Page 76 - MAJALAH 127

PARLEMEN DUNIA

Sistem satu kamar ini seringkali Korean National Presiden (pengesahan atau veto). 3
diterapkan oleh negara republik Assembly (KNA) Secara struktur organisasi, LCO
y a ng h om o ge n , kec i l, d a n setingkat dengan Direktorat Jen-
menganggap sebuah majelis tinggi menggunakan deral dipimpin oleh seorang Di-
tidak perlu. Argumen lainnya metode e-parlemen rector General dalam lingkungan
adalah terkait pemikiran apabila (parlemen elektronik/ Sekretariat Jenderal Parlemen Ko-
majelis tingginya demokratis, maka rea, lebih tepatnya dibawah Deputi
sejalan dengan majelis rendah yang online), sehingga bidang perundang-undangan, jika
juga demokratis. Kelemahan sistem para anggota Dewan dibandingkan dengan DPR di Indo-
unikameral adalah wilayah-wilayah nesia sama dengan Setjen DPR dan
urban yang memiliki penduduk dapat melakukan Deputinya. Beberapa fungsi dan
yang lebih besar akan mempunyai permintaan tugas dari LCO, seperti merancang
pengaruh yang lebih besar daripada pembuatan RUU pembuatan RUU serta memberikan
wilayah-wilayah pedesaan yang support terkait aktifitas legislasi
penduduknya lebih sedikit. secara online dan dari anggota parlemen Korsel ter-
dapat segera diproses, masuk menguji suatu RUU yang di-
Layaknya semua negara hukum difollow-up, dan minta oleh anggota komisi.
yang diatur dan dijalankan menurut
hukum, kekuatan yang paling diserahkan kepada Terdapat beberapa macam tahapan
penting dari KNA adalah untuk komisi/anggota sebelum akhirnya RUU dapat disah-
memberlakukan, mengubah, dan yang melakukan kan menjadi UU. Tahap pertama yai-
menghapus undang-undang. 2 Salah tu dengan penyusunan undang-un-
satu fungsi dari lembaga legislatif permintaan dang, di mana lembaga admi nistrasi
adalah fungsi legislasi disamping pusat menyusun draft RUU sesuai
fungsi pengawasan dan anggaran. permintaan pembuatan RUU secara dengan ranah yurisdiksinya, kemu-
Legislasi disini dapat dilihat dari online dan dapat segera diproses, dian dikonsultasikan dengan ke-
UU yang dihasilkan oleh parlemen. difollow-up, dan diserahkan kepada menterian yang relevan. RUU pada
komisi/anggota yang melakukan tahap awal dipublikasikan ke legis-
Pencapaian permintaan. Dokumentasi dan data latif dan tidak kurang dari 20 hari.
yang terintegrasi dalam sistem
Peran parlemen adalah untuk parlemen elektronik ini mendukung KNA juga melakukan pemerik-
membuat undang-undang dan kinerja anggota Dewan sehingga saan peraturan bagi setiap UU dan
mengubah atau memperbaiki sistem dapat mempercepat pekerjaan pemeriksaan departemen peme-
hukum. Parlemen adalah tempat mereka. rintah legislasi, termasuk hal-hal
di mana keputusan berlangsung yang membatasi hak-hak rakyat,
atas dasar preferensi masyarakat Di Korea Selatan terdapat Legisla- termasuk dalam aspek praktis, se-
dan diubah ke dalam bentuk tive Counseling Office (LCO) sebagai perti apakah mereka realistis, apak-
kebijakan dan program. Konstitusi sistem analisis dan pengumpulan ah mereka sesuai dengan tujuan
di Korea Selatan sebagai hukum informasi mengenai fungsi legislasi negara, apakah mereka bertentan-
yang terpenting, mengatur hal-hal dan Parlemen Korea Selatan. LCO gan dengan UU sebelumnya, atau
mendasar yang berkaitan dengan hak ini mencakup berbagai praktik di pun ketetapan dibawahnya. Setelah
dan kewajiban masyarakat, struktur bidang perundang-undangan untuk pemeriksaan tersebut, dilakukan
fundamental Pemerintah, tatanan mendukung aktifitas legislasi dan musyawarah oleh wakil Menteri
ekonomi, manajemen pemilu, anggota Parlemen Korsel, seperti serta musyawarah di Dewan Negara,
dan lain sebagainya. Konstitusi permintaan Draft RUU (Ranca ngan untuk membahas RUU yang diang-
merupakan sebuah standar untuk Undang-Undang) dari Anggota gap memuat hal-hal penting dan
undang-undang. Korean National Parlemen, perancangan/penyusu- dibahas dalam agenda Dewan Neg-
Assembly (KNA) menggunakan nan Draft RUU, penyerahan Draft ara. Kemudian, hasil musyawarah
metode e-parlemen (parlemen RUU ke Komisi, pembahasan inter- tersebut ditandatangani oleh Pre-
elektronik/online), sehingga para nal Komisi, pembahasan di Komisi 3. “Association of Secretaries General of Parlia-
anggota Dewan dapat melakukan Legislasi dan Hukum, pengambilan ments” dalam “Open National Assembly: A
2. The National Assembly of The Republic of keputusan dalam rapat paripurna, legislative support system designed to enhance
Korea, “On Legislation,” http://korea.assembly. serta pengambilan keputusan dari communication with citizens, and to facilitate
go.kr/int/act_01.jsp (diakses tanggal 15 Juli the identification of legislative needs”
2015 pukul 01.15).

76 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015