Page 14 - MAJALAH 67

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun

BENAHI CITRA DPR, BK Tangani

Pelanggaran Etika Secara Beretika

Biar bagaimana pun kelembagaan DPR tidak boleh diusik kasus suap oleh beberapa anggota DPR
kehormatannya hanya karena anggotanya seberapa dan kasus pelecehan sexual.
Adalah Wakil Ketua Badan
banyak pun melakukan kesalahan.
Kehormatan Gayus Lumbuun, salah
satunya, yang ikut resah dengan
semakin buruknya persepsi masyarakat
terhadap DPR. “Memang
menyedihkan sekali keadaan DPR kita
saat ini. DPR RI ini milik rakyat,
lembaga negara yang salah satunya
dimiliki oleh bangsa ini. Jadi kejelekan,
kebaikan yang terjadi di gedung ini,
bagian dari seluruh rakyat Indonesia
juga, tidak terlepas dari apa yang kita
miliki. Oleh karena itu, yang perlu kita
pikirkan adalah bagaimana
memperbaiki lembaga ini,” ujar Gayus
prihatin.
Gayus berpendapat masyarakat
harus menilai DPR dari dua unsur, yaitu
DPR sebagai unsur lembaga dan DPR
yang terdiri dari unsur anggota.
Menurut politisi dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan
(FPDI Perjuangan) ini, semua hal yang
menyebabkan pencitraan buruk di
lembaga DPR ini adalah dari unsur
anggota.
“Tapi bagaimana pun lembaga
DPR tidak boleh diusik
kehormatannya hanya karena
anggotanya sebanyak apa pun
melakukan kesalahan, karena lembaga
rakyat ini milik kita semua,” tandas
Gayus.
Gayus menambahkan bahwa ada
dua hal yang harus dianalisa dan
dibenahi dalam tubuh DPR yaitu unsur
rekruitmen anggota dan unsur nilai-
nilai sistem. Unsur rekruitmen adalah
akin buruknya persepsi anggaota DPR yang buruk juga akan unsur utama yang penting untuk
masyarakat terhadap mencoreng citra lembaga. Buruknya diperhatikan. Unsur ini merupakan hilir
wakilnya di parlemen, penilaian masyarakat terhadap kinerja dari persoalan yang mengalir, karena di
Msedikit banyak akan para wakilnya di Parlemen, terutama sinilah dapat berkembangnya perilaku-
berdampak pada citra DPR sebagai yang baru-baru ini ikut mencoreng perilaku yang tidak baik, sebagai akibat
lembaga. Bagaimana pun prilaku wajah DPR adalah terungkapnya lemahnya rekruitmen. Contohnya,

14 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67