Page 40 - MAJALAH 67

LEGISLASI

RUU PENCEGAHAN DAN PEMBALAKAN LIAR

UNTUK JAGA HUTAN DARI KERUSAKAN

eberadaan hutan di Hutan sebagai paru-paru dunia harus terus di jaga
Indonesia yang dinilai kelestariannya. Hutan yang hijau akan menjadi penghasil
sebagai paru-paru dunia
K harus terus dilestarikan agar oksigen yang baik bagi makhluk hidup sekitar untuk terus dapat
kualitas oksigen yang dihasilkan tetap melangsungkan hidupnya. Fungsi hutan sebagai penghasil
terjaga dan berguna bagi makhluk hidup, oksigen dan penyimpan air juga akan dirasakan manfa’atnya
khususnya manusia. Kerusakan hutan bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan.
yang disebabkan pembalakan liar telah
menyebabkan luas hutan di Indonesia dari
tahun ke tahun semakin menurun.
Kerusakan hutan di Indonesia dapat
di minimalisir dengan melahirkan suatu
produk hukum yang mengatur hal-hal yang
dapat merusak hutan, khususnya
pembalakan. Pembalakan liar menjadi
momok atas rusaknya hutan. Hal itu harus
segera diatasi agar hutan tetap lestari.
Kelestarian hutan menjadi
tanggungjawab semua warga negara.
Pemerintah dan DPR juga mempunyai
tanggungjawab dalam menjaga hutan.
Komisi IV DPR yang membidangi
Kehutanan saat ini tengah membahas
Rancangan Undang-Undang
Pengentasan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar (RUU P3L).
dalam perbincangan dengan
Parlementaria menjelaskan hutan di
Indonesia saat ini seluas 110 hektar.
Sementara asumsi kerusakan hutan di
Indonesia memiliki angka yang berbeda.
Ada yang mengungkapkan dalam tiap
tahunnya kerusakan hutan di Indonesia
Ketua Komisi IV DPR H.Z. Arifin Junaidi
mencapai 2,5 juta hektar, 3 hektar bahkan
ada yang mencapai 4 hektar. Parlemantaria, menurut Ketua Komisi IV khususnya setelah ada pemekaran wilayah
“Hutan kita tinggal 110 hektar. Kalau DPR Arifin Junaidi, untuk meminimalisir kerap berubah fungsi. Pembangunan
tidak ada upaya pencegahan, sekitar empat pembalakan liar di Indonesia diperlukan wilayah baru terkadang mengorbankan
puluh tahun lagi hutan kita sudah habis,” suatu payung hukum yang diterbitkan keberadaan hutan. Hal ini tidak dapat
katanya. sesegera mungkin. Dengan adanya payung dihindarkan mengingat pengembangan
Menurut Arifin, kemampuan untuk hukum itu diharapkan kelestarian hutan wilayah bagi provinsi ataupun kabupaten
merehabilitasi dalam waktu satu tahun dapat tetap terjaga. baru kerap menimpa hutan.
tidak lebih dari 200 ribu hektar. Dengan “Harus segera ada payung hukum “Pemekaran wilayah itu ternyata
demikian untuk me-recover kerusakan untuk bisa melakukan pencegahan bertabrakan antara keinginan untuk
hutan dalam satu tahun dibutuhkan waktu pembalakan liar,” tegasnya seraya melestarikan hutan dengan kebutuhan
minimal sepuluh tahun. “Jadi ketika menambahkan harus ada tindakan untuk pengembangan wilayah itu sendiri,”
sepuluh tahun kita me-recover kerusakan preventif dan koratif dalam hal kata Arifin Junaidi.
hutan yang ditimbulkan satu tahun, maka pembalakan liar. Ketua Komisi IV DPR menjelaskan
sepuluh tahun kemudian itu lebih parah salah satu wilayah pemekaran di Provinsi
ersentuh P
ersentuh Pembangunanembangunan
lagi kerusakannya,” jelasnya. T T T T Tersentuh Persentuh Pembangunanembangunan Bengkulu yaitu Kepahyang. Delapan
ersentuh Pembangunan
Lebih jauh dalam wawancara dengan Keberadaan hutan di Indonesia, puluh lima persen dari wilayah yang
40 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67