Page 45 - MAJALAH 67
P. 45

LEGISLASI


         undang yang lama, dasar acuan ini yang  Penemu-penemu ini harus dilindungi  tidak ada civil effect nya. Karena itu, perlu
         menjadi tidak klop.               dan harus dijadikan tokoh dunia.  diatur dengan baik, dan tentunya
            Kebetulan di dalam UUD 1945    Artinya,  penemu ini harus diakui betul-  dengan seleksi yang ketat.
         yang sudah diamandemen, terutama  betul dengan cara antara lain       Tentunya penghargaan yang
         dalam Pasal 15 memerintahkan bahwa  memberikan penghargaan dan  tanda  sifatnya materi itu diberikan tidak
         pemberian Gelar Tanda Jasa itu harus  jasa.                        berlebihan, tapi jaminan hidup itu ada,
         diatur dengan UU. Jadi berangkat dari                              seperti kalau pegawai ada pensiun.
         situlah, maka sangat diperlukan sebuah  Perlunya Penyederhanaan    “Sebenarnya  bangsa ini bisa
         UU yang mengatur tentang Gelar, Tanda  Mardjono menambahkan, dalam  memberikan yang sifatnya materiil, kalau
         Jasa dan Tanda Kehormatan.        RUU ini nantinya perlu adanya    memang ada kemauan,” kata Mardjono.
            Sejauh ini, kata Mardjono, ada  penyederhanaan dalam pemberian  Karena jumlah pahlawan itu tidak terlalu
         ketidaksepahaman antara DPR dengan  Gelar,  Tanda Jasa dan  Tanda  banyak. Perlu diingat, bangsa yang besar
         Pemerintah yang menyangkut masalah  Kehormatan. Karena GTK harus   adalah  bangsa yang bisa menghargai
         kelembagaan. Pansus DPR menyikapi  diberikan secara proporsional, selektif,  pahlawannya.
         hanya ada satu lembaga yang mengatur  tidak obral dan benar-benar prestisius.  Selama ini yang kita lihat ada seorang
         GTK, sementara Pemerintah masih      Selain itu, GTK juga diberikan  pahlawan yang mendapatkan sebuah
         menginginkan dua lembaga. “Di sini  berdasarkan prestasi atau karya besar  medali emas, karena tekanan kondisi
         belum ada kata sepakat mau satu   seseorang, bukan atas dasar struktur/  ekonomi maka medali itupun dijualnya.
         lembaga atau dua lembaga,” kata   hierarkhi jabatan. GTK harus     Sungguh ironis, di sini berarti
         Mardjono.                         mencerminkan    keseimbangan,    ekonominya tidak terbantu sehingga
            Lebih jauh Mardjono mengatakan,  kesederajatan dan keadilan, serta tidak  medali yang menjadi barang berharga
         setelah reformasi berjalan kurang lebih  mempertentangkan supremasi sipil/  miliknya itu pun dijual. Kenyataan di
         sepuluh tahun, pemikiran akan RUU  militer. Jenis GTK yang terlalu banyak  lapangan ini menjadi masukan berharga
         GTK tentunya harus berlaku sekian  akan mereduksi makna, terlebih jika  dalam pembahasan RUU tersebut.
         tahun ke depan bukan ke belakang.  pengkelasannya tidak memiliki kriteria  Jadi, catatan penting yang harus
         Pemberian Bintang Gerilya atau Bintang  yang jelas.                digarisbawahi berkenaan dengan RUU
         Jasa Kemerdekaan seharusnya tidak ada  Ke depan, RUU ini dibuat    yang sedang dibahas adalah yang
         lagi, karena era itu sudah lewat.  mengutamakan demokratisasi, jika dulu  menyangkut dasar hukum, unifikasi
            Namun bukan berarti akan       semua ditetapkan pemerintah, sehingga  perundangan, penyederhanaan jenis-
         menghilangkan tanda jasa itu, tetapi  rakyat tidak bisa mengusulkan seseorang  jenis gelar, dan RUU itu mengakomodasi
         tidak perlu dikeluarkan lagi sekarang,  menjadi pahlawan, maka nantinya  kebutuhan ke depan.
         tapi gelar-gelar itu tetap ada. Karena  banyak melibatkan partisipasi  Sampai saat ini, RUU GTK sampai
         secara objektif harus diakui, satu demi  masyarakat.               pada tahap tanggapan pemerintah. DPR
         satu nantinya akan habis, dan setelah  Selain melibatkan masyarakat,  mentargetkan RUU ini dapat
         100 tahun para pahlawan itu sudah  usulan ini datangnya tidak hanya dari  diselesaikan pada akhir tahun, paling
         tidak ada yang hidup.             pemerintah pusat, tapi banyak    tidak sebelum  anggota periode ini selesai
            “Jadi tidak ada niat untuk     melibatkan pemerintah daerah.    masa baktinya.
         menghilangkan tanda jasa itu, tidak  Misalnya, ada tokoh yang berjasa di  Untuk itu Marjono berharap, dasar
         benar kalau Pemerintah menganggap  Papua, pemerintah atau rakyat Papua  dari pada pelaksanaan pemilihan gelar,
         DPR akan menghilangkan,” tegasnya.  melalui  DPRD     hendaknya    tanda jasa dan bintang kehormatan itu
            Sekarang, tentunya harus mulai  mengusulkan.                    dapat dilaksanakan. Selain itu,
         dipikirkan pemberian tanda jasa untuk  Di dalam RUU ini nantinya kita  diharapkan menjadi UU yang lebih
         Pahlawan   Teknologi, Pahlawan    ingin memikirkan tidak hanya satu  sesuai dengan hukum dan lebih
         Antariksa, Pahlawan Olah Raga,    penghargaan yang sifatnya moril, tapi  mengakomodasi  kepentingan-
         Pahlawan Kesehatan, Pahlawan      juga materiil. Hal ini perlu dipikirkan,  kepentingan  penerima tanda jasa, lebih
         penemu hasil penelitian dan sebagainya.  karena ketika Pansus berkunjung ke  terbuka, memberi kesempatan kepada
            Walaupun sekarang penghargaan  Surabaya menemukan ada seorang   masyarakat, dan kepada para pahlawan
         itu ada, menurut Mardjono baru    pahlawan pejuang yang hidupnya di  dan orang yang berhak mendapat gelar
         diberikan secara sporatis. Akibatnya kita  rumah petak sewaan dengan ukuran 3 x  tanda jasa itu lebih dihargai dan lebih
         sering kedodoran karena banyaknya  4 meter.                        mendapatkan    perhatian   dan
         temuan-temuan yang tidak dipatenkan,  Di dinding rumahnya itu      kesejahteraan dari pemerintah. Jika hal
         tapi malahan dipatenkan negara lain.  terpampang penuh foto dirinya dengan  itu dilakukan, maka orang mau berjuang
         Misalnya, tempe dipatenkan Jepang,  berbagai tanda jasa, tapi sungguh ironis  untuk orang banyak. (tt)
         Batik dipatenkan Malaysia. Padahal  hidupnya sangat sengsara, tidak ada
         semua orang tahu bahwa batik itu  perhatian sama sekali. Di sinila akarnya,
         pertama kalinya milik orang Indonesia.  Pemerintah memberikan sesuatu itu


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67  45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50