Page 23 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

Salah satu hambatan kerja kehumasan akan memberi apresiasi kepada DPR pribadi. Misalnya Komisi III hasil rapatnya
DPR dalam menegakkan citra adalah bahwa DPR sudah serius menangani A, lalu tiba-tiba ada anggota yang bersuara
saling tarik menarik kepentingan dan tidak korupsi anggotanya. lain yang bertentangan dengan keputusan
ada kesadaran kolektif anggota untuk rapat. Sebetulnya yg dipercaya itu yang
bertanggung jawab terhadap penegakkan Tapi kan BK tidak bisa menindak mana? Apakah penjelasan anggota-
citra dan kehormatan DPR kalau tidak ada aduan dari anggota itu atau penjelasan ketua komisi?
DPR itu, menanggung akibat dari masyarakat. Nah, itu mesti diatur menurut saya,
partai yang kurang cermat menyeleksi Nah, ini memang perdebatannya. mungkin perlu ada semacam jubir di Alat
kadernya. Bagaimana pun ketika dia Menurut saya, pengaduan masyarakat itu Kelengkapan Dewan (AKD).
menjadi anggota DPR, apa yang dilakukan sama artinya dengan pemberitahuan atau Setiap AKD, mesti diatur mekanisme
oleh anggotanya diakui atau tidak penyampaian dokumen dari lembaga itu. Idealnya, orang yang tidak ikut rapat
mempunyai dampak terhadap DPR seperti KPK atau kepolisian atau BPK, itu tidak berhak ikut ngomong atas nama
secara konstitusi, kalau satu orang yang posisinya bahkan lebih kuat. lembaga. Selama ini kan itu bebas. Ini tidak
melakukan jual beli pasal, misalnya, lantas Kalau dari sisi strategi komunikasi berarti bahwa pendapat atau otoritas
dengan mudah DPR itu dinilai semuanya politik, mestinya sekecil apa pun sanksi setiap individu itu dibatasi. Tidak! Tapi
melakukan jual beli pasal. yang diberikan oleh BK, itu sudah mesti ada statemen lembaga yang resmi
Karena apa? Karena DPR, baik memperlihatkan adanya komitmen dari dari hasil rapat. Itu mesti menjadi rujukan.
pimpinan atau BK-nya, tidak cukup cermat dalam (DPR). Jangan menunggu menjadi Kalau dibiarkan pendapat pribadi, maka
dan tidak responsif mengambil tindakan berita besar, baru ada respons. masyarakat menjadi bingung. Ini yang
terhadap anggota yang terindikasi sering kali terjadi, sehingga wibawa
melakukan hal-hal seperti itu. Atau mungkin karena ada faktor lembaga menjadi tumpul.
BK selalu berlindung kepada kepentingan dari partai poltik yang Beberapa kali kita lihat, anggota yang
keterbatasan wewenang yang mereka ingin mempertahankan? tidak mengikuti pertemuan itu justru yang
miliki sementara pimpinan DPR sering Memang, ternyata banyak upaya memberi pernyataan. Masih mending
kali kurang responsif tehadap isu-isu pembaruan di DPR itu justru terhambat kalau nyambung, sebaliknya malah
negatif yang muncul, sehingga dibiarkan karena adanya tarik menarik kepentingan pendapatnya berbeda dengan yang ada
berlarut larut sampai masyarakat membuat fraksi-fraksi. Sehingga banyak upaya- dan menurut saya ini sangat tidak
kesimpulan sendiri baru mereka upaya internal dari DPR untuk mendidik.
mengambil tindakan. pembaruan dan untuk memperbaiki citra jadi citra DPR itu ya betul-betul
Padahal, kalau ada upaya deteksi dini itu sering kali tidak efektif justru karena dimainkan oleh beberapa anggota DPR,
terhadap kasus-kasus yang terjadi di DPR secara internal di DPR mempunyai kalau yang dimainkan itu sesuatu yang
dan segera diambil tindakan, mestinya kepentingan yang berbeda-beda. Karena positif nggak masalah, kalau sebaliknya?
berita negatif itu tidak harus muncul di itu, sudah sejak lama kita mendorong BK Lalu, hal lain yang perlu dibenahi, yaitu
publik. Kalau pun tindakan itu diambil, tapi agar diperkuat perannya. soal supporting system secara keseluruhan.
umumnya terlambat. Misalnya ketika KPK Menurut saya, Sekretariat Jenderal itu
ingin melakukan penggeledahan di Seperti apa itu penguatannya? melakukan dua hal, yaitu supporting
gedung DPR, reaksi DPR yang muncul Pertama, mesti dihapus ketentuan berkaitan dengan urusan administratif dan
yaitu menolak. Ketika ramai dibicarakan di untuk menunggu aduan dari masyarakat. urusan substansi. Nah, itu mesti dipilah
tengah masyarakat baru kemudian Dewan Kedua, BK harus diperkuat dengan sistem secara tegas.
setuju. yang betul-betul bisa membantu kerja BK. Kalau urusan administratif, dia
Menurut saya, ini sesuatu yang kurang Kalau ada pengaduan dari masyarakat, BK bertanggung jawab soal tetek bengek
cepat mengambil sikap dan ini sangat mesti mampu me-receck pengaduan itu. segala urusan teknis administratif, tapi yang
tergantung kepada keadaan. Contoh yang Selanjutnya melakukan investigasi lebih penting adalah soal dukungan
lain, ketika masyarakat meminta BK terhadap pengaduan-pengaduan yang substansi. Karena kualitas penampilan
memeriksa anggota Dewan yang ada. DPR itu sangat ditentukan oleh seberapa
terindikasi aliran dana BI, tadinya semua besar kualitas substansi dari sekretariat.
diendapkan di BK, baru kemudian setelah Untuk bisa membenahi DPR itu Supporting system itu juga mesti diperkuat
ramai dibicarakan dan dikritik habis oleh seperti apa? dengan infrastruktur yang berkaitan
masyarakat, baru diproses oleh BK. Soal metode pangambilan keputusan, dengan akses informasi di parlemen.
Mestinya BK sejak awal responsip untuk penguatan peran BK, dan mekanisme Menurut saya, DPR itu wajar kalau
mengungkap semuanya. Andai kata pada sosialisasi terhadap keputusan–keputusan mengeluarkan dana yang cukup besar agar
saat pertama kali nama anggota Dewan yang dihasilkan oleh Dewan, baik di tingkat akses publik itu semakin diperbaiki karena
yang terlibat aliran dana BI itu muncul lalu komisi maupun di tingkat paripurna. performa DPR diukur dari seberapa besar
mereka semua diberi sanksi, apa pun Saya lihat ini sering kali tumpang tindih publik mendapat akses terhadap informasi
sanksinya, apa mereka tidak boleh jadi dan sulit sekali dipercaya yang mana yang kegiatan di DPR.(et,rat,mp,oly)
pimpinan komisi atau apa saja, masyarakat suara resmi lembaga dan mana yang suara

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 23