Page 16 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

UNTUK PENINGKATAN KINERJA DPR, PEGAWAI DPR PERLU

TAMBAHAN KEAHLIAN SUPPORTING PARLEMENTARIANS

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi, ukuran PNS 2 PLUS
kinerjanya tergantung oleh dukungan kesekjenan di Dalam pandangan Endin, nantinya
bidang teknis, administrasi dan keahlian. Karena itu ke pegawai setjen DPR adalah Pegawai
negeri plus pegawai lembaga non
depan Tim Peningkatan Kinerja DPR ingin memformat
departemen plus supporting
pegawai Setjen itu sebagai bukan hanya birokrat dari
parlementarians. “ Jadi PNS yang
sistem kepegawaian negara, tapi harus dibekali tambahan mempunyai tingkatan dua plus diatas
keahlian baru sebagai Supporting Parlementarians. PNS pada umumnya”. Mekanisme
kerjanya beda, filing dan misinya juga beda
tapi dia bukan politisi.
egawai Setjen DPR nantinya pada dua hal itu.
Tapi yang tidak dibolehkan, pegawai
harus memiliki kualifikasi Demikian dikemukakan Wakil Ketua
tersebut tidak harus “ a-politik”. Bukan
tertentu sebagai birokrat Tim Peningkatan Kinerja DPR Endin A.J.
nggak ngerti politik, tapi tak boleh
Pyang tunduk kepada Soefihara kepada Parlementaria mengenai
nyemplung dalam khasanah politik, ia tak
mekanisme dan sistem kepegawaian kinerja Dewan yang banyak disorot
perlu berpikir siapa yang jadi anggota,
negara tapi juga memiliki tingkat keahlian masyarakat akhir-akhir ini.
merem saja matanya. Fokus kerjanya
bagaimana pekerjaan yang dilakukan “ Karena itu kita ingin memberikan nilai
adalah mendukung anggota DPR. Soal
parlemen mengacu pada tiga hal pokok, tambah kepada seluruh pegawai setjen
anggota DPR nya siapa itu bukan urusan
yakni pengawasan, penyusunan anggaran DPR menjadi pegawai yang dikelola
dia. Sampai kepada titik tertentu,
dan pembentukan Undang-undang. khusus berdasarkan pendekatan
gajinyapun beda karena PNS 2 plus itu.
Tiga tugas pokok itu eksposenya supporting parlementarians, agar bisa
Dia mengungkapkan, di parlemen
(penampakannya) dilihat masyarakat matching pekerjaannya.
negara lain justru mempunyai supporting
dengan pendekatan DPR sebagai institusi Supporting parlementarians
khusus di tiap-tiap komisi dan alat
dan DPR sebagai individu, sementara maksudnya, dia bekerja yang juga harus
kelengkapan lainnya. Pegawai DPR itu
sorotan masyarakat selama ini bertumpu bisa mendengarkan aspirasi masyarakat-
memiliki tingkat kekhususan pengelolaan,
kemungkinan aspirasi itu bisa dituangkan
harus secure dari dunia politik.
dalam produk legislasi maupun dalam
Ditegaskan, pemikiran ini harus
produk anggaran. Dia juga sebagai PNS
dipraktekkan DPR periode mendatang
yang memiliki mental aspiratif, bukan
untuk menjawab sejumlah keluhan
pegawai biasa.
masyarakat terhadap institusi DPR yang
Ada kekhususan, memiliki sense of public
dianggap belum maksimal. Termasuk
agar bisa mensupport anggota DPR
seorang pegawai DPR itu mempunyai
terhadap apa yang dilihat, dirasakan
kemampuan bagaimana menata letak
dan ditemukannya sehingga pada diri
ruangan sidang, harus ada ilmu sendiri.
pegawai juga terdapat saluran atau
Bagaimana ruang rapat diatur, bagaimana
mekanisme aspirasi yang didapat dari
mempunyai keahlian di bidang protokoler,
masyarakat. “
atau keahlian sejarah parlemen dunia dan
Ini tengah kita
Indonesia, bukan hanya menjalankan
gagas menuju
tugas pegawai yang sifatnya rutin.
ke arah sana,”
Sedangkan staf ahli itu bagian dari
tuturnya.
supporting Parlementarians, ke depan juga
harus dikelola secara permanen staf, yang
bisa ditempatkan dimana saja dan kepada
siapa saja. Dimana saja itu bisa di Komisi,
ditempelkan kepada anggota DPR siapa
saja.
Anggota DPR pun tidak perlu
memiliki kecurigaan apa-apa baik dari segi
keahlian maupun kedekatan politik. Orang
16 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67