Page 49 - MAJALAH 162

SOROTAN

ndonesia juga pernah mendapatkan
kepercayaan serupa pada 1973-
1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Di tahun ini, kerja keras pemerintah
Idan DPR dalam menjalankan
diplomasi parlemennya membuahkan
hasil. Indonesia berhasil mewakili
Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan
dengan perolehan 144 suara dari
193 negara anggota PBB dalam
pemungutan suara Majelis Umum PBB
yang dilangsungkan di New York.
Anggota Komisi I DPR RI Meutya
Hafidz mengatakan beberapa hal yang
menyumbang kemenangan Indonesia,
diantaranya rekam jejak Indonesia
dalam pergaulan Internasional turut FOTO : ARIEF/IW
mendapatkan tempat tersendiri.
Kontribusi diplomasi Indonesia dalam Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari
menjaga perdamaian dunia selama ini
telah berandil besar dalam pencapaian “Indonesia sebagai Anggota DK
ini. Termasuk, peristiwa Konferensi “Ini kali ke empat PBB bisa mengusulkan agar segera
Asia – Afrika (KAA) yang juga membuat Indonesia di DK PBB dibuat tim investigasi Internasional
Indonesia terus diingat. untuk menginvestigasi situasi atau
Sisi lain, kondisi dalam negeri dan perwujudan keadaan yang mengancam perdamaian
Indonesia sangat demokratis, stabil dan kepercayaan negara dan keamanan internasional dan terus
damai turut menjadi faktor penyumbang dunia dalam sikap mendorong agar Palestina Merdeka
kemenangan Indonesia. segera terwujud sehingga perdamaian
“Masuknya Indonesia di masa politik politik kita dan tentunya dunia dan kawasan terwujud.
global tengah memanas ini adalah kontribusi Indonesia Politisi dapil Jawa Tengah itu
momentum yang paling baik untuk dalam menjaga mengucapkan selamat kepada
Indonesia dalam berperan aktif menjaga pemerintah, yang telah berjuang dan
keamanan dan ketertiban dunia,” kata perdamaian dunia jelas meyakinkan negara Anggota PBB untuk
Meutya. menjadi pertimbangan mendukung Indonesia. “Selamat kepada
Ia menuturkan, peran Indonesia Kementerian Luar Negeri, khususnya
yang selalu aktif menjembatani keterpilihan Indonesia Ibu Menlu dan Dubes Luar Biasa kita
perbedaan-perbedaan yang ada, di Anggota Tidak Tetap di PBB yang sudah bekerja dengan
termasuk di negara-negara yang DK PBB,” diplomasi tingkat tinggi menyakinkan
sedang dilanda konflik didukung negara-negara sahabat kita memberikan
dengan momentum ini, suaranya untuk Indonesia mewakili
dapat menjadikan Indonesia sebagai menjadi salah satu Anggota Tidak Tetap Kawasan Asia Pasifik di dalam
mediator dalam berbagai isu keamanan DK PBB dapat memaksimalkan fungsi Keanggotaan Tidak Tetap DK PBB dua
dunia seperti di Timur Tengah, dan perannya dalam memperjuangkan tahun ke depan,” apresiasi Kharis.
semenanjung Korea, hingga blok kemerdekaan Palestina. Selain isu palestina, beberapa
barat dan timur, karena Indonesia “Ini kali ke empat Indonesia di DK prioritas keanggotaan Indonesia
bukan bagian dari negara-negara yang PBB dan perwujudan kepercayaan dalam Dewan Keamanan PBB yaitu,
berkonflik, sehingga dapat sepenuhnya negara dunia dalam sikap politik kita memperkuat ekosistem perdamaian dan
menjalankan peran mediasi secara dan tentunya kontribusi Indonesia stabilitas dunia dengan memperkuat
jernih. dalam menjaga perdamaian dunia jelas budaya penyelesaian konflik secara
Selain itu, ia menjelaskan, menjadi pertimbangan keterpilihan damai.
terpilihnya Indonesia tidak lepas Indonesia di Anggota Tidak Tetap DK Indonesia juga akan mendorong
dari posisi Indonesia sebagai negara PBB,” jelas Kharis. kemitraan global agar tercapai sinergi
besar sehingga diyakini akan dapat Menurut keterpilihan Indonesia di antara penciptaan perdamaian dan
didengarkan oleh banyak negara. DK PBB harus dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan.
mendorong tercapainya perdamaian Kemitraan global yang kuat dalam
Dorong Kemerdekaan dunia dan pembebasan tanah Palestina, menciptakan perdamaian, keamanan
Palestina sebagaimana fungsi dan kewenangan dan stabilitas tentunya akan
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis yang dimiliki oleh Anggota DK PBB yang berkontribusi pencapaian agenda
Almasyhari menilai, terpilihnya Indonesia tertulis di dalam Piagam PBB. pembangunan PBB 2030. ANN

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 49