Page 77 - MAJALAH 127

Proses pembuatan kebijakan KNA
tidak terlepas dari dukungan
layanan informasi dan riset. Di Korea
Selatan itu sendiri; baik legislator
secara individu maupun komisi-
komisi yang ada, meminta pendapat
kepada akademisi maupun lembaga
penelitian adalah hal yang lumrah
untuk dilakukan. Tentu saja mereka
yang dimintai pendapatnya adalah
lembaga atau individu yang kredibel.

Ada dua kategori lembaga penyedia
informasi yang bekerja sama dengan
KNA, yakni internal dan eksternal
parlemen. Untuk lembaga internal,
KNA memiliki tiga lembaga yang
berperan memberikan informasi
untuk mendukung kinerja mereka.
Keberadaan mereka diatur dalam
National Assembly Act bab ketiga
tentang alat kelengkapan dan
fungsinya. Tiga lembaga tersebut
siden yang sudah disertai dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun- adalah: National Assembly Budget
pertimbangan dari komite atau hye, menjalankan hak vetonya un- Office, National Assembly Library,
komisi. tuk menghentikan proses revisi dan National Assembly Research
RUU parlemen yang sudah lolos Services(NARS).
Ketika RUU diusulkan ke Majelis di lembaga legislatif. Penolakan
Nasional, ketua melaporkan ke tersebut dilakukan karena diang- Ketiga lembaga diatas masing-
sidang pleno. Setelah menyelesaikan gap mempunyai unsur pelanggaran masing memiliki tugas yang ber-
pemeriksaan komite, kemudian konstitusi. Presiden meminta par- beda. Dengan jumlah tenaga kerja
diagendakan sesi pleno. Jika perlu, lemen kembali mempertimbangkan sebanyak 304 orang, National As-
setiap komite juga dapat memeriksa revisi yang memberikan parlemen sembly Library siap untuk menye-
RUU tertentu dengan sub-komite. hak mengubah tata aturan peme- diakan layanan informasi dan data
Kemudian dilakukan pemeriksaan rintahan. Revisi UU parlemen yang kepustakaan secara up to date dan
legislasi dan hukum komite oleh ditolak Presiden Park Geun-hye akurat kepada anggota legislatif
komite Legislasi dan Kehakiman tersebut, berbenturan dengan oto- atau organisasi pendukungnya. Se-
yang harus dibahas dan diselesaikan ritas kabinet pada pembuatan UU menjak tahun 1998, layanan Nation-
dalam sidang paripurna oleh Majelis administrasi, memperkuat kontrol al Assembly Library diperluas untuk
Nasional hingga RUU tersebut pihak yuridis, dan juga merusak publik dan tidak lagi hanya anggota
diajukan kepada Dewan Negara. tatanan pemisahan kekuasaan yang KNA saja. 4 National Assembly Bud-
Jika keberatan, Presiden dapat tercantum dalam konstitusi. Selama get Office yang didirikan pada Ok-
meminta Majelis Nasional untuk ini sudah ada sekitar 73 kasus pe- tober 2003 memiliki tugas untuk
membicarakan lagi RUU tersebut nolakan presiden atas revisi UU memperkuat fungsi penganggaran
dengan melampirkan pernyataan parlemen, akan tetapi penolakan KNA menjadi semakin efisien dan
keberatan dalam waktu 15 hari dari ini merupakan yang pertama kali juga mengawasi keuangan nega-
hari ketika RUU tersebut diberikan dalam pemerintahan Park Geun- ra. 5 National Assembly Research
ke pemerintah. Akhirnya, RUU hye. Permintaan presiden agar re-
diselesaikan di Dewan Negara dan visi itu ditinjau ulang, berdasarkan 4. National Assembly Library, “ Function &
Organization,” http://www.nanet.go.kr/eng-
ditandatangani Presiden. Kemudian konstitusi, harus dibawa ke meja lish/01_about/03/function.jsp (diakses tanggal
UU tersebut diumumkan dan persidangan parlemen dan harus 15 Juli 2015 pukul 01.15).
dipublikasikan dalam berita resmi mendapatkan mayoritas suara se- 5. The National Assembly Budget Office, “
di Korea Selatan. banyak dua pertiga. Establishment & Objective,” http://korea.nabo.
go.kr/eng/01_about/establishment.page (diakses
tanggal 15 Juli 2015 pukul 01.15).

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 77