Page 18 - MAJALAH 112

LAPORAN UTAMA

D emikian ditegaskan anggota DPR Hajrianto uang, tandas Hajrianto, maka anggota DPR yang terpi ih
l
Y Thohari dalam perbicangannya dengan nantinya akan mempengaruhi legitimasi DPR sebagai
Parlementaria menanggapi pelaksanaan lembaga tinggi negara. Seharusnya ada pelaku poli-
pemilu legislatif 9 April lalu.
tik uang yang ditangkap dan diproses hukum, dengan
Meski berjalan lancar dan aman, na- demikian tidak ada persepsi umum yang menyatakan
bahwa semua caleg melakukan politik uang.
mun menurut Wakil Ketua MPR ini, pada pemilu 2014
ini praktek politik uang lebih massif dan lebih terbuka. Contoh kasus kejadian penemuan uang Rp 510 juta di
Tidak seperti pada pemilu 2009 yang relatif tertutup Kabupaten Gunung Kidul Jogjakarta pada masa tenang
atau diam-diam. pemilu legislatif, namun tidak dibawa ke ranah hukum.
Padahal polisi saat itu menemukan bukti berupa atribut
Menurutnya, ada tiga faktor penting mengapa poli- partai berikut tiruan nama surat suara dari Dapil Yog-
tik uang kian merajalela. Yang pertama sistem pemilu yakarta.
yang terlalu personal dengan proporsional terbuka.
Sistem ini memaksa politikus bersaing meraih suara ter- Politik uang menurut pengamatan Pimpinan MPR dari
banyak dengan menghalalkan segala cara. Persaingan FPG ini, juga terjadi karena rentang waktu penghitu-
tidak hanya terjadi antar partai tapi juga antar caleg di ngan suara yang panjang dan birokratis. Seharusnya
internal partai, maka kemenangan partai menjadi no- alur birokrasi bisa dipotong dan dipersingkat untuk
mer dua, yang utama adalah caleg itu sendiri. mengurangi resiko kecurangan antara caleg dengan
“mafia” penghitungan suara. Kalau bisa ke depan proses
Faktor kedua ialah kondisi rakyat yang miskin dan penghitungan suara dari TPS langsung dikirim ke Kabu-
pendidikan masyarakat yang rendah sehingga me- paten.
mungkinkan terjadinya politik uang dengan negosiasi
terbuka. “Contohnya di Dapil saya sendiri, berdasarkan “ Saya sendiri ditawari langsung sama “mafia” tersebut
informasi tim sukses, suara saya banyak berkurang dari dan dijanjikan bisa lolos ke Senayan dengan menyetor-
tingkat TPS hingga di Kelurahan. Padahal satu (1) Dapil kan dana 300juta. Jika gagal pun, maka si mafia terse-
bisa terdiri dari ratusan TPS,” katanya. but bersedia mengembalikan dana tersebut sebesar
200juta,” ia menjelaskan.
Karena itu, partai politik harus bertanggung jawab
akan gagalnya mengelola kader yang mestinya mela- Perlu Turun Tangan
wan segala bentuk politik uang. Partai harus turun
mesin, jika tidak dilakukan perbaikan perilaku internal Saat ditanyakan, apakah Presiden perlu turun tangan
bisa tercipta delegitimasi parlemen di masa yang akan atau mengambil langkah-langkah menyikapi maraknya
datang. Selain itu harus ada tindakan tegas dari Pan- politik uang dalam pemilu legislatif ini, dengan tegas
waslu, Bawaslu dan DKPP serta KPU selaku penyeleng- Hajrianto mengatakan, Presiden perlu mengundang
gara. Mereka (Bawaslu) selalu berdalih bahwa praktek KPU, Bawaslu, DKPP serta pimpinan lembaga tinggi
politik uang itu seperti kentut, baunya menyengat tapi negara untuk mencari solusi terbaik agar jangan sam-
tidak kelihatan bentuknya atau mereka mengistilahkan pai hasil pemilu 2014 ini menghasilkan delegitimasi
secara hukum sulit dibuktikan. parlemen. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan
dan mengkhawatirkan, tidak saja akan bisa mendele-
Tanpa penanganan hukum terhadap praktek politik gitimasi parlemen tetapi juga mencederai demokrasi se-
bab harapan kita pemilu makin lama makin demokratis,
dewasa, bermartabat dan bermuara pada peningkatan
kualitas kehidupan dan demokratisasi kita.

Kembali pada praktek politik uang yang sudah mem-
budaya ini, kata Hajrianto, praktek politik uang di nega-
ra kita tidak bisa dilepaskan dengan budaya masyara-
kat dalam berdemokrasi pada tataran paling rendah
seperti ketika pemilihan kepala desa. Selalu ada acara
pesta, makan-makan dengan kandidat kepala desa lalu
keesokan harinya sebelum proses pemilihan terjadi juga
serangan fajar dalam bentuk pembagian uang secara
langsung dan terbuka.
“Nah budaya seperti itulah yang kemudian terbawa
pada pemilu legislatif 2014 ini. Mau jadi kepala desa
saja mereka bisa bagi-bagi uang, masa yang mau jadi
Bupati atau anggota DPR gak bagi-bagi uang. Pemaha-

18 PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014