Page 69 - MAJALAH 109

Lonjakan Dinamika “konspirasi” kepentingan ekonomi elit sentris pada pemerintahan Orde
politik Internasional (terutama dari Baru­(yang mengatas namakan ke­
Sementara Guru Besar Hukum In­ AS dan negara barat lainnya),” tegas pentingan pembangunan semata,
ternasional FISIP UI Prof. Zainuddin Zainuddin. jelas tidak strategis.
Djafar mengatakan, peran strategis
Indonesia dan kebijakan luar nege­ Di sini kita harus mengacung­ Namun dunia umumnya tidak mau
rinya mengalami dinamika konteks­ kan jempol pada M.Hatta bahwa tahu dengan masalah yang dihadapi
tual dari waktu ke waktu. Hakekat ketergantungan kita yang terlalu Indonesia, dunia terus bergerak de­
dan dimensi politik luar negeri Indo­ jauh dalam hal kapital ternyata ngan berbagai institusi­institusi yang
nesia mengalami lonjakan dinamika hanya membawa malapetaka saja bersifat regional maupun global.
kontekstual yang demikian jauh (Krismon 1997­99). Hal tersebut
kedepan. jelas kalau Indonesia tidak mampu Sementara Peneliti Badan Pengka­
melakukan introspeksi dan menga­ jian dan Pengembangan Kebijakan
Menurutnya, dua hal yang men­ wal benar-benar efisiensi dari tran­ Perdagangan, Kementerian Perda­
jadi penekanan dimensi strategis saksi utang­utang yang dilakukan­ gangan Miftah Farid mengemu­
sebagaimana disampaikan oleh nya, maka kebocoran dan berbagai kakan, bahwa kecenderungan ker­
salah satu pendiri bangsa­ Wakil kebijakan manajemen yang salah jasama regional maupun bilateral
Presiden Mohammad Hatta bahwa tampak menjadi beban Indonesia. semakin meningkat, tidak hanya
politik luar negeri Indonesia akan karena kebutuhan tetapi tidak ja­
benar­benar menjadi amat strategis Di era awal pemerintahan Soehar­ rang karena tuntutan perkemba­
jika Indonesia tidak tergantung pada to yang pada waktu itu kita demiki­ ngan kerjasama perdagangan yang
dua hal yaitu pangkalan militer as­ an yakin bahwa, tidak mungkin dilakukan oleh negara lain.
ing, dan kapital (bantuan asing). akselerasi pembangunan nasional
dapat digerakkan dan dilaksanakan Termasuk Indindonesia, selain su­
dari satu Pelita ke Pelita lainnya – dah melakukan kerjasama perdaga­
tanpa utang atau dengan apa yang ngan non­multilateral, saat ini juga
disebut sebagai “bantuan asing” sedang gencar melakukan studi ke­
dari negara­negara donor di Barat. mungkinan kerjasama perdagangan
Kebijakan luar negeri yang demikian dengan negara lain, baik itu dalam
dekat dengan Barat tidak saja bersi­ kerangka regional maupun bilateral.
fat “paradox” dengan rencana awal
pemerintahan Orde Baru, tapi juga Akhir­akhir ini, kerjasama region­
membuat Indonesia sekaligus terpu­ al maupun bilateral tidak hanya
ruk dalam konteks kondisi ekonomi­ sebagai komplemen kerjasama
politik Indonesia secara global. multilateral, tetapi menjadi suatu
kerjasama alternatif akibat stagnan­
Kebijakan luar negeri nya perkembangan perundingan di
yang demikian dekat dengan tingkat kerjasama multilateral.
Barat tidak saja bersifat
“paradox” dengan rencana Miftah Farid menambahkan, seja­
awal pemerintahan Orde lan dengan semakin meningkatnya
kerjasama regional dan bilateral,
Baru, tapi juga membuat pro kontra pun bermunculan. Pada
Namun kata Zaunuddin, harapan Indonesia sekaligus pihak yang pro, adanya kerjasama
Mohammad Hatta tersebut tam­ terpuruk dalam konteks regional dan bilateral akan men­
pak tidak dihiraukan, baik di era kondisi ekonomi-politik dorong secara politik perundingan
Soe karno yang ternyata melaku­ Indonesia secara global. dalam tingkat multilateral.
kan politik “pengkiblatan” ke pihak
“Timur”, ditambah utang­utang un­ Kita tidak dapat duduk sejajar Satu demi satu kerjasama regional
tuk mengatasi berbagai soal penge­ dengan Barat yang terus membantu dan bilateral akan menciptakan arus
luaran negara. utangnya pada Indonesia, namun perdagangan yang semakin terbuka
Indonesia pun sampai kini belum seperti yang dicita­citakan dalam
Hal tersebut lebih drastis lagi di­ mampu keluar dari jeratan­jeratan kerjasama perdagangan multirateral.
lanjutkan oleh mantan Presiden Soe­ bunga yang harus dilunasi dalam se­ Pada pihak yang kontra, adanya ker­
harto dengan pinjaman pemerintah tiap tahun kepada pihak Bank Dunia, jasama regional dan bilateral dapat
di IMF yang mencapai 200 milyar dan diyakini sampai tahun 2014, kita menciptakan blok­blok diskriminatif
dolar (1997­99, Krismon), ditambah masih wajib mencicil bunga hutang sehingga terjadi sistem perdagangan
lagi dengan utang­utang swasta, yang menjadi kebijkan masa lam­ yang tertutup atau tidak efisien.(spy)
sehingga Indonesia terjerat dengan pau. Kebijakan yang tampak terlalu Foto: HR/ Parle/Andri*.

PARLEMENTARIA EDISI 109 TH. XLIV, 2014 69