Page 15 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

adanya pengeluaran dana agar diterima, atas peristiwa pelanggaran aturan dalam fraksi itu mengisi orang yang dianggap
mendekati partainya dengan cara-cara ketentan perundang-undangan. benar. Atau orang itu usul agar dia
melawan hukum. Pengaduan berasal dari masyarakat, ditempatkan di BK,” kata Gayus.
Jadi, perlu ada pembenahan dalam yang dapat diproses apabila materi Gayus menegaskan peranan
merekrut anggota. Menurut Gayus, ada aduan dilengkapi dengan data identitas masyarakat sangat diperlukan sebagai
tiga hal yang harus dibenahi dalam diri Pengadu dan Teradu. Materi aduan pengawas DPR untuk mengkritik
para anggota Dewan, yaitu integritas, juga mengurai peristiwa dugaan bahkan menegur DPR langsung
kualitas, dan moralitas pelanggaran dengan jelas dan akan dengan melayangkan surat pengaduan
Unsur yang kedua adalah nilai-nilai menjadi bukti awal bagi BK DPR. ke DPR.
sistem, maksudnya sebagai Kemudian, BK melakukan proses “Kami persilakan masyarakat juga
kewenangan –kewenangan yang belum melalui Sidang Verifikasi dan mengkritisi, memberikan padangan-
ada dan diatur dengan baik dan belum Pembuktian. Dalam Sidang itu harus pandangan yang sekeras apa pun
diprospeksi secara baik. ada alat bukti seperti keterangan saksi, kepada DPR. Kritik itu silakan dengan
DPR sekarang, kata Gayus, sudah keterangan ahli dan surat tertulis. pedas, silakan dengan keras. Kami
banyak melakukan pembenahan- Setelah itu, BK mengambil keputusan menampung dan akan menerima
pembenahan, di antaranya rapat yang bersifat final dan mengikat. Saksi dengan baik dan itu masukan bagi BK,”
setengah kamar sudah ditiadakan, BK nantinya bisa berupa teguran lisan, tandas Gayus.
kemudian rapat-rapat yang bersifat teguran tertulis, pemindahan Saat ini, kata Gayus, sebagai
tertutup lebih sedikit dibanding dulu, keanggotaan di Alat Kelengkapan langkah untuk penguatan peran, BK
sekarang lebih transparan, Rapat DPR, pemberhentian dari jabatan sedang menyusun tata beracara Badan
Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kehormatan, yang disusun oleh Pansus
dilakukan lebih banyak oleh alat Kelengkapan DPR, atau yang anggotanya terdiri dari semua
kelengkapan, yang artinya DPR pemberhentian sebagai anggota DPR. unsur fraksi.
sekarang lebih merespon aspirasi Namun, apabila aduan tidak Pansus itu, mengusulkan Badan
masyarakat. terbukti maka keputusan BK adalah Kehormatan dipertahankan untuk
Meski demikian, tandas Gayus, Rehabilitasi. Hingga saat ini, BK DPR memiliki satu kewenangan yang bersifat
kalau dihitung lebih banyak anggota sudah menerapkan sanksi yang sudah final. Artinya, BK diberi kekuatan untuk
DPR yang tidak melakukan ditetapkan dalam tata tertib. Banyak menjatuhkan sanksi dan tidak bisa ada
pelanggaran dibanding dengan anggota yang terkena sanksi teguran lisan, upaya lanjutan. Artinya ketika BK
DPR yang melakukan pelanggaran. tertulis, dan dilarang menjadi pimpinan memberi sanksi, pimpinan hanya
Ada 13% aduan ke Badan Kehormatan pada Alat Kelengkapan Dewan. menyampaikan kepada Paripurna,
(BK) mengenai pelanggaran yang Bahkan, ada juga anggota Dewan yang supaya tidak ada kekuatan-kekuatan
dilakukan anggota. “Kasusnya berupa terkena sanksi pemberhentian. fraksi yang besar yang bisa
pelanggaran etika dan pelanggaran BK bukan pengawas, juga bukan mempertahankan anggotanya pada
hukum, namun yang paling banyak pencegah. BK adalah mencari siapa Paripurna untuk menentukan sikap
dilakukan adalah penyalahgunaan yang melakukan pelanggaran untuk Paripurna. Itu salah satunya yang akan
jabatan,” kata Gayus. selanjutnya akan ditindak. Paling tidak, tetap dipertahankan, walaupun ada
Hingga saat ini pegaduan yang untuk tidak berbuat atau berlaku seperti usulan BK hanya membuat
diterima BK DPR berjumlah 91 buah. itu. Tindakan inilah bentuk rekomendasi. Tetapi untuk menjaga
Sepanjang 2004-2008, ada beberapa pembelajaran bagi anggota lain. BK netralitas, BK mempunyai harapan agar
kasus yang ditangani BK. Di antaranya menyingkapi anggotanya yang diberikan kekuatan untuk bisa
penyalahgunaan wewenang sebagai diadukan secara etika. Masyarakat memutuskan yang berfinal.
anggota dewan, menerima suap, boleh mengadu jika ingin mengajukan Kedua, BK juga ingin berkoordinasi
percaloan anggaran, pelanggaran pengaduan, dengan mengirim selembar dengan penegak hukum, seperti komisi-
kesusilaan, dan pemalsuan ijazah. surat. Asal masyarakat itu bukan berasal komisi yang mempunyai koordinasi
Terhadap pelanggaran tersebut, BK dari anggota DPR. dengan penegak hukum. Diakuinya,
telah memberikan tindakan. Dengan langkah-langkah ini pun, ada masukan mengatakan bahwa ini
BK DPR sebagai alat kelengkapan lanjut Gayus, BK kadang-kadang akan melampaui wilayah etika.
yang bersifat tetap seperti alat dipandang sebagai berlebihan. BK “Tetapi perlu saya sampaikan,
kelengkapan Dewan lainnya, dianggap sebagai satu lembaga yang perilaku yang ada pada wilayah etika
berdasarkan UU Nomor 22 tahun sudah over-produktif. “Ini beberapa tidak terlepas dari pelaggaran hukum.
2003 tentang Susunan dan Kedudukan kritik yang ditujukan kepada kami. Tapi Sehingga pelanggar hukum bisa kami
Anggota DPR, DPD,dan DPRD BK mengatakan anggota BK ini mintakan koordinasinya dengan para
mempunyai tugas dan wewenang unsurnya adalah seluruh fraksi yang penegak hukum, yaitu KPK, POLRI,
melakukan penyelidikan dan verifikasi ada. Kalau merasa di BK ini kurang dan Kejaksaan Agung. (et, rat, mp, oly,
terhadap pengaduan adanya dugaan benar atau berlebihan, silakan fraksi- wd)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 15