Page 44 - MAJALAH 67

LEGISLASI

penghargaan negara yang diberikan Kehormatan (GTK) H. Mardjono (F- dan tanda kehormatan, pengadaan jenis
Presiden kepada seseorang yang berjasa PDIP) mengatakan, RUU ini baru untuk tanda jasa, Unifikasi dan
dan berprestasi luar biasa dalam merupakan usul inisiatif DPR, penguatan kelembagaan.
mengembangkan dan memajukan suatu berdasarkan fakta hukum RUU GTK Selain itu juga bertujuan untuk
bidang tertentu yang bermanfaat besar merupakan perintah konstitusi yaitu penguatan partisipasi masyarakat dan
bagi bangsa dan negara. terdapat pada Pasal 15 UUD Tahun penguatan legitimasi, akuntabilitas dan
Sementara tanda kehormatan 1945. transparansi pemberian GTK. Karena
adalah penghargaan negara yang Menurut Mardjono, ada berbagai yang merasakan seseorang itu pahlawan,
diberikan Presiden kepada seseorang permasalahan dalam pemberian GTK sesuai atau tidak dengan alam demokrasi
dan/atau kesatuan/organisasi atas diantaranya yaitu, jenis tanda dan reformasi yang menentukan itu
dharma bakti dan kesetiaan yang luar kehormatan yang kita miliki terlalu masyarakat.
biasa terhadap bangsa dan negara. banyak jumlahnya. Ada 14 Bintang Kadang-kadang, kata Mardjono,
Keenam, kurangnya partisipasi dengan kelas-kelasnya, 38 Satyalancana pemilihan oleh tim atau pemerintah
masyarakat. Dalam praktek pemberian dan 3 Samkaryanugraha. Namun dalam berbeda dengan masyarakat. Orang yang
gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan hal ini, kriteria dan kualifikasinya tidak dianggap pahlawan ternyata oleh
selama ini, tampak bahwa partisipasi begitu jelas kelasnya. masyarakat belum tentu, demikian juga
aktif masyarakat sangat kurang. Sebab Sementara ini, jenis tanda jasa belum sebaliknya.
secara kelembagaan Dewan Tanda- ada sama sekali dan pengaturannya Sebelumnya, tambah Mardjono,
Tanda Kehormatan dan Badan tersebar di 123 Peraturan Perundangan, pemberian gelar ini jenis-jenisnya
Pembina Pahlawan kurang terbuka, ditambah masih banyak surat edaran memang banyak, seperti ditemukan ada
terlalu kuat aspek militeristiknya, dan lainnya. Dalam hal ini, lembaga yang 123 Peraturan Perundang-undangan
cenderung menerapkan mekanisme menangani pun ada dua yaitu Badan yang sebagian besar masih mengacu
pengusulan dan pencabutan yang kurang Pembina Pahlawan dan Dewan Tanda pada undang-undang yang sudah tidak
memberi ruang bagi partisipasi aktif Kehormatan Republik Indonesia. berlaku. Misalnya, UU darurat Nomor 4
masyarakat luas. Sementara Kelembagaan tersebut tahun 1959, itu dasarnya yang
Akibatnya, praktek pemberian gelar, kurang berfungsi optimal. Di sini selamanya ada, karena UU itu dari
tanda jasa dan tanda kehormatan perlunya disesuaikan dengan semangat Republik Indonesia Serikat.
berjalan secara top-down, tidak buttom reformasi, demokratisasi, desentralisasi Padahal, Republik Indonesia Serikat
up dan melibatkan masyarakat, serta dan otonomi daerah. Waktu itu, peran sudah tidak ada, tapi undang-
sangat tergantung kepentingan dan masyarakat sangat rendah, sehingga undangnya masih dipakai sebagai dasar.
kemauan politik penguasa. RUU yang baru ini nantinya perlu “Ini kan sudah nggak cocok,” kata
Berdasarkan beberapa alasan banyak melibatkan masyarakat. Mardjono. Seperti disebutkan di atas,
sebagaimana dijelaskan pada butir Karena kurang banyaknya salah satu ketidak sesuaian ini dapat
pertama hingga keenam diatas, maka keterlibatan masyarakat, maka kurang dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
diperlukan Undang-Undang tentang berperan aktif dalam mengusulkan siapa undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda yang berhak mendapatkan gelar, tanda hal penandatanganan dan UU No. 33
Kehormatan yang dapat menyelesaikan jasa dan tanda kehormatan ini. Prps Tahun 1964 perihal istilah yang
berbagai permasalahan tersebut. Sebagai contoh, di Surabaya sampai sekarang sudah tidak bisa dipakai.
Karena itu penting kiranya ada hari pahlawan kemarin diketahui bahwa Istilah itu sekarang sudah tidak ada,
kehendak politik (political will) DPR dan Bung Tomo yang semua orang bagaimana bisa dilaksanakan. Hal itu
pemerintah untuk dapat segera menganggap sebagai pahlawan, ternyata tentunya sudah tidak cocok dengan
merespon kondisi di atas dengan belum mendapatkan gelar pahlawan. struktur susunan pemerintahan
membuat suatu konsep rancangan Tapi, sementara ada tokoh yang sekarang. Ketidaksesuaian terlihat pada
undang-undang tentang gelar, tanda jasa dianggap sebagai pahlawan dan pergeseran peran Menteri Koordinator
dan tanda kehormatan. Dengan diberikan gelar, belakangan ternyata Kompartimen Kesejahteraan sebagai
demikian, maka materi rancangan diketahui dia itu koruptor. Dengan Ketua Umum Badan Pembina
undang-undang tentang gelar, tanda jasa keterlibatan masyarakat di sini, Pahlawan Pusat, ternyata sekarang
dan tanda kehormatan kelak diharapkan kecelakaan-kecelakaan seperti itu tanpa satu prosedur hukum sudah
akan menjadi undang-undang yang diharapkan tidak terjadi lagi,” tuturnya. bergeser menjadi wewenang Menteri
mampu melaksanakan amanat konstitusi Disinilah timbul inisiatif , untuk Sosial. Padahal, kalau mau dianggap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membuat satu payung hukum. mirip lebih tepat Menkokesra bukan
secara lebih komprehensif. Dalam hal RUU tentang GTK ini Menteri Sosial.
tujuan pengaturannya adalah untuk Jadi, kata Mardjono, banyak
Perintah Konstitusi Unifikasi UU yang tersebar masing- perubahan-perubahan yang sudah
Wakil Ketua Pansus RUU tentang masing, memperjelas konsepsinya, terjadi dalam pemerintahan periode
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Reformulasi dan penyederhanaan gelar masa lalu, tapi dasarnya masih undang-

44 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67