Page 27 - MAJALAH 67

SUMBANG SARAN

Dalam penyusunan daftar caleg saat untuk caleg mereka itu tentunya di parlemen agar bertanggung jawab
ini, disfungsi kepartaian itu semakin merupakan terobosan positif bagi secara moral untuk mewujudkan
jelas terlihat dengan adanya beberapa pelaksanaan good governance di segala sesuatu yang dijanjikan selama
calon legislatif yang lompat pagar dari Indonesia dimasa-masa mendatang. masa kampanye. Seorang wakil rakyat
satu partai ke partai lain hanya untuk Kontrak politik semacam ini yang baik sudah seharusnya menepati
mendapatkan kesempatan tampil. dimaksudkan untuk memberikan janji dan mengedepankan
Bahkan, tidak sedikit dari mereka pembelajaran politik pada masyarakat kepentingan rakyat di atas
yang datang dari ideologi politik yang bahwa caleg mengedepankan cara- kepentingan pribadi maupun
kontras sehingga hal ini tentu cara bersih dengan menunjukkan golongan.
meragukan komitmen mereka secara itikad menjadi wakil rakyat yang Sesungguhnya perjanjian politik
politis. bebas dari KKN. itu masih sebatas harapan rakyat
Alangkah baiknya lagi jika kontrak terhadap calon wakilnya di lembaga
Kontrak Politik politik itu memang benar-benar murni legislatif. Apabila dalam
Berbagai bentuk penyimpangan atas dasar keinginan dari masing- perjalanannya janji-janji itu ada yang
yang kemudian berakibat pada masing caleg untuk tidak korupsi. Jadi tidak ditepati dan para wakil rakyat
semakin buruknya citra DPR, kontrak politik itu bukan sekedar kembali melakukan berbagai
sebenarnya bisa dengan mudah strategi untuk meraih simpati rakyat perbuatan tercela, maka rakyat berhak
terjadi karena ada niat sekaligus ada dan memperoleh citra yang bersih di mencabut amanah yang telah
kesempatan untuk berbuat tercela mata masyarakat. diberikannya.

Kontrak politik, diantaranya pernyataan antikorupsi, yang dicanangkan beberapa

partai politik untuk caleg mereka itu tentunya merupakan terobosan positif bagi

pelaksanaan good governance di Indonesia dimasa-masa mendatang.

bagi wakil rakyat yang ada di Secara yuridis, memang kontrak Kalau sudah dicabut, meski tetap
Senayan. politik ini tidak bisa dipaksakan untuk bertahan, setidaknya legitimasi
Ancaman recall dan beragam ditandatangani masing-masing caleg jabatan tersebut sudah berkurang. Ini
sanksi lainnya, baik dari Badan karena cara semacam itu tidak diatur sanksi paling efektif yakni dengan
Kehormatan DPR atau parpolnya dalam peraturan perundang- melemahkan legitimasi.
sendiri masih dipertanyakan undangan yang ada saat ini serta
efektivitasnya sebagai rambu-rambu tidak memiliki kekuatan hukum
moralitas para anggota DPR. apapun untuk memberikan sanksi
Karenanya salah satu cara untuk kepada mereka yang mengingkarinya.
membangun citra DPR yang positif Namun paling tidak rakyat bisa tahu
dimasa-masa mendatang tentunya platform politik mereka dan ada
harus diawali dari memperbaiki proses pegangan bagi masyarakat sebagai
rekrutmen calon-calon anggota pemberi mandat untuk menjalankan
legislatif dan upaya-upaya kearah itu fungsi kontrol mereka terhadap wakil-
mulai dirintis sejumlah partai politik. wakilnya di parlemen.
Salah satu upaya yang sedang Dengan demikian ada kritik sosial
gencar dilakukan kalangan partai dalam hal ini. Menjadi kewajiban
politik demi memperbaiki kualitas, semua pihak pula, terutama rakyat,
kapabilitas, moralitas dan untuk mengawal wakil-wakil mereka
akuntabilitas kader-kadernya di di legislatif agar tidak lupa dengan
legislatifnya adalah mewajibkan janji yang telah disampaikan melalui
adanya kontrak politik para calegnya. kontrak politik.
Kontrak politik, diantaranya Melalui perjanjian politik itu
pernyataan antikorupsi, yang secara tidak langsung rakyat
dicanangkan beberapa partai politik mengingatkan kepada calon wakilnya

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 27