Page 20 - MAJALAH 67
P. 20

LAPORAN UTAMA


            untuk berdemokrasi dengan sehat, belum  bermain-main, seperti kasus yang  terjebak untuk menyelesaikan persoalan
            siap menghadapi perbedaan pendapat.  menimpa beberapa anggota Dewan . "Hal  yang terjadi secara add hoc, artinya jika
            Yang namanya demokrasi adalah semua  ini yang belum direformasi di dalam  terjadi sesuatu baru kita membentuk tim.
            orang berhak untuk bersuara. "Suka atau  internal DPR,".           Anggota yang duduk di dalam tim
            tidak suka, inilah demokrasi, kalau orang  Yang tidak kalah penting menurut  tersebut mungkin juga citranya harus
            itu melanggar hukum, silahkan tuntut ke  Pramono Anung adalah harus adanya  diperbaiki.
            pengadilan"                       reward and punishment. Seseorang harus  Tidak bisa Anggota DPR yang
               Seharusnya partai-partai politik yang  mendapatkan pendapatan yang  jumlahnya banyak itu menyelesaikan
            ada sekarang maupun nanti juga dapat  mecukupi apabila sudah bekerja      citranya secara add hoc. DPR
            mengontrol tiap-tiap anggotanya yang  keras, atau sebaliknya jika tidak      adalah lembaga politik,
            duduk di lembaga legislatif. Partai juga  bekerja keras harus diberikan      dalam lembaga politik
            harus memiliki hukum di internal  sanksi.                                    harus ada check and
            partainya bagi anggotanya yang      Jika   dibandingkan                      balances dan harus ada
            melanggar hukum.                  dengan pendapatan pejabat                  control kepada anggota
                                              Negara lainnya, pendapatan                 DPR. Jika hal seperti itu
            Sekjen DPP PDIP Pramono Anung     anggota   DPR     yang                       dilakukan di dalam
            Wibowo                            mempunyai                                        lembaga legislative,
                                                                                                  menurutnya
            Ada dua hal yang harus dilakukan oleh                                                    akan ada
            DPR maupun partai politik untuk
            memperbaiki citra DPR yang sudah
            terpuruk. Yang pertama adalah harus ada
            perekrutan yang baik di dalam partai
            politik mengingat anggota DPR berasal
            dari partai politik. Partai politik haruslah
            merekrut orang yang memiliki kapabilitas,
            citra, dan kredibilitas yang baik di mata
            masyarakat. Selain itu parpol juga harus
            terbuka dan transparan dalam menjaring
            para calon anggota legislative dengan
            mengedepankan nilai seseorang. "Saya  tanggungjawab terhadap konstituen yang  efek jera bagi para anggota legislative.
            yakin saringan yang baik seperti ini akan  terkadang tidak kecil. Seseorang yang  "Kalau ada anggota yang melanggar kode
            membantu meningkatkan citra DPR,"  ingin maju sebagai anggota legislative  etik, ya diganti saja, dan partai tidak boleh
               Yang kedua adalah, dalam era   harus menyediakan sejumlah uang untuk  melindungi hal itu".
            demokratisasi sekarang ini, sudah tentu  kampanye dirinya sendiri. "Biaya  Apabila sidang-sidang DPR yang
            masyarakat mengharapkan lembaga   sosialisasi kan bukan biaya yang kecil,  dihadiri oleh kurang dari 50 persen
            DPR menjadi tumpuan dimana sekarang  itulah yang juga harus difikirkan, "  anggota legislative diumumkan kepada
            ini masyarakat bisa bersuara secara  Yang paling penting adalah system  public melalui media massa, saya yakin
            langsung melalui wakil-wakilnya di DPR.  bangunan demokrasi tetap harus  para anggota legislative tersebut akan
            Yang terjadi sekarang ini dimana anggota  dipertahankan, tidak boleh karena  merasakan malu yang sangat terhadap
            DPR tidak memiliki hak imunitas seperti  buruknya citra anggota DPR kemudian  masyarakat. "Itu caranya melakukan
            dahulu, serta adanya peran Komisi  orang berkeinginan kembali kepada  control, bukan membentuk tim kerja,"
            Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah  system yang dahulu berlaku.   Peran Badan Kehormatan DPR saya
            dibentuk oleh pemerintah, sebenarnya  Mengenai kontrak politik, yang ada  harapkan semakin kuat dalam melakukan
            adalah cerminan panjang  dari masa lalu.  sekarang hanyalah simbolisasi yang tidak  kontrol terhadap anggota legislative.
            Yang terjadi sekarang ini merupakan  mempunyai nilai apa-apa. Tanpa adanya  Keberadaan Badan Kehormatan
            bagian dari proses demokrasi yang disebut  kontrak politik, setiap anggota legislative  merupakan hal menjadi perdebatan,
            dengan check and balances.        sudah terikat kepada sumpah dan janji  dimana ada sebuah lembaga yang
               Yang kedua,  melakukan  perubahan  jabatan yang diucapkan oleh seluruh  mempunyai peran lebih dari yang lain.
            dari dalam system di DPR itu sendiri, tidak  anggota yang termasuk didalamnya  Jika BK DPR bisa lebih menjadi kuat
            lagi system tertutup seperti yang berlaku  adalah untuk tidak melakukan tindakan  dalam melakukan control, para anggota
            pada masa lalu.                   korupsi. "Yang paling penting adalah  legislative juga akan memiliki kesadaran.
               Walaupun sekarang ini masyarakat  konsistensi partai politik untuk  (et,ol,mp,rat)
            sudah dapat melihat secara langsung,  menjalankan sumpah tersebut,"
            tetapi masih ada celah yang menimpa  Mengenai pembantukan  Tim
            beberapa anggota DPR untuk orang  Peningkatan Kinerja Dewan, kita selalu


            20      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25