Page 66 - MAJALAH 109

waktu lalu berunjuk rasa. Mereka imbalan kepada penghulu yang me­ tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR
bersepakat hanya melakukan perni­ nikahkan di luar KUA dan di luar jam RI, Mahrus Munir menganggap hal
kahan di KUA dan hanya dalam hari kantor sebagai sebuah bentuk grati­ itu menjadi solusi yang tepat untuk
dan jam kerja saja. fikasi. Sehingga ada pemahaman keadaan darurat seperti saat ini.
di masyarakat apa yang boleh dan Paling tidak dikatakannya dengan
Sementara menurut Ketua Komisi apa yang tidak boleh dilakukan oleh ketentuan tersebut ada pegangan
VIII DPR RI, Ida Fauziyah kepada Par­ penghulu. Termasuk di dalamnya bagi penghulu dalam memberikan
lementaria pertengahan Desember sosialisai terhadap ketentuan­keten­ pelayanan publik. Pasalnya sempat
lalu, tidak sedikit masyarakat yang tuan tersebut,” jelas Ida Fauziyah. ada wacana dari para penghulu
memilih menikah di luar KUA dan di untuk tidak menerima permintaan
luar jam kantor. Hal tersebut tentu Awal Januari kemarin, jajaran di pelayanan nikah diluar jam kerja
menjadi sebuah problem besar di Kementerian Agama termasuk Ir­ dan di luar KUA. Meski demikian,
masyarakat. Oleh karena itu pihaknya jen Kemenag, M Yasin mengadakan kesepakatan multi tarif tersebut
mendesak Kemenag untuk merumus­ pertemuan dengan Kementerian menurut politisi dari Fraksi Partai
kan langkah­langkah yang bijak dan Agama, Bappenas dan KPK untuk Demokrat ini tetap harus dikaji
cepat dalam pelayanan menikahkan membahas hal tersebut. Dari perte­ ulang atau dirumuskan kembali.
di luar KUA dan di luar jam kerja. muan tersebut disepakati beberapa
ketentuan yang menyangkut tarif “Ada poin yang masih kurang jelas.
Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai menikah. Pertama adalah nikah gra­ Salah satunya adalah poin ke empat,
Kebangkitan Bangsa ini langkah­ tis alias tidak dikenakan biaya apa­ dimana untuk pelayanan menikah
langkah yang bijak untuk mengatasi pun bagi masyarakat tidak mampu. yang dilakukan di gedung akan dike­
hal tersebut diantaranya dengan Kebijakan kedua adalah berupa tarif nakan tarif atau biaya sebesar 1 juta
mengalokasikan APBN Kemenag pelayanan nikah di KUA bagi yang rupiah. Gedung itu kan kategorinya
untuk pembayaran insentif para mampu dikenakan biaya sebesar 50 beda­beda, ada gedung besar, ho­
penghulu yang menikahkan di luar ribu rupiah, dan ketiga adalah bi­ tel, namun ada gedung yang hanya
berupa aula pertemuan RW atau Ke­
lurahan yang tidak seberapa besar.
Apa itu juga disamakan tarifnya,
sementara kedua kategori tersebut
jelas berbeda dari kesiapan biaya
penyelenggaraan pernikahannya,”
ungkap Mahrus.
Sementara itu Ketua Komisi VIII
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
dengan perumusan kebijakan terse­
but akan menjadi payung hukum
yang jelas bagi penghulu dalam
bekerja sesuai amanat yang diper­
cayakan negara kepadanya. Keje­
lasan payung hukum itu juga bisa
menjawab keresahan para penghu­
lu akan tudingan miring masyara­
kat sebagai pene rima gratifikasi,
setelah keluarnya ucapan Irjen Ke­
menag akan sebutan gratifikasi jika
Penghulu menerima pemberian dari
masyarakat.
Meski demikian,ditambahkan
KUA dan di luar jam kantor. Untuk hal aya nikah di luar KUA dan jam kerja Mahrus Munir, Komisi VIII tetap akan
tersebut Kemenag harus melakukan sebesar 400 ribu rupiah. Sementara melakukan pengawasan terhadap
pembicaraan dengan Menteri bagi yang ingin menikah di dalam kebijakan tersebut. Bahkan, jika me­
Keuangan dan Kepala Bappenas. gedung dikenakan tarif sebesar satu mang di masyarakat hal tersebut be­
juta rupiah. lum sesuai, maka pihaknya bersama
“Selain itu, Komisi VIII juga men­ Kementerian Agama akan meninjau
desak Kementerian Agama untuk Dirumuskan Kembali ulang kesepakatan multi tarif terse­
mengusulkan kepada KPK penetap­ but. (Ayu) Foto: Rizka/Parle.
an batasan maksimal pemberian Menanggapi kebijakan multi tarif

66 PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014