Page 16 - MAJALAH 107

LAPORAN UTAMA

Zaman sudah berubah. Reformasi telah

bergulir. Sektor pendidikan masih jadi sorotan.
Kesejahteraan guru, memang, terus diupayakan
membaik. Berbagai kebijakan menyangkut

profesi guru silih berganti dikeluarkan. Bahkan,
anggaran sektor pendidikan sudah dipatok
konstitusi kita sebesar 20% dari APBN.

ersoalannya ada otonomi daerah (otda) yang sela-
ma ini cukup mengganggu dinamika perbaikan ke-
sejahteraan para guru, terutama para guru honorer
di daerah. Distribusi guru juga tidak merata antara
Pdaerah dan pusat, antara desa dan kota. Di daerah
tertentu mungkin jumlah guru melimpah. Tapi, di daerah
lain justru “kekeringan” guru. Inilah potret mutakhir
“Oemar Bakri” di Tanah Air.

Parlementaria menemui Anggota Komisi X
DPR RI Irsal Yunus beberapa waktu lalu untuk
membincang seluk beluk kehidupan para
pahlawan tanpa tanda jasa ini. Di ruang kerjanya,
Irsal banyak mengungkap temua ironi dunia
pendidikan kita terutama menyangkut nasib
para guru. Dari persoalan sertifikasi hingga
kehidupan para guru honorer di daerah, jadi
perbincangan menarik.

Menurut Irsal, sektor pendidikan
mestinya tidak masuk dalam kebijakan
otonomi daerah. Kebijakan di sektor
ini harus dipegang pemerintah
pusat. “Pendidikan tidak bisa
diotonomikan,” kata politisi PDI
Perjuangan ini. Hampir semua
fraksi di Komisi X tak setuju
kebijakan sektor pendidikan
dilimpahkan ke daerah. Tidak
saja menyangkut anggaran,

16 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013