Page 44 - MAJALAH 162

KUNJUNGAN KERJA

K OMISI XI

FOTO : TIARA/IW

Tim Kunker Komisi XI DPR RI di Pimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Thahir usai rapat dengan Dinas Perkebunan Kab. dan Provinsi Sumsel
Komisi XI Kawal Pengelolaan

BPDPKS di 3 Provinsi

Komisi XI DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, awal Juli lalu
menerjunkan tiga tim Kunjungan Kerjanya ke tiga daerah,
yaitu Palembang, Pekanbaru, dan Medan.

unjungan Kerja serta petani Kelapa Sawit. Pada kesempatan yang sama,
tersebut dalam rangka Politisi PAN itu mengatakan, Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi
mengawal pengelolaan saat ini dalam hal verifikasi data XI DPR RI Mukhamad Misbakhun
Badan Pengelola Dana masih terbilang samar pihak turut meminta agar penyaluran dana
K Perkebunan Kelapa Sawit mana saja yang diberikan. “Seperti Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS). yang kita ketahui, BPDPKS ini (PPKS) disalurkan secara merata.
kan lembaga yang dibentuk oleh “Dengan jumlah dana besar
Pengelolaan Dana BPDPKS pemerintah. Artinya lembaga tersebut diperuntukkan di beberapa
Harus Transparan tersebut harus mengutamakan good alokasi, namun menurut data yang Kita
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI government terutama dalam hal peroleh bahwa alokasi untuk biodiesel
Hafisz Tohir saat memimpin kunjungan pelaksanaannya,” jelasnya. jumlahnya sangat besar. Apakah
kerja Palembang, meminta agar tata Hafisz turut menyayangkan dari kemudian tidak lebih penting jika kita
kelola dana BPDPKS dilakukan secara ribuan pelaku usaha kelapa sawit mengutamakan untuk pengalokasian
transparan. Mengingat dana tersebut hanya ada sebelas perusahaan yang untuk peremajaan kelapa sawit,” katanya
merupakan dana himpunan dari menerima dana. Padahal, masih seolah bertanya.
masyarakat sehingga pengelolaanya banyak ribuan pengusaha yang lebih Maka dari itu, Misbakhun
harus dilakukan secara transparan dan sulit menjalankan usahanya. Maka dari mengusulkan untuk mengubah
akuntabel. itu, pihaknya meminta adanya keadilan. prioritas pengalokasian dana tersebut
“Tentu ini harus dilaporkan. Jangan “Sebaiknya BPDPKS jangan dan meminta agar BPDPKS tidak
sampai rakyat menilai, mereka sudah hanya memperhatikan perusahaan- memunculkan isu keberpihakan.
memberikan kontribusi, tapi mereka perusahaan, tapi harus juga “Alangkah lebih baik pemerintah
merasa tidak mendapatkan apa-apa,” memperhatikan rakyat yang hanya hadir untuk mendahulukan kepentingan
tegas Hafisz dalam pertemuan dengan menjual Crude Palm Oil (CPO) dan masyarakat yaitu mengutamakan
jajaran Dinas Perkebunan Provinsi menjadi tulang punggung keluarga,” perkebunan kelapa sawit milik rakyat,”
Sumatera Selatan (Sumsel), GAPKI, jelas politisi dapil Sumsel itu. harapnya.

44 PARLEMENTARIA 162 XLVIII 2018