Page 36 - MAJALAH 67

ANGGARAN

tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar
rupiah rat-rata Rp. 9.100 per dolar
Amerika Serikat, suku bunga SBI 3
bulan rata-rata 8,5 persen,” ujar Susilo
Bambang Yudhoyono.
Dalam rangka mencapai sasaran
percepatan pertumbuhan dan
memperkuat daya tahan ekonomi yang
didukung oleh pembangunan pertanian,
infrastruktur dan energi, pemerintah
mengusulkan alokasi anggaran Rp. 77,7
triliun. Anggaran tersebut akan
difokuskan untuk mendukung
pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang
menunjang pertumbuhan ekonomi
sebesar Rp. 37,2 triliun, menjaga orang pribadi sesuai UU yang baru. komponen biaya produksi yang dapat
stabilisasi ekonomi sebesar Rp. 97,2 Bahkan untuk UKM, tarif pajak hanya dibiayakan atau negative list serta
miliar serta melaksanakan pembangunan sebesar 15% atau diberikan keringanan evaluasi standard biaya pengadaan
infrastruktur dan energi sebesar Rp. 39,5 50% lebih rendah. barang dan jasa oleh KPS,” imbuhnya.
triliun. Selain itu ditetapkan kenaikan batas
“Sasaran yang hendak dicapai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Anggaran Pendidikan
adalah tingkat pertumbuhan investasi dari saat ini yang sebesar Rp 13,2 juta Lebih jauh dalam Pidato
sebesar 12,1 persen dan pertumbuhan per tahun menjadi Rp 15,8 juta. Kenegaraan di Rapat Paripurna,
ekspor non migas sekitar 13,5 persen. Sehingga dapat meringankan wajib pajak Presiden menjelaskan dalam tahun
Dari sisi produksi, sasaran yang akan menengah ke bawah. anggaran 2009 pemerintah bertekad
dicapai pada tahun 2009 adalah “Ini semua adalah bentuk keadilan untuk memenuhi amanat konstitusi
pertumbuhan sektor pertanian sebesar dalam kebijakan perpajakan kita. dalam pengalokasian anggaran
3,7 persen, dan industri pengolahan non Keadilan yang disertai tanggung jawab. pendidikan sebesar 20 persen, meskipun
migas sebesar 6 persen. Dengan Kami akan terus melakukan langkah- dalam kondisi anggaran yang masih
demikian tingkat pengangguran terbuka langkah perluasan basis pajak dan sangat terbatas.
diharapkan dapat diturunkan menju perbaikan sistem administrasi “Dalam rangka memenuhi
angka 7-8 persen dari angkatan kerja,” perpajakan untuk mencapai target Keputusan Mahkamah Konstitusi
ujar Presiden. tersebut,” urai presiden. Tanggal 13 Agustus 2008, tentang
Di bidang kepabeanan dan cukai alokasi dana pendidikan yang harus kita
Setoran Pajak Naik dalam tahun 2009 akan diberlakukan hormati maka postur RAPBN 2009
Meskipun sejumlah tarif pajak secara penuh penerapan kerjasama dilakukan perubahan dan
diturunkan, setoran perpajakan ke perdagangan antara Indonesia-Jepang pemutakhiran,” katanya.
RAPBN 2009 tetap dinaikkan hingga dengan skema penurunan tarif bea
19,2%. Kenaikan setoran itu diharapkan masuk. Serta pemberlakuan FTZ di Tetap Fokus
bisa diperoleh melalui perluasan basis kawasan pulau Batam, Bintan dan Presiden Susilo Bambang
pajak dan sistem administrasi. kepulauan Karimun. Yudhoyono menjelaskan bahwa dalam
Demikian disampaikan Presiden Sementara untuk target Penerimaan melaksanakan pembangunan nasional di
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2009, meskipun merupakan tahun
dalam pidato kenegaraan di depan RAPBN 2009 direncanakan mencapai pemilu tetap berharap semua
Sidang Paripurna, Gedung MPR/DPR, Rp 295,3 triliun naik Rp 12,5 triliun dari mempunyai komitmen untuk
Jumat (15/8/2008). APBNP 2008. menjalankan tugas pemerintahan secara
Presiden menjelaskan, penerimaan “Untuk mengamankan sasaran maskimal dan fokus pada hasil yang
perpajakan di tahun 2009 ditargetkan PNBP migas yang saat ini sedang nyata.
sebesar Rp 726,3 triliun atau naik sekitar menjadi sorotan anggota dewan dan “Kita tidak boleh mengorbankan
Rp 117 triliun atau naik 19,2% dari masyarakat dalam tahun 2009 akan kepentingan rakyat dan jangan biarkan
APBNP 2008. dilakukan optimalisasi produksi minyak pula rakyat kita menunggu. Seluruh
Peningkatan penerimaan perpajakan dan gas yang didukung dengna fasilitas sumber daya yang kita miliki harus kita
di tahun 2009 tetap ditargetkan fiskal dan non fiskal,” kata presiden. kelola secara efisien agar hasil-hasil
meskipun tarif pajak diturunkan dari “Kemudian juga ditempuh upaya pembangunan nasional benar-benar
30% menjadi 28% untuk PPh badan. pengendalian cost recovery melalui dapat dinikmati seluruh rakyat,”
Dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh pengendalian alokasi biaya, evaluasi tegasnya. (bs/da)

36 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67