Page 41 - MAJALAH 67

LEGISLASI

dimekarkan tersebut ternyata wilayah hektar tapi tidak punya satu pun helikopter juga merugikan negara. Koordinasi yang
hutan lindung. “Sehingga mau pemadam kebakaran hutan,” katanya. baik antar instansi sangat diperlukan untuk
membangun Ibukota Kepahyang saja Arifin menjelaskan degradasi hutan memberantas pembalakan liar.
susah, karena Ibukota Kabupaten tidak hanya karena pembalakan liar tapi “Pemberantasan pembalakan liar
Kepahyang termasuk ke dalam kawasan juga karena alih fungsi dan kebakaran melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan,
hutan lindung,” jelas Arifin. hutan. Ia menyarankan adanya usaha yang Departemen Kehutanan dan beberapa
Menurutnya Undang-Undang terintegrasi untuk mengatasi hal tersebut. instansi lain sebanyak enam belas,” jelas
Pencegahan dan Pemberantasan “Rehabilitasi lahan dan hutan harus Arifin.
Pembalakan Liar dapat melengkapi benar-benar memperoleh anggaran yang Ia menilai enam belas instansi yang
Undang-Undang Kehutanan yang sudah cukup sehingga setiap tahunnya kita dapat terlibat dalam pemberantasan pembalakan
ada. Ia berharap tidak ada lagi merehabilitasi lahan hutan dengan luasan liar terkadang kurang efektif dalam
permasalahan alih fungsi hutan seperti areal yang cukup untuk bisa mengejar melakukan tugas. Tumpang tindih tugas
hutan lindung yang terkena dampak begitu tingginya degradasi lahan. Itu harus menjadi salah satu penyebab tidak efektif
pembangunan ataupun pengembangan dilaksanakan sebaik-baiknya,” katanya. instansi dalam melakukan pemberantasan
wilayah. Kerusakan hutan tidak hanya pembalakan liar.
“Soal alih fungsi sudah diatur dalam diakibatkan pembalakan liar dan “Karena terlalu banyak instansi
Undang-Undang Kehutanan. Bila alih kebakaran hutan. Rusaknya kelestarian kadang-kadang tidak efektif karena
fungsi sudah mendapat persetujuan maka hutan juga diakibatkan alih fungsi, dimana tumpang tindih bahkan kadang justru
penebangan tidak masuk dalam kategori banyak hutan yang beralih fungsi menjadi saling mengandalkan,” katanya.
pembalakan liar,” katanya. kebun kelapa sawit. Untuk mengatasi tumpang tindih
Permasalahan yang kerap terjadi “Ini harus sungguh-sungguh bahwa tugas dan menghindari saling
ditengah masyarakat adalah persoalan hak hutan yang dapat beralih fungsi menjadi mengandalkan serta saling lempar
ulayat atau tanah adat. Keberadaan tanah kebun kelapa sawit itu hutan yang tanggungjawab antar instansi dalam
adat di kawasan hutan seringkali bagaimana dan harus dilaksanakan sesuai melakukan pemberantasan pembalakan
menimbulkan perselisihan. Masyarakat aturan yang berlaku,” tegas Arifin yang liar perlu diatur dalam Undang-Undang
adat seringkali berselisih paham dengan menambahkan begitu juga yang beralih Pencegahan dan Pemberantasan
pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH). fungsi menjadi Ibukota ataupun Pembalakan Liar.
Melalui undang-undang yang melindungi pemukiman. “Kita ingin dalam undang-undang ini
hutan dari pembalakan, khususnya Arifin menegaskan satu hal terpenting koordinasi antar instansi yang berkaitan
pembalakan liar diharapkan keberadaan adalah tidak melakukan manipulasi luas dengan pencegahan dan pemberantasan
tanah adat tetap terjaga. alih fungsi. “Jangan mengalihfungsikan pembalakan liar harus di atur dengan
“Sekarang ini banyak terjadi konflik di melebihi batas yang diperlukan,” tegasnya. sebaik-baiknya,” ungkap Arifin Junaidi.
masyarakat antara pemegang HPH Lebih jauh Ketua Komisi IV DPR Pencegahan dan pemberantasan
dengan masyarakat yang merasa Arifin Junaidi menilai harus ada pengkajian pembalakan liar tidak hanya semata untuk
mempunyai Hak Ulayat. Jadi hal-hal kritis tentang alih fungsi hutan. Tidak hanya melestarikan hutan. Lebih dari itu, dengan
seperti itu (perselisihan) tidak terjadi lagi,” yang diperuntukan bagi pengembangan adanya pencegahan dan pemberantasan
ujarnya. wilayah ataupun pemukiman tapi juga pembalakan liar, diharapkan masyarakat
lainnya seperti pertambangan. “Alih fungsi di sekitar hutan yang sampai saat ini masih
Kebakaran dan Alih Fungsi hutan untuk pertambangan harus dikaji tergolong kurang mampu dapat terbantu.
Pembalakan liar merupakan momok sesuai dengan perundangan yang berlaku. “Tentu saja gol dari semua itu adalah
bagi kelestarian hutan. Selain pembalakan Kalau itu untuk kesejahteraan rakyat, bila kesejahteraan rakyat. Kita berharap
liar, kebakaran hutan juga menjadi salah deposit pertambangan nilainya lebih besar dengan lahirnya Undang-Undang
satu penyebab rusaknya hutan. Untuk daripada nilai hutan itu sendiri, kenapa Pencegahan dan Pemberantasan
mengatasi dan menanggulangi kebakaran tidak? Tapi jangan mengalihfungsikan Pembalakan Liar, pembalakan liar dapat
hutan dibutuhkan sarana yang memadai. melebihi dari yang diperlukan,” katanya. ditekan seminimal mungkin,” kata Arifin.
Sarana yang memadai tersebut antara Untuk dapat menjaga hutan tetap Kondisi masyarakat di hutan dan yang
lain tersedianya alat pemadam kebakaran lestari, khususnya meminimalisir kerusakan berada di sekitar hutan yang belum
hutan. Dalam perbincangan dengan hutan yang diakibatkan kebakaran hutan, tergolong masyarakat sejahtera menjadi
Parlementaria, Arifin Junaidi Arifin mengusulkan supaya ada perhatian Ketua Komisi IV DPR Arifin
mencontohkan Korea Selatan yang peningkatan sarana pemadam kebakaran Junaidi. Ia menilai masyarakat tersebut
memiliki armada kebakaran hutan yang hutan yang tentunya didukung anggaran masih belum merasakan manfa’at dari
sangat memadai. “Hutan di Korea enam memadai. keberadaan hutan. “Kita berharap golnya
juta hektar tapi punya armada helikopter adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,”
pemadam kebakaran hutan sebanyak Koordinasi Antar Pihak Terkait tegasnya. (bs/iw)
empat puluh delapan unit. Indonesia Pembalakan liar selain merusak hutan,
memiliki hutan seluas seratus sepuluh berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan,

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 41