Page 31 - MAJALAH 67

PENGAWASAN

negara-negara tetangga. Padahal kebijakan mengejar revenue itu Dari data-data ini kata dia, terlihat
Dengan melihat fakta-fakta hakikatnya pemerintah sudah seperti tidak ada sinergi antara BUMN energi
cadangan gas alam, batubara dan pelayan untuk mengamankan yang ada resultantenya minus, karena
minyak bumi, yang terjadi “hanyalah” kepentingan pihak asingdan masing-masing cendrung hanya
krisis energi, bukan krisis sumber energi. menyebabkan kelangsungan maupun menjadi rent-seeker. Pemerintah harus
Dengan kata lain yang terjadi adalah industri dalam negri menjadi tidak aman membuat program optimasi peran
krisis manajemen sumber energi. Tapi (manfaatnya tidak seberapa besar BUMN-BUMN tersebut, untuk
sumber energi kita diekspor dengan dibanding mudaratnya). mengamankan pasokan listrik jangka
harga yang kurang adil, pengembangan Ketidakjelasan dan ketidaksigapan panjang dan menurunkan subsidi secara
panas bumi yang mencapai 3% (karena aturan domestic market obligation signifikan.
tidak bisa diekspor) juga menjadi salah (DMO) yang ada demi insentif fiskal Pemerintah juga perlu
satu bukti adanya mismanajemen terbukti telah mengorbankan jaminan mempertimbangkan langkah yang
sumber energi di negri ini. energy security negara kita sendiri. visioner namun akseleratif. Misalnya
Masalah kedua, banyaknya Akibatnya PLN kesulitan untuk mengamankan pasokan sumber
pembangkit yang rusak, derating loses mendapatkan gas walaupun berani energi, PT PLN mengakuisisi PT. BA
yang masih cukup tinggi, serta sistem membeli dengan harga pasar karena gas dan PT. PGN.
pencatatan meter yang kurang akurat yang ada sudah terikat kontrak ekspor “Apa artinya keuntungan dan
dan transparan, juga merupakan potret jangka panjang. dividen BUMN tersebut dibandingkan
dari lemahnya good corporate Selain itu, PLN juga kesulitan subsidi PLN,” tanyanya. Dengan
governance dalam tubuh PLN mendapatkan jaminan pasokan langkah terobosan ini, dirinya yakin
“permainan” suplai BBM, kualitas batubara berkualitas, karena dalam jangka panjang kondisi
batubara, suku cadang hingga produsennya lebih memilih mengekspor kelistrikan nasional akan jauh lebih baik
penyimpangan pembiayaan proyek hasil produksinya. Sebab itu, dan jumlah subsidi akan turun dengan
yang dilakukan oleh oknum pejabat dan Pemerintah harus berani membuat signifikan.
pengusaha agaknya sudah begitu kebijakan DMO untuk gas dan Solusi ketiga, Pemerintah harus
mengakar di tubuh badan usaha milik batubara demi menjamin pemenuhan mendorong tumbuhnya budaya baru
negara ini. “Tentu ini tidak lepas dari kebutuhan dalam negeri. agar good corporate governance
warisan budaya kerja masa lalu,” Kedua, Tjatur menyarankan dilingkungan PLN bisa berjalan dengan
katanya Pemerintah membuat dan baik. PLN juga harus terus menerus
melaksanakan kebijakan korporasi memformasi diri untuk meningkatkan
Tawaran Solusi untuk mengoptimalkan peran BUMN efisiensi. “Jangan ada lagi kontrak-
Lebih lanjut Tjatur berpendapat, energi demi kemakmuran nasional, kontrak penyediaan suplai energi yang
melihat permasalahan yang begitu bukan hanya untuk kepentingan hanya menguntungkan supplier. Jangan
berat, sudah seharusnya negara BUMN sendiri. Negara mempunyai ada lagi kegagalan suplai yang
mengambil peran lebih besar untuk empat BUMN energi yaitu PT. dampaknya menyusahkan rakyat,”
menyelamatkan kelangsungan Pertamina, PT. Bukit Asam, PT. pintanya
penyediaan energi nasional. PLN Perusahaan Gas Negara (PGN), dan Politi asal Jawa Tengah ini berharap
hanyalah player yang bersaing dengan PT. PLN. jajaran direksi baru PT. PLN mampu
player lain untuk mengadakan sumber Dijelaskan Tjatur, PT. Pertamina, membenahi tubuh PLN. Dan
energi dengan harga pasar. yang memproduksi minyak dan gas Pemerintah seharusnya segera
Pertama, Pemerintah dengan pada tahun 2007 membukakan menyadari kebijakan yang ditempuh
dibantu DPR bersama lembaga keuntungan bersih sekitar Rp 24,5 selama ini keliru. Karena itu, sudah
yudikatif harus bersatu padu trilyun dengan setoran deviden ke seharusnya mengambil langkah-
mengedepankan kepentingan nasional negara sebesar Rp 11 trilyun langkah revolusioner untuk
dengan membuat langkah-langkah (progmosa), PT BA(Batubara) menyelamatkan kelistrikan nasional.
sistematis. Langkah pertama, kata padatahun 2007 membukukan “Itu kalau pemerintah tidak mau bangsa
Tjatur, membuat dan melaksanakan keuntungan bersih Rp 760,21 milyar ini terbunuh dengan dengan sendirinya
kebijakan energi nasional yang dengan setoran deviden ke negara karena kehilangan energi,” katanya. (sw,
konsisten untuk mengamankan sumber sebesar Rp 242,34 milyar, PT zf)
energi nasional dengan mengutamakan PGN(yang mengekspor gas)
kepentingan bangsa sendiri. membukukan keuntungan bersih Rp
Dicontohkannya, dalam 1,57 trilyun dengan setoran deviden
pengelolaan energi nasional, kenegara sbesar Rp 946,34 milyar.
pemerintah masih lebih berorientasi Sedangkan PLN masih merugi dan
pada ekspor dibandingkan dengan tahun ini harus disubsidi oleh negara
pemenuhan kebutuhan dalam negeri. sekitar Rp30 trilyun

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 31