Page 43 - MAJALAH 67

LEGISLASI

Kedua, pengaturan dalam praktek pemberian gelar, tanda jasa dan tanda memiliki tugas yang berkaitan dengan
pemberian gelar dan tanda kehormatan kehormatan. Sebab jasa dan kontribusi pemberian gelar.
saat ini tersebar. Setiap pemberian tanda yang diberikan seseorang, bukan hanya Kenyataannya saat ini kewenangan
kehormatan selalu disertai dengan berada di lingkup militer, melainkan pemberian gelar tersebut berada pada
lahirnya undang-undang atau peraturan mencakup semua bidang kehidupan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.
pemerintah yang mengatur tanda berbangsa dan bernegara. Dengan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan
kehormatan tersebut. begitu, gelar, tanda jasa dan tanda diangkat dan bertanggung jawab
Saat ini saja, terdapat tidak kurang 2 kehormatan yang diberikan oleh negara langsung kepada Presiden, sementara
undang-undang tentang penghargaan kepada seseorang, benar-benar tepat Badan Pembina Pahlawan berada di
dan pemberian tunjangan terhadap sasaran dan tidak terimbas KKN bawah koordinasi Menteri
pahlawan, 18 undang-undang dan 39 kekuasaan. Kompartemen Kesejahteraan (tetapi
peraturan perundang-undangan yang Keempat, teridentifikasi bahwa dalam pelaksanaannya digeser hanya
mengatur pemberian 14 Bintang, 1 kelembagaan pelaksana yang berada di bawah Menteri Sosial).
undang-undang dan 46 Di sisi lain, Dewan Tanda
peraturan perundang- Kehormatan ini tidak memiliki
undangan lain yang mengatur sekretariat, berdasarkan Surat
praktek pemberian Edaran yang dikeluarkan oleh
Satyalancana, serta 7 peraturan Dewan Tanda Kehormatan
perundang-undangan lain No.: K/004/BDTK/A.I/1967
yang mengatur praktek Bab IV No. 22 disebutkan
pemberian Samkaryanugraha. bahwa Dewan Tanda
Kenyataan itu Kehormatan memiliki Biro yang
menunjukkan bahwa produk dipimpin oleh seorang
hukum yang ada terlalu gemuk Sekretaris Jenderal dan untuk
dan kurang effektif. Karenanya pelaksanaannya sehari-hari
dibutuhkan sebuah undang- Biro Dewan Tanda
undang yang lebih Kehormatan dipimpin oleh
komprehensif dan dapat seorang Kepala Biro, yang
menjadi payung hukum dalam bertanggungjawab kepada
praktek pemberian gelar, tanda Sekretaris Jenderal dan masing-
jasa dan tanda kehormatan. masing diangkat oleh Presiden,
Ketiga, jenis tanda dan saat ini pelaksanaannya
kehormatan yang diberikan saat berdasarkan Juklak Nomor:
ini terlalu banyak dan tanpa JUKLAK/02/III/2000 biro
batasan kriteria, serta kualifikasi sebagaimana dimaksud
yang jelas. Tercatat ada 14 tersebut diperbantukan pada
Bintang, 32 Satyalancana, dan Sekretaris Militer secara ex
3 Samkaryanugraha yang Wakil Ketua Pansus RUU tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda officio.
pernah diberikan. Kehormatan (GTK) H. Mardjono (F-PDIP) Kelima, ketidakjelasan
Meskipun untuk saat ini konsepsi gelar, tanda jasa dan
tidak lagi diberikan Bintang Garuda, memberikan gelar, tanda jasa dan tanda tanda kehormatan. Berbagai peraturan
Bintang Sewindu APRI, Satyalancana kehormatan tidak berfungsi optimal dan perundang-undangan saat ini tidak
GOM, Satya Dharma (Trikora), Wira tumpang tindih. Saat ini praktek menyebutkan secara tegas batasan yang
Dharma (Dwikora), Yudha Tama KKO- pemberian gelar, tanda jasa dan tanda jelas tentang pengertian gelar, tanda jasa
AL, Seroja, dan beberapa Satyalancana kehormatan ditangani oleh dua lembaga, dan tanda kehormatan.
lain yang dibentuk berdasarkan event pemberian tanda kehormatan di bawah Gelar, tanda jasa dan tanda
atau peristiwa yang terjadi. tugas dan wewenang Dewan Tanda- kehormatan adalah penghargaan yang
Dengan jumlah jenis tanda Tanda Kehormatan, sedangkan diberikan kepada seseorang atas jasa-
kehormatan yang begitu banyak dan pemberian gelar di bawah tugas dan jasanya kepada bangsa dan negara.
peruntukannya kebanyakan untuk wewenang Badan Pembina Pahlawan. Gelar adalah penghargaan negara yang
militer, maka dikhawatirkan akan Namun ada ketidaksesuaian diberikan Presiden kepada seseorang
mengurangi makna tanda kehormatan mekanisme dalam pemberian gelar, atas perjuangan, pengabdian, dan
tersebut. semestinya berdasarkan Pasal 12 dharma bakti yang luar biasa kepada
Karena itu, harus ada kriteria dan Undang-Undang No. 33 Prps. Tahun bangsa dan negara sebagai pahlawan
kualifikasi yang jelas, baik dalam 1964, Badan Pembina Pahlawan yang nasional.
pembagian jenis maupun dalam praktek memiliki struktur sampai ke daerah Sedangkan tanda jasa adalah

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 43