Page 50 - MAJALAH 162

SOROTAN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo FOTO : ANDRI/IW
Beda Penafsiran Berujung

Pembatalan Terhadap

Beberapa Pasal UU MD3

Akhir Juli lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan dan merevisi beberapa pasal
yang dinilai kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD (UU MD3). Terdapat dua pasal yang dibatalkan serta satu pasal yang
direvisi. MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU MD3 yang diajukan oleh
sejumlah pihak masyarakat.
udicial Review yang diajukan tetapi soal koreksi atas suatu undang- kepada setiap orang bila orang tersebut
terhadap Undang-Undang undang yang dianggap dalam tanda tidak hadir setelah dipanggil 3 kali
MD3 ini menjadi bukti bahwa petik yaitu kurang menampung seluruh berturut-turut tanpa adanya alasan yang
proses demokrasi di Indonesia aspirasi masyarakat. Inilah demokrasi. patut dan sah. Pemanggilan paksa ini
Jsemakin dewasa. Ketua DPR Jadi negara telah menyiapkan ruang dilakukan dengan menggunakan pihak
RI Bambang Soesatyo, mengaku akan bagi suatu undang-undang yang telah Kepolisian. Dan pihak Kepolisian wajib
menghormati dan menyikapi hasil diundang-undangkan untuk dikoreksi,” memenuhi permintaan tersebut. Dalam
dari keputusan MK terhadap UU MD3 ujarnya Politisi Partai Golkar ini. pemanggilan paksa itu juga, Polisi dapat
dengan sepenuh hati. Menurutnya Adapun pasal yang dibatalkan MK menyandera setiap orang paling lama
segala proses yang telah diupayakan yaitu terkait pemanggilan paksa yang 30 (tiga puluh) hari.
tersebut telah mencapai titik akhir dan termaktub dalam Pasal 73 ayat (3), Terkait dengan pasal 73 yang
segala hasilnya harus diterima dengan ayat (4) ayat (5) serta ayat (6). Dalam dibatalkan, Bamsoet mengatakan
lapang dada. pasal tersebut DPR mempunyai hak bahwasanya opini yang beredar di
“Ini bukan soal gagal atau berhasil, untuk melakukan pemanggilan paksa masyarakat terkait kewenangan

50 PARLEMENTARIA 162 XLVIII 2018