Page 19 - MAJALAH 112

man ini sudah terlanjur melekat di masyarakat tingkat
bawah,” ungkapnya.

Menanggapi sorotan atas lambannya Bawaslu me-
nindak pelanggar pemilu berupa politik uang yang kian
marak, anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengakui, pi-
haknya kalah cepat dalam menangani maraknya pelang-
garan pemilu sebelum, saat dan sesudah pemungutan
suara tanggal 9 April lalu.

Ia mengatakan, laporan dan temuan pelanggaran ha-
rus ditangani Bawaslu melalui mekanisme yang ditentu-
kan undang-undang yang membutuhkan waktu cukup
lama untuk menanganinya. “Kelemahan Bawaslu soal
waktu. Kami akui kalah cepat,” ujarnya.

Daniel menambahkan, penanganan pelanggaran Namun, kata dia, jika tidak ada tindakan dari KPU, Ba-
yang dilakukan Bawaslu bisa dilakukan jika saksi dan waslu, atau lembaga pengawas lainnya, dia khawatir
bukti telah tercukupi. Setelah lengkap, barulah Bawaslu anggota DPR RI periode 2014-2019 kinerjanya menu-
mengelompokkan pelanggaran yang dilakukan terma- run dan membuat aturan perundangan yang tidak pro
suk pelanggaran administrasi, pidana atau pelanggaran rakyat.
kode etik.
Di sisi lain, peran parpol terhadap terjadinya politik
Masalahnya, laporan yang disampaikan kepada Ba- uang juga dinilai punya andil. Karena itu sebaiknya
waslu sering tidak dilengkapi saksi dan bukti. Sehingga parpol lebih berkonsentrasi pada tahapan pemilu seka-
untuk menjadikan dugaan pelanggaran itu bisa ditindak rang yakni mengawal penghitungan suara ketimbang
lebih lanjut oleh Bawaslu membutuhhkan waktu yang membicarakan koalisi. Penghitungan suara harus benar-
lebih panjang. benar dikawal karena juga berpotensi terjadinya politik
uang. “Jangan sampai praktek politik uang lebih parah
Menurut Hadjrianto, Bawaslu mestinya bertindak te- lagi sebab terbuka peluang dari caleg dan petugas
gas dan cepat. Pelanggaran pemilu masuk kategori bu- berkongkalikong jual beli suara,” ujarnya.
kan delik aduan sehingga untuk bertindak tidak usah
menunggu laporan. Begitu terbukti melakukan politik Menurut Hajrianto, dalam UU Pemilu diatur bahwa
uang, bisa langsung dijatuhkan sanksi, apalagi bukti peserta pemilu adalah parta politik, namun pada prak-
video dan disiarkan media masa cukup untuk menin- teknya peserta pemilu 2014 ini adalah individu-individu
daknya. Ketua DPP Partai Golkar ini mengingatkan KPU caleg. Hal ini yang menyebabkan praktek politik uang
sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai begitu massif. Jika kita menggunakan sistem propor-
pengawas pemilu harus bertindak tegas memproses sional tertutup, maka yang melakukan money politic
dan memberikan sanksi terhadap caleg yang melakukan pastilah partai politik, dan yang harus bertanggung
politik uang sehingga dapat menumbuhkan kepercaya- jawab juga partai politik yang bersangkutan. Bawaslu
an masyarakat. dalam hal ini juga akan lebih mudah melakukan penga-
wasan dan pemberian sanksi jika diperlukan.
“Jika ada beberapa caleg yang melakukan praktik poli-
tik uang, kemudian diproses dan diberikan sanksi, maka Ia menegaskan lagi, legitimasi DPR RI periode 2014-
dapat menumbuhkan kepercayaan publik bahwa pelaku 2019 semakin menurun karena praktik politik uang
politik uang sudah diberikan sanksi,” katanya. yang masif pada Pemilu Legislatif 2014. “Saya mem-
perkirakan banyak caleg yang melakukan politik uang
Jika ada beberapa caleg justru terpilih sebagai anggota DPR RI dan pada giliran-
yang melakukan praktik politik nya kinerja anggota DPR RI periode 2014--2019 pun
akan semakin menurun.
uang, kemudian diproses dan
Hajriyanto berpandangan semakin masifnya praktik
diberikan sanksi, maka dapat politik uang pada Pemilu Legislatif 2014 karena pada
menumbuhkan kepercayaan pemilu sebelumnya tidak ada penindakan tegas terha-
publik bahwa pelaku politik dap pelaku politik uang. (tim) foto: eka hindra, naefurodjie/
parle.
uang sudah diberikan sanksi

PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014 19