Page 45 - MAJALAH 162

Peremajaan Kelapa Sawit
di Sumut Terkendala Biaya
Sementara itu di Medan, Ekspor
kelapa sawit mentah atau CPO
menjadi penyumbang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terbesar di Sumatera
Utara dengan rata-rata nilai ekspor 4
miliar dolar AS per tahun dalam kurun
waktu tahun 2012-2017. Sehingga,
FOTO : HENDRA/IW nilai tersendiri dalam mendukung
bagi Sumut, kelapa sawit memiliki
pembangunan nasional.
Hal itu menjadi temuan Tim
Anggota Komisi XI DPR RI Sarmudji memberikan cenderamata kepada Pemprov Riau Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI
yang dipimpin oleh Wakil Ketua
Dana Bagi Hasil itu tidak dinikmati oleh daerah. Ini yang Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan
Kelapa Sawit Harus menyebabkan banyak daerah yang saat mengunjungi lahan perkebunan
Didistribusikan Merata keberatan, karena daerah mengalami sawit di Kabupaten Serdang Bedagai,
Di waktu yang sama Ketua Tim risiko akibat rusaknya jalan yang dilalui Provinsi Sumatera Utara, dengan
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke kendaraan besar yang mengangkut didampingi perwakilan Kementerian
Provinsi Riau Sarmuji juga menerima kelapa sawit. Keuangan RI & Asosiasi Kelapa Sawit.
keluhan seperti tidak seimbangnya “Berdasarkan yang kami peroleh, “Meskipun program peremajaan
antara dana bagi hasil dengan resiko daerah banyak yang keberatan. Banyak kelapa sawit ini sudah di-
yang diakibatkan seperti rusaknya infrastruktur jalan rusak. Sedangkan ada launching oleh Presiden pada
infrastruktur jalan di Provinsi Riau. dana bagi hasil yang dihasilkan dari November 2017, ternyata setelah
“Tadi saya sudah dengar bahwa kelapa sawit itu tidak adil dan kita akan kita tinjau di lapangan program
BPDPKS ini sangat penting dan tindaklanjuti temuan ini,” tutur Sarmuji. ini tidak jalan. Hal ini disebabkan
dirasakan manfaatnya. Tapi tetap Politisi Partai Golkar ini mendukung ketidaksinkronan regulasi yang
masih ada keluhannya seperti daerah penghasil kelapa sawit untuk dibuat. Salah satunya adalah dana
prosedur yang masih rumit dan itu menyampaikan aspirasinya dan peremajaan kelapa sawit sebesar
menghambat realisasi pencairan dana memenuhi haknya untuk dana bagi hasil Rp25 juta harus didampingi dana
dr BPDPKS. Selain itu juga akibat yang ini. lanjutan perbankan,” tutur Marwan.
ditimbulkan dari banyaknya sawit di “Kami mendukung tiap kepala Dalam pertemuan yang digelar
Riau itu terjadi kerusakan infrastruktur daerah untuk menyampaikan perkebunan kelapa sawit itu,
jalan,” ujar Sarmuji usai pertemuan aspirasinya guna memperoleh hak dana Marwan berharap para petani untuk
antara Tim Kunker Komisi XI DPR RI bagi hasil yang adil bagi tiap daerah. Tak melengkapi syarat-syarat yang harus
dengan Wakil Gubernur Riau. hanya kelapa sawit, di sektor lain daerah dilengkapi untuk mendapatkan dana
Sarmuji menilai, berdasarkan juga dapat dana bagi hasil daerah lanjutan perbankan, sehingga dana
temuan yang didapat, dana seperti sektor pertembakauan,” tutup untuk peremajaan sawit dapat segera
keuntungan dari perkelapasawitan Sarmuji. diterima oleh petani.
Politisi Partai Demokrat itu juga
menyoroti keluhan petani yang
terkendala dengan dana yang tidak
sesuai untuk penggarapan satu
hektar lahan yang hanya sebesar
Rp25 juta. Padahal untuk satu hektar
peremajaan sawit dibutuhkan dana
Rp65 juta. Sehingga untuk kebutuhan
dana lanjutan itu, dibutuhkan
kenaikan platform dari Rp25 juta
menjadi Rp35 juta.
“Petani akan dipermudah
jika platform-nya dinaikkan dari Rp25
juta ke Rp35 juta, sehingga nilai yang
FOTO : RIYAN/IW tidak terlalu besar yang bisa masuk
akan dipinjam petani ke perbankan
ke kredit mikro, tanpa harus dengan

Foto bersama Tim Kunker Komisi XI DPR RI usai meninjau lahan sawit di Serdang Bedagai jaminan,” tutur politisi dapil Lampung
itu. TRA, HS, RH
162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45