Page 47 - MAJALAH 162

SOROTAN

governance. Politisi kelahiran Semarang
ini menambahkan, bahwa BUMN adalah
kekayaan negara yang dipisahkan, tapi
tidak bisa dikelola seperti perusahaan
swasta, karena adanya misi khusus.
Karena itu, Menteri BUMN harus
mengoreksi dan memperbaiki, agar
pengelolaan BUMN tidak seperti
sekarang.
Pimpinan Dewan dari Fraksi
Demokrat ini menuturkan, tanpa
perbaikan kinerja, PT. GIA dapat
mengakibatkan kerugian negara yang
sangat besar. Dalam kaitan ini, Komisi V
dan Komisi VI DPR RI sudah membahas
secara detil dengan Kementerian
BUMN, tapi hambatannya Menteri
FOTO : ANDRI/IW BUMN Rini Soemarno belum bisa
hadir di DPR RI, akibat adanya surat

Untuk itu, sekali lagi Agus
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno peringatan dari Pansus Pelindo.
mewanti-wanti agar Kementerian
Kemudian terkait isu dengan manajemen dapat menjelaskan upaya BUMN memperbaiki diri dan memberi
konteks menjual PT. GIA ke negara apa saja yang telah dan akan dilakukan rasa aman pada jajaran perusahaan
Singapura itu sebaiknya harus cepat oleh mereka untuk memperbaiki negara tersebut. Diakui, selama ini ada
diklarifikasi, jangan sampai terjadi perusahaannya. hambatan aturan, yang mengakibatkan
kepanikan. Ketika isu tersebut Wakil Ketua DPR RI Korinbang Menteri BUMN belum bisa datang ke
menyebar ke publik, keadaan akan Agus Hermanto turut menyampaikan DPR. Sehingga hal ini diserahkan kepada
semakin lebih buruk. Harus ada pendapatnya terkait masalah yang Presiden agar BUMN ini berjalan, dalam
penjelasan terhadap publik bahwa dialami oleh Garuda ini. Lebih jauh lagi rangka mewujudkan good corporate
dalam situasi ini manajemen sangat menurutnya, pihak dari Kementerian governance tersebut. Ia juga meminta
membutuhkan suntikan dana, dalam
bentuk obligasi, untuk memperbaiki
struktur keuangan. Sehingga kemudian
bisa memperpanjang nafas dari
perusahaan BUMN yang telah berdiri
sejak 69 tahun silam ini.
Menurut alumni Universitas
Indonesia ini, harus ada sosialisasi
secara masif bahwa upaya tersebut
tidak menjurus untuk menjual
Garuda seutuhnya. Tetapi bagaimana
pemerintah mengundang investor dan
menyuntikkan modal untuk kemudian
terjadi perbaikan di sektor strukturisasi
keuangan, sehingga tekanan
akibat utang-utang tidak semakin
memberatkan dan mempengaruhi
kinerja operasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, FOTO : ANDRI/IW
Azam Azman Natawijana menyatakan
pihaknya akan mengundang Direksi PT. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana
GIA pada masa sidang ini dan berharap
akan ada penjelasan dari pihak Garuda. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adanya pertemuan langsung antara
Azam mengungkapkan sebenarnya turut andil dalam merosotnya pihak DPR dengan Menteri BUMN
telah mengetahui permasalahan- perusahaan tersebut. Disampaikan untuk melakukan pembahasan serius
permasalahan saat ini mengenai kepada Parlementaria, bahwa BUMN terhadap masalah yang mungkin
sebab musababnya. Namun politisi harus memperbaiki kinerja dan selama ini tidak disadari oleh mereka
kelahiran Banyuwangi ini berharap pihak melaksanakan kaidah good corporate sendiri. ES/SC

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 47