persoalan toh akhirnya bisa selesai, tapi ini disesalkan. “ Kalau memang
harus jaga sebaik-baiknya momentum tidak ada yang buntu sampai akhirnya menolak ya dalam pertemuan itu saja,
ini jangan sampai demokrasi ini mundur dikembalikan. Contohnya APBN dari awal saya tidak setuju adanya
kembali. Namun demikian dalam selama ini tak pernah ditolak sampai pemberian lap top misalnya. Jadi kalau
pelaksanaannya kita harus meminta akhirnya menggunakan APBN lama rapat sepakat, jangan sampai di luar
partisipasi semua pihak tidak hanya nggak ada. rapat menolak itu kan kesannya ada
anggota DPR. Sedangkan mengenai pandangan kegenitan-kegenitan politik. Sebab
Anggota DPR adalah utusan dari sebagian masyarakat seolah-olah DPR dalam setiap pengambilan keputusan,
parpol, parpol yang dicoblos dalam menyerang kebijakan pemerintah adalah hasil rapat pleno,” tegasnya lagi
pemilu itu hendaknya merekrut sehingga akhirnya rakyat dukung dengan menambahkan, ke depan, ini
anggotanya dengan calon yang kredibel. pemerintah, dalam pandangan Agung merupakan bagian edukasi, tidak
“ Ibarat air, kalau sumbernya kotor ya Laksono itu adalah suara fraksi-fraksi adanya edukasi politik bagi rakyat,
kebawahnya kotor juga. Harus bersih atau suara anggota DPR belum suara edukasi politik juga bagi pimpinan dan

10 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67