Page 62 - MAJALAH 109
P. 62
KUNJUNGAN KERJA
Menurutnya, kelancaran pelayan dengan mengambil dana dari APBN. teknologi mutakhir. Luas dan nya
an penyeberangan menjadi syarat Pemerintah lebih menginginkan man. Ketua Tim Delgasi Komisi V
utama jika JSS dibatalkan. Dengan pelaksanaannya adalah BUMN/pihak yang berkunjung ke Kualanamu,
ketersediaan 44 armada kapal di Swasta sebab untuk TA 2014, tidak Ali Wongso Sinaga, mengatakan,
jalur penyeberangan Selat Sunda, ada anggaran APBN untuk JSS. Kualanamu, memang, didesain un
Nuriswanto menganggap jumlah tuk menyaingi bandara Changi di
armada sebanyak 44 buah itu sudah Sumatera Utara Singapura.
cukup memadai.
Pada kunjungan di Provinsi Suma “Kotakota besar di Indonesia
Terkait fasilitas pelabuhan, Nur tera Utara, Komisi V mengunjungi perlu mencontoh Kulanamu dalam
iswanto menyarankan PT ASDP un Bandara Kualanamu yang dinilai membangun proyek transportasi
tuk segera melakukan pembenahan, merupakan layanan transportasi terpadu ini,” kata Ali. Usai menda
terutama sarana dan prasarana ser modern. Hal ini karena bandara per rat di Kualanamu, para penumpang
ta pelayanan di Pelabuhan Bakauhe tama di Tanah Air yang memadukan pesawat bisa langsung naik kereta
ni yang sudah tidak memadai lagi. layanan transportasi udara dan api ke Medan, tanpa dipungut bi
Dan juga penyelesaian pembangu kereta api. aya lagi dengan menunjukkan tiket
nan dermaga VI dan gang way di pesawatnya. Saat masuk ke stasiun
Pelabuhan Bakauheni. Sebab, target Bandara Kualanamu, berada di kereta api, hampir tak ada bedanya.
utama pelayanan adalah kelancaran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Stasiun kereta api, ya bandara juga.
arus penyeberangan. Utara (Sumut). menggantikan Ban Ia tampak menyatu. Stasiun kereta
dara Polonia di Kota Medan. Sejak api juga tampak mewah dan megah.
Pelayanan penyeberangan harus beroperasi, Kualanamu juga ikut
maksimal. Jika memang ada sarana menggairahkan ekonomi masyara Moda transportasi kereta api di
yang kurang baik atau rusak, segera kat setempat. Kualanamu juga terasa nyaman.
mengusulkan perbaikannya. Se
hingga pelayanan dapat berjalan
lancar. “Pembangunan dermaga
tersebut sudah dianggarkan. Se
hingga PT ASDP perlu secepatnya
menyelesaikan pembangunan,” kata
Nuriswanto.
Sementara anggota DPR dari
Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli
Anwar mengingatkan bahwa ren
cana pembangunan JSS haruslah
benarbenar memperhatikan karak
teristik perairan Selat Sunda dan
keberadaan Gunung Anak Krakatau
(GAK). “Selat Sunda memiliki karak
teristik yang berbeda. Dan ke
beradaan GAK benarbenar harus
dikaji secara mendalam. Sebab, GAK Layanan moda transportasi terpa Gerbong keretanya mewah, full
merupakan gunung api yang memi du antara bandara dan stasiun kelak acc. Tim Kunjungan Kerja Spesifik
liki sifat letusan sangat eksplosif. menjadi tren masa depan, terutama Komisi V sempat menaiki kereta ini
Seperti tergambar pada letusan ta di kotakota besar di Indonesia. Ban dari Kualanamu menuju Medan. Per
hun 1883,” jelasnya. dara Internasional SoekarnoHatta jalanan ditempuh sekitar 1 setengah
juga sedang membangun layanan jam. Para penumpang, baik yang ke
Lebih lanjut Zulkifli Anwar mene terpadu yang sama. Antara bandara atau dari badara segera dimanjakan
gaskan, sampai saat ini pembangun dan stasiun saling bergantung dan dengan layanan transportasi ter
an JSS masih dalam tahap studi ke melengkapi untuk meningkatkan padu ini.
layakan. Dalam perkembangannya, layanan masyarakat dalam bertrans
Menteri Perekonomian menyatakan portasi. Menurut Ali Wongso, kelak ter
bahwa Pemerintah belum menentu minal bus juga bisa diintegrasikan
kan opsi yang tepat terkait dengan Komisi V DPR RI pada akhir Desem dengan bandara. Hal ini demi ke
pelaksanaan studi kelayakan. Ada 2 ber 2013 lalu, sempat meninjau mo mudahan dan efektifitas transpor
opsi pelaksanaan yaitu pertama di dernitas Kualanamu. Melihat desain tasi. Selain meninjau bandara Kuala
lakukan oleh BUMN dan pihak Swas arsitektur bandaranya, Kualanamu namu, infrastruktur jalan menuju
ta, dan kedua, dilakukan Pemerintah tampak mewah dengan sentuhan Kualanamu juga dipantau delegasi
62 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014