Page 17 - MAJALAH 107
P. 17
lebih dari itu distribusi guru juga jadi Rp 100 ribu per bulan. Me-
terhambat. milukan.
“Pendistribusian guru jadi tidak Pemberian honor itu
normal. Pemerintah pusat pasti hanya sukarela dari
tidak berdaya, karena ini kewena- sekolah. Kadang para guru
ngan pemerintah daerah,” tutur honorer tak mendapatkan
Irsal. Idealnya 1 guru 28-32 murid. ho no r s a m a s e k a l i .
Bila ada 1 guru 40 murid, itu berarti Semuanya bergantung
kekurangan guru. Distribusi kerap kas sekolah. Atau ada
tidak sempurna. Pemerintah, nilai juga guru honorer yang
Irsal, tidak jeli mencari solusi. Apa- sebetulnya adalah staf
lagi menyangkut distribusi guru di adiminstrasi sekolah.
daerah-daerah terpencil. Ketika tidak ada guru, staf
itulah yang dijadikan guru
Satu hal, kata Irsal, khusus guru SD honorer. Akhirnya, dia
saat ini sudah melimpah jumlahnya. juga berharap diangkat
Tinggal bagaimana mendistribusi- jadi PNS. Staf administrasi
kannya. Kendala distribusi guru merangkap guru honorer.
SD ini, kerap terhambat kebijakan Ini juga banyak terjadi.
kepala daerah setempat. Ketika
pemerintah pusat ingin mendistri- Namun, kita tak bisa
busikan para guru SD ke daerah, pe- menutup mata bahwa
nolakan bisa saja terjadi, berdasar- ada guru honorer yang
kan subyektifitas daerah. Akhirnya, sungguh-sungguh me-
guru SD numpuk di satu daerah. Na- ngabdi dengan honor ala
mun, di daerah yang jauh terpencil kadarnya. Di sekolahnya sangat memperhatikan ini. Karena kalau
kekurangan guru, karena tak menurut birokrasinya bila
ada pasokan guru. Sebagian mengharapkan menjadi PNS
guru tak mau terlalu jauh me- terlalu lama jenjangnya.
ngabdi. Jadi, hendaknya Pemda
Guru honorer memperhatikan guru honorer
Guru Honorer ini dalam artian bayarlah yang
yang sungguh meng- wajar atau tidak sama sekali
Perlu dilihat obyektif per- abdi, kata Irsal, adalah supaya jangan digantung
soalan guru honorer ini. Irsal harapannya menjadi PNS,”
mengungkap persoalan yang mereka yang bukan penduduk tegas Irsal.
membelit guru honorer. Ada se-
bagian guru honorer yang ber- asli setempat, tapi ditempatkan Guru honorer yang sungguh
tahan lama dengan profesinya mengabdi, kata Irsal, adalah
itu, karena dijanjikan menjadi di daerah terpencil yang mereka yang bukan penduduk
PNS oleh sekolah tempatnya asli setempat, tapi ditempatkan
mengabdi. Tapi, setelah ber- serba sulit mendapat- di daerah terpencil yang serba
tahun-tahun, tak ada realisasi sulit mendapatkan akses.
pengangkatan guru honorer kan akses. Guru honorer seperti itu mesti
menjadi PNS. Kasus seperti ini mendapat prioritas perhatian,
banyak terjadi. baik pengangkatannya sebagai
PNS, maupun pemberian
Mestinya pihak sekolah tempat minim guru. Kadang guru honorer insentif lebih. Dan yang ditugaskan
mereka mengabdi, jangan mem- tersebut memegang 2 sampai 3 ke- untuk itu adalah Pemda. Ironisnya,
berikan janji kosong. Sebaiknya, las. Ditambah akses yang sangat su- Pemda sendiri kerap tak berdaya
kata Irsal, bila tidak ada pengangka- lit untuk mengurus pengangkatan- atau bahkan tak tau kondisi para
tan PNS, sampaikan saja agar para nya menjadi PNS. Pemda setempat guru honorer ini.
guru honorer tersebut bisa beralih juga tak memperhatikannya. Inilah
profesi, mencari penghidupan yang realitas dari sebagian guru di Tanah Kadang, kebijakan di bidang
layak. Di berbagai daerah nasib guru Air. pendidikan jadi komoditas politik.
honorer sangat memilukan. Di era Irsal lalu bercerita di daerah tertentu
terbuka dan reformasi ini masih ada “Nah, kami mengharapkan dari ada bekas kepala dinas pemakaman
guru honorer yang menerima honor provinsi, kabupaten/kota yang yang diangkat jadi kepala sekolah
PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 17