Page 17 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

ini tenaga profesional tidak boleh keluar, Rumah informasi disahkan secara protokoler bahwa UU
supporting untuk anggota DPR. Bangunan kinerja itu seperti apa, disetujui.
Sekarang baru mulai adanya staf, Pimpinan Tim Peningkatan Kinerja ini “Jadi tak perlu lagi pendapat akhir
tenaga ahli sifatnya belum permanen. “ menjelaskan, DPR harus memiliki rumah fraksi-fraksi yang justru merupakan
Sebab kalau permanen saya khawatir informasi, dimana masyarakat bisa pengulangan dari hal-hal yang sudah
insidental, kelakuannya juga seperti mengakses apa saja, tugas pokok, mau cari dilakukan di tingkat kelembagaan
anggota DPR lima tahun sekali atau anggota yang isterinya dua, ada disitu, mau pengambil keputusan UU sebelumnya.
setahun sekali, kontrolnya siapa. Sekarang cari kondite anggota DPR di rumah Itu bisa menghemat anggaran, waktu dan
kontrolnya belum jelas,” ia menegaskan. informasi. Mau cari RUU yang tengah konsumsi,” tegasnya.
Bahkan lanjutnya, bisa sampaikan dibahas, juga di situ. Rumah informasi Terhadap hal-hal yang sudah selesai
kritik walaupun sudah lewat seleksi fit inilah menjadi etalasenya DPR kepada dibicarakan di tingkat alat kelengkapan dan
proper test dengan mekanisme tertentu masyarakat dan di dalam rumah inilah tidak lagi membutuhkan pandangan atau
tapi masih dijumpai kedekatan-kedekatan tersedia sejumlah akses informasi yang bisa keputusan akhir di tingkat paripurna
khusus antara staf dengan pribadi anggota. didapat masyarakat. dianggap selesai saja, di paripurna cukup
Nantinya ini harus dijauhi, untuk menuju Pertanyaannya dipimpin oleh siapa, dilaporkan tak perlu pidato-pidato. Ini
kesana harus ada permanen staf untuk oleh orang ahli yang tidak berpolitik. Karena untuk menghilangkan akrobat politik, di
komisi- dan badan-badan lain. kepemimpinan politik tempatnya di tingkat Komisi sudah disetujui, di paripurna
Lebih lanjut ia mengatakan, mungkin pimpinan DPR. dipermasalahkan- interupsi hanya karena
nanti akan kita pisahkan mana permanen Jadi lanjutnya, di DPR ini ada rumah disorot TV.
staf, mana staf pribadi anggota. Bisa saja informasi, kemudian bagaimana Dari sisi kehadiran kalau kaitannya
staf pribadi dibiayai negara diatas membangun kinerja anggota DPR sebagai dengan institusi DPR sebagai
tanggungjawab si anggota. Tapi kalau penyalur aspirasi masyarakat. Anggota kelembagaan, Tim tengah menggagas
permanen staf itu betul-betul supporting DPR pun di daerah pemilihannya harus perubahan tata letak ruang sidang supaya
parlemen memang bekerja untuk itu. memiliki rumah aspirasi. Di DPR ada antar anggota dan pimpinan saling tatap.
Kalau staf pribadi bisa saja kedekatan rumah informasi dan di daerah ada rumah Karena itu setjen perlu memilki keahlian
partainya, keluarga dan seterusnya. aspirasi. tata letak ruang sidang untuk menata kursi.
Dari sisi sekretariat, soal birokrasi Anggota DPR memiliki rumah aspirasi Dari keahlian itu, akan ditentukan
biasanya terkena pada urusan rutinisme. digodok dalam DPR melalui mekanisme dimana letak pimpinan, anggota dan
Inilah yang harus diperbaiki karena ada DPR, keluar menjadi rumah informasi. Jadi pegawai yang bersangkutan mempunyai
tambahan 2 plus tadi, sehingga tak boleh siapa pengelola rumah aspirasi ya anggota manajemen ruangan dan manjemen waktu
terjebak pada mekanisme itu, harus DPR dibantu dengan sejumlah staf ahli. untuk pembicaraan-pembicaraan rapat.
memiliki inovasi, kreatifitas. Setjen itu Sehingga anggota DPR bisa Selama ini manajemen ruangannya tidak
bangunan sekretariat parlemen yang beda mengaktualisasikan dirinya dalam rangka memberikan support moral kepada anggota
dengan bangunan PNS pada umumnya. menyerap aspirasi masyarakat yang untuk duduk dengan tekun mendengarkan
Menjawab pertanyaan mengenai macam-macam itu , hasil serapan itu sampai akhir acara. Ini karena posisi
sorotan kinerja dari sisi individu anggota dibawa ke Jakarta DPR berproses pimpinan dan anggota jauh. “ Tapi kalau
Dewan, Endin mengakui hal ini yang kelembagaan nanti masyarakat bisa anggota itu saling bertatapan, dekat dengan
susah. Karena DPR adalah given- mengakses di rumah informasi, ada call pimpinan, maka suasananya akan lain,” ia
penerima barang jadi yang disuplai oleh center, we site, email, foto dan riwayat hidup menjelaskan.
parpol, tentu parpol yang menentukan. anggota DPR. Yang terjadi sekarang, kalau pimpinan
Parpol telah menentukan kebijakan di depan, ada anggota yang ngomong tidak
bagaimana rekruetmennya, tapi DPR Penyederhanan pengambilan tahu. Desain ruangannya sangat jauh
sudah mengeluarkan UU tentang keputusan untuk berkomunikasi tatap muka.
persyaratan ternyata dari segi pendidikan Terhadap kritik sedikitnya jumlah UU Saat ditanya bagaimana dengan
masih minimal baru SLTA. yang dihasilkan, kata Endin Soefihara, banyaknya rapat tertutup, justru menurut
Barangkali gagasan persyaratan sebetulnya belum ada kriteria pasti, Endin, terlalu banyak rapat DPR yang
minimal dalam UU Susduk nanti bisa dicanangkan 284 UU, tapi hingga tahun terbuka, sehingga DPR kaya pasar saja.
ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Kendati ke-4 baru selesai 120 UU, memang jumlah Hampir tidak ada di DPR yang secure,
begitu kita hargai parpol yang tidak ini harus ditingkatkan. Karena itu ke depan, karena saking banyak terbukanya.
menggunakan pendekatan akademis, tapi tim akan menyedikitkan keterlibatan Prinsipnya rapat di DPR terbuka untuk
pendekatan kader dan keahlian dalam anggota dalam hal yang sifatnya hanya umum, kecuali hal-hal tertentu dinyatakan
berpolitik. Antara pendekatan DPR protokoler dalam pengambilan keputusan. tertutup. Prinsipnya rapat-rapat DPR
sebagai institusi dan individu, kita mau Misalnya dalam sebuah pembahsan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-
bangun menjadi kesatuan bangunan RUU sudah disetujui di tingkat Pansus hal tertentu. “ Bukan rapat-rapat DPR
kinerja DPR. dan sudah pendapat anggota fraksi-fraksi. bersifat tertutup, harus dibalik,” tandas
Terhadap RUU yang sudah klir semua Endin menambahkan. (tim)
disetujui, dibawa ke rapat paripurna

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 17