Page 42 - MAJALAH 67
P. 42
LEGISLASI
RUU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan :
Menyederhanakan Pemberian Gelar Secara
Proporsional dan Transparan
Di dalam UUD 1945 hasil amandemen, khususnya Bab III Undang No. 4 Drt Tahun 1959:
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pada Pasal 15 “Keputusan Presiden tersebut dalam ayat
(1) dan (2) ditanda tangani serta oleh
dinyatakan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa,
Perdana Menteri”.
dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang- Di sisi lain, praktek pemberian gelar
undang. Ketentuan itu secara jelas mengamanatkan pahlawan dinaungi oleh Undang-
pembentukan sebuah undang-undang yang mengatur Undang No. 33 Prps. Tahun 1964
kewenangan presiden untuk memberikan gelar, tanda tentang Penetapan Penghargaan dan
Pembinaan Terhadap Pahlawan yang
jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
berasal dari Peraturan Presiden dan
disahkan menjadi undang-undang
melalui Undang-Undang No. 5 Tahun
erubahan pasal tersebut Undang-Undang dan peraturan 1969 tentang Pernyataan Berbagai
dilakukan berdasarkan pemerintah lain yang menjadi turunan Penetapan Presiden dan Peraturan
pertimbangan agar Presiden dari Undang-Undang di atas. Presiden sebagai Undang-Undang.
P dalam memberikan berbagai Di dalam Undang-Undang No. 33
gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Perlu dibenahi Prps. Tahun 1964 misalnya dijumpai
kepada siapapun (baik warga negara Berdasarkan kajian yang telah penyebutan istilah Presidium kabinet,
Indonesia, warga asing, kesatuan, dilakukan terhadap praktek pemberian Menteri Koordinator Kompartimen
organisasi maupun lembaga) gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Pertahanan/Keamanan dan Menteri
berdasarkan pertimbangan yang obyektif saat ini, ternyata ditemukan beberapa Koordinator Kompartimen
yang disandarkan atas undang-undang masalah yang perlu dibenahi dalam hal Kesejahteraan, Departemen Angkatan
yang dalam konstitusi kita merupakan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda Darat, Laut, Udara dan Kepolisian,
dasar hukum kedua setelah UUD 1945. kehormatan ke depan. Departemen Perburuhan, Ketua Panca
Dengan adanya undang-undang Beberapa hal tersebut, antara lain: Tunggal, dan Front Nasional, baik di
yang mengatur pemberian gelar, tanda Pertama, terjadinya perubahan sistem dalam konsideran mendengar maupun
jasa dan lain-lain tanda kehormatan oleh ketatanegaraan. Praktik pemberian dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
Presiden, maka diharapkan pemberian tanda kehormatan saat ini dinaungi oleh Ketidaksesuaian juga dapat dilihat
gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun dari pergeseran peran dari Menteri
kehormatan tersebut berjalan secara 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Koordinator Kompartimen
transparan, obyektif, dan dapat Umum mengenai Tanda-Tanda Kesejahteraan sebagai Ketua Umum
dipertanggungjawabkan. Kehormatan. Badan Pembina Pahlawan Pusat
Sejak masa kemerdekaan hingga saat Undang-undang Nomor 4 Drt. kepada Menteri Sosial dalam teknis
ini, pemberian tanda-tanda kehormatan Tahun 1959 tersebut berasal dari pelaksanaan tugas Badan Pembina
dan penghargaan bagi pahlawan telah undang-undang darurat yang disahkan Pahlawan. Sementara itu, praktek
diatur dalam berbagai peraturan menjadi undang-undang melalui pemberian dalam jenis tanda jasa belum
perundang-undangan. Ada beberapa Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. pernah diberikan. Sebab tanda jasa
undang-undang yang mengatur Tetapi pengesahan undang-undang sering disamakan jenisnya dengan tanda
pemberian tanda-tanda kehormatan tersebut, tidak dibarengi dengan kehormatan.
dan penghargaan bagi pahlawan yaitu, penyesuaian terhadap perubahan Padahal jika mengingat Pasal 15
Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun susunan ketatanegaraan. UUD Tahun 1945, maka baik gelar,
1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Padahal Undang-Undang No. 4 Drt. tanda jasa dan tanda kehormatan berdiri
Umum Mengenai T anda- Tahun 1959 tersebut dibuat masih sendiri dan memiliki jenisnya masing-
Tanda Kehormatan, Undang-Undang dalam kekuasaan dan suasana Undang- masing. Artinya ke depan, pemberian
Nomor 33 PRPS 1964 tentang Undang Dasar Sementara Tahun 1950. jenis tanda jasa harus diadakan agar
Penetapan Penghargaan dan Salah satu ketidaksesuaian ini dapat sesuai dengan amanat konstitusi Pasal
Pembinaan Terhadap Pahlawan, dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- 15 UUD Tahun 1945.
42 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67
