Page 21 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

Sebastian Salang (Sekjen FOPRMAPI) bahwa mereka terlibat dalam praktek
percaloan dengan besar dan kecilnya peran
PARPOL BERTANGGUNGJAWAB mereka. Tetapi sayang tidak ada partai yang
memberikan sanksi yang tegas terhadap
anggota yang melakukan praktek percaloan
ATAS KEHANCURAN CITRA DPR itu. Tetapi lagi-lagi yang memberikan sanksi
adalah Badan Kehormatan.
Lalu kasus yang lain, rendahnya kinerja
anggota DPR yang diakibatkan
ketidakdisiplinan anggota dalam
Apabila ingin menjadi politisi maka ia harus menjadi
menghadiri rapat-rapat DPR. Saya tidak
negarawan, harus betul-betul mengabdikan hidupnya menemukan satu kasus pun ada anggota
untuk rakyat, untuk negara. Sementara politik kita yang DPR yang diberikan sanksi oleh partai
terlihat hari ini kan menjadi sarana untuk mencari rezeki. terkait dengan ini.
Dari survei yang kami lakukan
terhadap tujuh partai besar yang memiliki
perolehan kursi terbanyak di DPR, yaitu
Apa saja yang membuat DPR kita dari parlemen muncul pemberitaan mereka
semakin buruk citranya atau apa jalan-jalan ke luar negeri, karena ingin studi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai
yang kemudian membuat persepsi banding soal pentingnya pemberian tanda Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan PKS,
publik demikian buruk terhadap jasa, misalnya. Jadi memang ini dua hal yang ketika kita bertanya, apakah parpol memiliki
DPR. sungguh paradoks. Ini kemudian mekanisme bagi penyelesaian konflik
internalnya. Ternyata dari tujuh partai,
Yang pertama, ternyata korupsi itu membentuk persepsi yang luar biasa dari
mereka semua menjawab memiliki
merupakan salah satu isu yang kuat yang masyarakat kita, bahwa ‘Ini lho wakil rakyat
mekanisme itu. Lalu, ketika kita tanyakan,
kemudian mempengaruhi persepsi publik, kita’.
apakah partai mempunyai mekanisme
sehingga menimbulkan kesan bahwa Hal yang lain, soal rendahnya kinerja
untuk menegakkan disiplin partai. Semua
DPR itu buruk. Yang masuk dalam wakil rakyat. Di satu sisi, ada tuntutan
partai tadi juga menjawab mereka memiliki
kategori korupsi itu, misalnya soal percaloan, ketika DPR menetapkan target setiap
mekanisme itu. Ketika kita tanyakan,
suap, lalu yang lebih sadis lagi ada istilah tahun untuk menyelesaikan produk-
apakah partai memiliki mekanisme untuk
jual beli pasal dalam proses pembuatan produk legislasinya, tapi di sisi lain ternyata
menindak pengurus dan anggota DPR
undang-undang. Ini menempati posisi tidak bisa diselesaikan dengan berbagai
yang tidak disiplin. Ketujuh partai tersebut
yang cukup tinggi. persoalan. Belum lagi kalau dalam proses
juga mengatakan mereka memiliki itu,
Lalu yang kedua, soal studi banding pembahasan itu muncul isu jual beli pasal
dengan mekanismenya sendiri-sendiri.
yang oleh publik kemudian menyebutnya dan lain sebagainya.
Tetapi kenyataannya, saya tidak
sebagai perjalanan wisata para wakil rakyat. Hal berikutnya, soal perebutan
menemukan bukti
Ternyata isu perjalanan ke luar negeri wakil kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini
bahwa mekanisme
rakyat kita ini menempati posisi yang cukup menjadi faktor yang juga cukup kuat di
itu telah
tinggi di masyarakat. Yang kemudian masyarakat kita. Bahwa lembaga ini tidak
berjalan.
mempengaruhi penilaian mereka terhadap terlepas dari persoalan perebutan
Catatan
komitmen dan keseriusan wakil rakyat kita kekuasaan di antara mereka. Apakah
k i t a
ketika mereka bicara soal menjadi ketua Komisi, atau, mudah-
memperlihatkan,
bagaimana memperjuangkan mudahan tidak ada yang berebut
banyak
rakyat. menjadi ketua Badan Kehormatan.
anggota yang
Kenapa isu Ketua fraksi, pimpinan DPR, dan lain
perjalanan ke luar sebagainya.
negeri ini menjadi Lalu hal yang lain, ketika kita
sangat kuat berbicara soal praktek percaloan
dibandingkan isu ada begitu banyak anggota
lain? Setelah DPR yang sudah disebut
diselidiki, ternyata secara telanjang ke
opini masyarakat itu publik
muncul ketika, misalnya,
satu sisi di dalam negeri itu
muncul pemberitaan
mengenai gizi buruk, muncul
pemberitaan mengenai kematian
ibu dan anak karena kelaparan, tapi
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 21